Salah satu projek yang kami kerjakan sekarang nantinya akan menggunakan Telemetri system. Client confirmed kalau mereka akan menggunakan frekuensi di range UHF. Yang ditanyakan adalah, perlukah perijinan dari pemerintah mengenai penggunaan frekuensi ini? Dimana dan Bagaimana mengurusnya? Lembaga yang ngurusin apa? Adakah referensi resmi dalam bahasa Inggris yang bisa kami baca mengenai penggunaan frekuensi ini? Jika menyangkut referensi di Internet, situs2 pemerintah jarang yang berbahasa Inggris. Padahal client kami bule australia.

Tanya – cak.topan

Dear all;

Salah satu projek yang kami kerjakan sekarang nantinya akan menggunakan Telemetri system. Client confirmed kalo mereka akan menggunakan frekuensi di range UHF. Yang ditanyakan adalah

Perlukah perijinan dari pemerintah mengenai penggunaan frekuensi ini?

Dimana dan Bagaimana mengurusnya? Lembaga yang ngurusin apa?

Adakah referensi resmi dalam bahasa Inggris yang bisa kami baca mengenai penggunaan frekuensi ini?

Jika menyangkut referensi di Internet, situs2 pemerintah jarang yang berbahasa Inggris.
Padahal client kami bule australia.

Tanggapan 1 – Triez

Cak,

Lokasi projectnya ada di onshore ato offshore?Offshore sendiri mungkin masih perlu dilihat lagi offshore sebelah mana?

Clientnya siapa ,pak,asing ato bukan?klo misal sperti pertamina dah ada rule nya sendiri,bapak bisa tanya langsung.

Yang jelas ada perijinannya,pak. Mungkin bapak bisa liat di situs Dekominfo klo generalnya masalah perijinan frequency ini.

Klo step by stepnya saya kurang begitu tahu.

Tanggapan 2 – cak.topan

Lokasi projectnya ada di onshore/ fabrication yard. kemungkinan pakenya cuma 6 bulan saja untuk mengetahui pressure didalam buoyancy tank. habis itu di-transport sampe ke Aussie.

Scope pekerjaan kami memastikan saja bahwa selama 6 bulan di yard kami, frekuensi yang digunakan tersebut tidak mengganggu ato terganggu supaya tidak mengacaukan hasil bacaan.

Tanggapan 3 – Rachmadi Indrapraja

Dear cak Topan,

saya pernah melakukan perbandingan price estimation untuk membandingkan tarif penggunaan radio atau operator telekomunikasi (MPLS & VSAT) sebagai backbone SCADA atau telemetri. Berikut referensi kepmen info no 25 th 2005 yang mengatur besaran tarif untuk stasiun teresterial sebagai base atau repeater (mohon attachment bisa ditampilkan). Setidaknya dapat jadi ‘modal’ untuk bertemu dengan pihak Dinas Kominfo setempat. Dalam referensi tersebut juga ditabelkan pembagian zone penggunaan frekuensi.

Semoga bermanfaat,

Attachment : km-nomor19 – 2005-complete-pdf

Tanggapan 4 – trianu@wiratman

Cak Topan,

kami juga sedang menangani pekerjaan yg seperti hal tsb.

saya mencoba membuat excel-nya, mungkin file berikut bisa membantu.
(kalau ada fomula yg keliru, mohon kiranya ada yg memperbaiki)

untuk file PP Nomor 7 Tahun 2009, bisa diunduh di intenet.

Attachment : Calculation BHP Frekuensi. Xls.