Sewaktu KMI Goes To Campus ITB 26 Juni 2009 dengan Seminar Floating Offshore Structures Technology, kita meminta juga Pak Harsono IMAREST selain membawakan ‘International Safety Management Code’, juga memberikan informasi terkini mengenai kelaikan sebagian besar kapal-kapal di Indonesia. Karena kita sering mendengar kejadian tragis kecelakaan kapal di laut yang mengakibatkan banyak korban meninggal dengan sia-sia karena kurangnya peralatan penyelamat di kapal. Pak Harsono memaparkan potret kondisi kelaikan sebegian besar kapal-kapal Indonesia melalui beberapa aspek yaitu Life-Saving Appliances (LSA), Fire-Fighting Appliances( FFA), Engine Room Cleanliness, Open Car Deck’s Ceiling, Watertight Door in E/R, Electrical Equipment, Load-Line Items, Cargo Securing. (lengkap dengan foto-fotonya). Hasilnya ?

Pembahasan – Admin Migas

Sewaktu KMI Goes To Campus ITB 26 Juni 2009 dengan Seminar Floating Offshore Structures Technology, kita meminta juga Pak Harsono IMAREST selain membawakan ‘International Safety Management Code’, juga memberikan informasi terkini mengenai kelaikan sebagian besar kapal-kapal di Indonesia. Karena kita sering mendengar kejadian tragis kecelakaan kapal di laut yang mengakibatkan banyak korban meninggal dengan sia-sia karena kurangnya peralatan penyelamat di kapal.

Pak Harsono memaparkan potret kondisi kelaikan sebegian besar kapal-kapal Indonesia melalui beberapa aspek yaitu Life-Saving Appliances (LSA), Fire-Fighting Appliances( FFA), Engine Room Cleanliness, Open Car Deck’s Ceiling, Watertight Door in E/R, Electrical Equipment, Load-Line Items, Cargo Securing. (lengkap dengan foto-fotonya).

Hasilnya ?

Pada umumnya kondisi seluruh peralatan yang meliputi kelima aspek keselamatan tersebut sangat tidak memadai. Dengan singkat bisa dikatakan bahwa kapal sesungguhnya tidak laik-laut/unseaworthy.
Semua sertifikat statutori maupun sertifikat klasifikasi yang disyaratkan masih berlakut tanpa adanya catatan apapun.
Gambaran betapa buruknya kinerja para pemilik/pengelola kapal dan para pemeriksa keselamatan eksternal.

SIAPAKAH YANG DIRUGIKAN

Seluruh rakyat Indonesia / pegguna jasa angkutan.
Para pemilik/ pengelola kapal yang mengalami kecelakaan termasuk para awak kapalnya.
Perusahaan asuransi penanggung risiko.
Para pemilik/ pengelola kapal yang mengelola kapal-kapalnya dengan baik dan tidak pernah mengajukan tuntutan ganti rugi/ klaim namun harus membayar premi yang makin mahal.
Pemerintah Indonesia karena dimata dunia internasional dianggap tidak becus mengurus keselamatan transportasi.

APA YANG BISA DILAKUKAN SECARA BERSAMA UNTUK MEMPERBAIKI KEADAAN

Kita sering kali tidak menyadari bahwa hal-hal yang besar di dunia ini dibangun dan disusun dari hal-hal yang kecil dan kelihatan remeh, dan seringkali kita juga menganggap tidak penting hal-hal kecil seperti disiplin, kecermatan dan konsistensi dalam menjalankan peraturan dlsb. dan bahkan terkadang menganggap tidak perlu untuk dilakukan.

Tidak ada kata terlambat kalau kita memang betul-betul menginginkan suatu perubahan kearah yang lebih baik dan sudah bertekad untuk memperbaiki keadaan yang amburadul ini. Untuk itu hal paling tepat untuk dilakukan saat ini adalah menyusun suatu agenda untuk membuat suatu forum tetap yang bisa mempertemukan semua pihak yang terkait dengan keselamatan kapal seperti misalnya wakil resmi pemerintah/ditjenperla, wakil pemilik/pengelola kapal, wakil organisasi-organisasi pelaut yang independen, wakil asuransi, wakil-wakil dari badan klasifikasi nasional maupun anggauta IACS, pakar-pakar kelautan secara perorangan, institusi-institusi pendidikan dlsb.

Dalam forum tersebut semua anggotanya harus menanggalkan atribut-atributnya dan boleh berbicara bebas tanpa mendapat sangsi apapun dari organisasi yang mengirimkannya.

Agenda pembicaraan meliputi hal-hal sebagai berikut:

Pengungkapan secara terbuka apa yang terjadi di lapangan termasuk kemungkinan penyebabnya.

Evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan ISM Code oleh para pemilik/pengelola kapal.

Evaluasi terhadap efektifitas peraturan-peraturan pemerintah yang masih berlaku.

Evaluasi terhadap peraturan/ketentuan internasional yang berlaku di Indonesia.

Evaluasi/analisis terhadap efektifitas kinerja para pemeriksa/pengontrol pelaksanaan peraturan/persyaratan/ketentuan nasional/internasional yang berlaku.

Apa-apa yang bisa dibuang dan diperbaiki.

Menerbitkan buku peraturan/ketentuan yang jelas dan mudah dimengerti dan digunakan, yang juga harus selalu ditinjau kembali untuk pemutakhiran (updating).

Untuk detailnya, silahkan download presentasi beliau di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=311&Itemid=42.

Untuk KMI, kelihatannya ditantang kembali untuk membuat seminar di atas dengan mengumpulkan semua pemangku kepentingan sehingga bisa didapatkan solusi yang jitu untuk mengatasi persoalan ini.
Silahkan kalau ada ide untuk presenter yang sesuai dengan tema di atas dan juga para sponsor, untuk didiskusikan di Milis Migas Indonesia.

Tanggapan 1 – Sulistiyono@bwpmeruap

Selain apa yang diuraikan Pak Harsono, platforms kita baik di Java Sea , Makasar Strait, Natuana Sea dll umumnya juga tua beserta penunjangnya (pipa) dll mestinya juga sudah tua juga> SKPP dan SKPI tentunya juga selalu diberikan perpanjangannya. Apakah hal hal ini juga cukup memprihatinkan ? Apakah semua kondisi ini termasuk yang melatari penjualan BP NW Java Sea ? Mohon pencerahan .

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan September 2009 ini dapat dilihat dalam file berikut: