Dalam ISO 14001, yang harus anda establsih adalah sebuah prosedur tertulis untuk memungkinkan orang yang bertanggung jawab terhadap proses atau aktivitas tertentu merujuk cepat kepada peraturan tersebut jika dia memerlukan informasi. Dalam hal implementasi, tentu saja secara teori anda akan ‘nonconformance’ jika melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Management System Audit, auditor tidak akan terlalu jauh mencari evidence bahwa anda telah melanggar peraturan perundang-undagan, kalaupun misalnya kebetulan ditemukan, auditor akan melihat sejauh mana efektifitas proses dan prosedur untuk mendeteksi, memonitor dan mengendalikan kasus-kasus yang nonconformance (Handling of nonconforming product/service), dan sejauh mana pula efektifitas proses dan prosedur tindakan korektif (Corrective Action) perusahaan anda. Jadi auditor akan fokus kepada pengukuran efektifitas dari sistem yang anda telah tetapkan, bukan kepada isu pelanggaran hukum nya.

Tanya – David Windarto

boleh info ato link

apa saja LEGAL REQUIREMENT INDONESIA ISO14000 ???

Makasih banyak.

Tanggapan 1 – Tri Cahyo@singgar-mulia

Pak David,

Bisa dicari di http://www.hukum-online.com or http://www.menlh.go.id semua UU & peraturan ada di link tersebut.

Tanggapan 2 – Dirman Artib

Pertanyaan nya agak membingungkan pak.

Apakah maksudnya anda memerlukan informasi, tentang legal atau perundang-undangan apa sajakah yang harus dipatuhi untuk memenuhi persyaratan standard ISO 14001 ?

Kalau YA, saya beri advise begini :

1. Identifikasi proses-proses dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan perusahaan anda dalam merealisasikan produk/jasa.

2. Setiap aktivitas, pasti ada impak/dampak terhadap lingkungan.

3. Buat daftar aspek dan impak/dampak dari aktivitis perusahaan anda tersebut.

4. Impak/dampak dari proses-proses dan aktivitas-aktivitas harus dikendalikan, maka salah satu instrumen pengendalian adalah anda harus mengikuti peraturan perundang-undangan, dari aturan internatsional, dan aturan nasional tertinggi sampai kepada peraturan daerah/lokal

5. Daftar peraturan perundang-undagan bisa dalam link yg diberikan oleh Pak Tri Cahyo, tetapi mungkin ada peraturan daerah yang harus anda patuhi juga.

Dalam ISO 14001, yang harus anda establsih adalah sebuah prosedur tertulis untuk memungkinkan orang yang bertanggung jawab terhadap proses atau aktivitas tertentu merujuk cepat kepada peraturan tersebut jika dia memerlukan informasi. Dalam hal implementasi, tentu saja secara teori anda akan ‘nonconformance’ jika melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dalam Management System Audit, auditor tidak akan terlalu jauh mencari evidence bahwa anda telah melanggar peraturan perundang-undagan, kalaupun misalnya kebetulan ditemukan, auditor akan melihat sejauh mana efektifitas proses dan prosedur untuk mendeteksi, memonitor dan mengendalikan kasus-kasus yang nonconformance (Handling of nonconforming product/service), dan sejauh mana pula efektifitas proses dan prosedur tindakan korektif (Corrective Action) perusahaan anda. Jadi auditor akan fokus kepada pengukuran efektifitas dari sistem yang anda telah tetapkan, bukan kepada isu pelanggaran hukum nya.

Tentu saja, tidak akan diberikan sertifikat ISO 14001, jika terbukti bahwa mekanisme sistem tidak efektif, dan pelanggaran hukum tetap berjalan, tetapi tidak diberikannya sertifikat bukanlah karena pelanggaran hukum, tetapi karena sistem deteksi, pencegahan, dan pengendalian serta sistem perbaikan tidak efektif.