AED adalah barang yang disarankan dipunyai oleh kantor, fasilitas publik dan sebagainya serta memang sedang disosialisasikan secara penuh oleh berbagai asosiasi kesehatan di dunia. Kebetulan di kantor kami sudah ada AED ini dan ditempatkan di posisi strategis di dalam kantor. AED (automated external defibrillator) adalah alat kesehatan terkomputerisasi. AED mampu mengecek ritme jantung dan mengenali ritme yang perlu terapi kejutan (electrical shock) serta akan menyarankan tim penyelamat ketika diperlukan terapi kejutan lanjutan misalnya CPR , AED akan punya perintah suara, lampu dan text untuk meminta tim penyelamat mengikuti langkahnya, ada juga yang semiautomated dan hal ini selayaknya dioperasikan perawat terlatih.

Tanya – Dirman Artib

Rekan-rekan milis, terutama pakar OHS dan pakar hukum bisnis di oil&gas yth.

Kita tahu bahwa sekarang ada beberapa alat-alat bantu yang bisa digunakan saat emergency. Terus terang, tak terlalu jelas bagi saya probadi, apakah ini bisa digolongkan kepada First Aid tool atau tidak. Di mana penggunaan standard first aid tool yang resmi dan cara-cara seperti CPR sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (baca : di Indonesia).

1. Nah, jika misalnya alat seperti AED yang bisa digunakan untuk menolong seseorang yang mengalami serangan jantung, apakah bisa dikatakan sebagai First Aid tool and action ?

2. Apakah ada aturan bahwa penggunaan alat semacam AED boleh dilakukan oleh personnel terlatih, atau harus dilakukan oleh Paramedic atau bahkan haruslah seorang Dokter yang punya sertifikat khusus ?

3. Lantas, bagaimana aspek hukumnya, jika misalnya seorang terlatih menggunakan alat tersebut dan…..kemudian si pesakit meninggal, dan cerita ‘teruk’ menakutkannya adalah si personnel terlatih tersebut dituntut oleh ahli waris sebagai ‘tersangka pembunuh’ , katakanlah bahwa si pesakit mati karena salah penanganan oleh orang yang sebenarnya punya niat untuk menolong atau si personnel terlatih yang juga First Aider di perusahaan tersebut ?

Mohon advise-nya, karena mengetahui resiko lebih awal dari peluang manis yang disodorkan oleh Klien keren akan mencegah kita mengalami apa yang dikatakan saudara jiran sebagai ‘mangsa teruk’ (hati-hati, jangan salah baca, ya !)

Tanggapan 1 – Alvin Alfiyansyah

Uda Dirman,

Ijinkan saya bantu menjawab walaupun bukan pakar OHS.

AED memang barang yang disarankan dipunyai oleh kantor, fasilitas publik dan sebagainya serta memang sedang disosialisasikan secara penuh oleh berbagai asosiasi kesehatan di dunia. Kebetulan di kantor kami sudah ada AED ini dan ditempatkan di posisi strategis di dalam kantor. AED (automated external defibrillator) adalah alat kesehatan terkomputerisasi. AED mampu mengecek ritme jantung dan mengenali ritme yang perlu terapi kejutan (electrical shock) serta akan menyarankan tim penyelamat ketika diperlukan terapi kejutan lanjutan misalnya CPR , AED akan punya perintah suara, lampu dan text untuk meminta tim penyelamat mengikuti langkahnya, ada juga yang semiautomated dan hal ini selayaknya dioperasikan perawat terlatih.

1 & 2. Orang mengoperasikan AED disyaratkan memang petugas terlatih dalam CPR dan first aider selain sudah terlatih menggunakan alat AED. Kalo di Amerika disarankan AED dioperasikan oleh licensed physician. AED & CPR akan saling mendukung satu sama lain terutama jika ada orang yang mengalami serangan jantung. Dalam kasus serangan jantung, langkah pertama adalah melakukan first aid, kemudian jika tersedia maka AED yang digunakan – AED akan mengirimkan electrical shock yang diperlukan, walau jantung kembali normal rujukan ke medical tetap diperlukan.

Dalam kasus pasien yang masih terkena serangan walau AED sudah digunakan maka CPR yang akan dilakukan untuk menolong, tentu peran dokter dan perawat diharapkan sudah ikut menangani pasien selanjutnya.

AED automated atau semiautomated machine tetapi punya mekanisme quality control juga, jadi keterlibatan paramedic dan dokter diperlukan ketika memilih spec AED, purchasing, maintenance dan merumuskan emergency response plan selanjutnya.

3. Berkaitan hukum, kalo di Amrik sudah diatur dalam code2 di masing2 negara bagian, kebanyakan memang mensyaratkan operator AED adalah licensed physician (perawat dan dokter) walau ada juga yg tidak mensyaratkan yang penting orang yg terlatih CPR, First Aid dan operasional alat AED tersebut. Saran saya kalo Uda Dirman ingin memakai AED system buat perusahaan di lingkup gedung perkantoran maka sebaiknya bekerja sama dengan perawat/medic terdekat yang bisa bantu dalam masalah quality control AED dan dipanggil untuk bantuan tingkat lanjut dalam konteks emergency response sementara tetap ada First Aider yang bergabung dalam tim Uda yang bisa dilatih CPR dan operasional AED, karena gejala cardiac arrest cukup beragam dan mungkin agak sulit mengenali kalo bukan orang yang terlatih. Typical seingat saya AED berkisar antara US$ 1000-2000.

Tanggapan 2 – Dirman Artib

Thank’s Vin,

Penjelasan nya sangat berguna.

Tapi terus terang saya belum dapat jawaban tentang impak dalam aspek hukum di Indonesia.

Ada yg mau menambahkan ?

FYI.

Kalau utk M’sia, kayaknya kolega saya yg dari Dept, lain memberikan challenge, dan potensi/resiko ini dicatat, karena ada pengalaman pribadi dan mengerti detail.

Tanggapan 3 – Broto Suryono

Saya nambah dikit ya…

AED ini juga sempet jadi isu di kantor tempat saya bekerja.

Menurut standard/procedure perusahaan tempat saya bekerja, mengharuskan tersedianya AED di tiap lokasi aktifitas, jumlahnya tergantung jumlah staff yang bekerja di lokasi tersebut.

Namun karena harganya mahal (yang saya tahu mencapai USD4000 per unit), dilakukanlah risk assessment ie umur orang yang bekerja di lokasi tersebut, risiko terjadinya penyakit jantung dll… juga memperhitungkan local regulation (Indonesia) yang (kalo nggak salah) sekarang belum ada aturan mengenai keharusan penempatan AED (please correct me kalo saya salah).

Mudah-mudahan bermanfaat.

Tanggapan 4 – Dirman Artib

Pak Broto Yth.

Yang saya tanyakan bukan kehareusan AED, justru sebaliknya jika ada AED apakah tidak ada potensi kontra dgn hukum di Indonesia ?

Apakah hukum positif hanya mengharuskan dokter dan paramedik yang mengoperasikan ?

Kalau Ya, berarti jika orang terlatih tidak dari kalangan medis dan dokter yang mengoperasikan , maka orang itu melanggar hukum, sangsinya adalah masuk PENJARA kayak para koruptor, gitu.

Saya , harap pertanyaan saya bertambah jelas, dan mohon advise para ahli hukum K3 khusus tentang ini.

Tanggapan 5 – chepy_permana

Kalau setau saya untuk penggunaan AED sebaiknya dipakai oleh paramedik yg sudah terlatih dan certified agar pada saat save the victim bener2 bs membantu maximal krn sudah tahu mengenai SOPnya.

Kecuali ada special dr team HES yg sdh terlatih and certificated mungkin bs2 aja, sepanjang rekomendasinya krn tdk ada paramedis di plant tsb.

Intinya jgn sampai mau bantu victim eh malah membunuh victim krn kita tdk terlatih dan kurangnya pemahaman thd AED tsb.

Silahkan jika ada tambahan lain.

Tanggapan 6 – Feriansyah Abubakar

Pak Dirman saya enggak tau pasti jawaban dari pertanyaan pertanyaan Bapak, tapi mudah mudahan link berikut dapat sedikit membantu.

Tanggapan 7 – Dirman Artib

Terima kasih pak Feri, paling tidak saya mulai memahami sifat-sifat mainan baru ini.

Btw.

Kalau ada rekan-rekan yang mengetahui supplier AED atau memang agen/supplier AED dgn spesifikasi sbb :

Heartstart Defibirilators; HeartStart FR2 + Defibrilator

Brand : Laerdal

Model : M3840A

Terutama yang punya kantor di Kuala Lumpur, mohon kontak saya japri dirman.artib@amec.com atau dirman.artib@mmcamec.com.my

Keperluan adalah URGENT !

Tanggapan 8 – Herdiyanto

Pak Dirman yth,ijinkan saya ikut sumbang suara terkait AED ini.

Beberapa hal mengenai AED sebagian besar sudah dijelaskan oleh Pak Alvin,kalau di Amerika yg sudah jauh lebih maju tentulah semuanya sudah jelas ttg penggunaan AED di Public Acces spt mall,perkantoran dll.penggunaan AED memang akan lbh baik oleh orang punya lisenced sbg medical first responder (MFR) yg terlatih CPR dan familiar dg AED tsb karena AED ada berbagai macam modelnya.Dilibatkanya licensed physician atau medical authority hanyalah untuk quality control mechanism untuk memastikan si designated responder yg akan memakai AED tsb properly trained dan AED tsb properly maintained.
Saya tidak tahu apakah dalam sistem hukum kesehatan di Indonesia mengenal istilah Medical First Responder atau First Aider.di Indonesia,Saya belum pernah mendengar adanya training formal AED buat kalangan masyarakat umum dan belum pernah melihat terinstallnya AED ditempat2 umum di Indonesia,wah bisa hilang dicuri,mahal bo hehe

1.Pemakaian AED sptnya tidak termasuk dalam firs aid tool dan action karena sudah melibatkan pemakaian alat yg sudah advance spt AED yg bisa memberikan electrical shock therapy dan membaca ritme jantung.

2.Kalau kita bicara di negara maju,penggunaan AED tidak harus oleh dokter atau paramedic,AED adalah alat yg sangat mudah pemakaiannya tapi tetap diperlukan formal training yg hanya beberapa jam saja,orang awampun bisa dg cepat mengoperasikannya,makanya dinegara2 maju tsb AED di install ditempat2 umum,tapi disarankan bahwa orang awam tsb punya training dan LISENCED sbg MEDICAL FIRST RESPONDER (MFR) UNTUK BISA DILINDUNGI OLEH HUKUM. IF NOT TRAINED&LISENCED,THEY MAY NOT BE PROTECTED FROM LITIGATION.Jadi bisa dibayangkan jika di Amrik yg sistem hukum dlm bidang kesehatan sudah jauh sangat maju saja spt itu maka setahu saya di Indonesia belum ada aturan hukum yg mengatur penggunaan AED oleh lay rescuer (CMIIW).Dan sayapun yakin tidak semua rumah sakit di indonesia punya AED,pernahkah anda lihat AED yg notabene penting sbg alat resusitasi ter-instal di ambulans2 milik puskesmas atau rumah sakit didaerah.

3.Kalau berbicara mengenai aspek hukum di Indonesia ttg penggunaan AED oleh orang2 non-medis,terus terang saya belum pernah melihat,membaca dan mendengar adanya aturan2 tsb (CMIIW).Untuk menghindari tuntutan hukum dan kesalahan2 dlm pengoperasiannya tentu akan lebih baik jika AED hanya dioperasikan oleh dokter atau nurse yg sudah terlatih CPR dan AED yg akan digunakan dan akan lbh baik jika ybs juga sudah terlatih dalam advance life support dan emergency response plan karena dlm penggunaan AED saja tidaklah cukup untuk menyelamatkan jiwa seseorang dlm kondisi cardiac arrest tapi hrs diikuti oleh langkah2 advance spt pemakaian obat2an,kehadiran tim EMS dll.Penggunaan AED oleh dokter atau perawat tentu tidak bermasalah karena mereka memang punya kewenangan dlm penggunaan alat2 medis tsb dg catatan ybs sudah terlatih dan familiar dg alat2 tsb.

Dalam kasus emegency case dimana ada first aider yg terlatih dan punya lisensi CPR dan AED maka si petugas tsb bisa melakukan tindakan CPR dan menggunakan AED tapi secepatnya si first aider tsb harus segera mengaktifkan sistem emergency dan memanggil petugas medis.kalaupun nanti dituntut oleh keluarga almarhum/korban tentunya akan ada proses pembuktian dipengadilan dimana tentu akan didengar kesaksian para ahli dari kalangan medis dan pihak terkait,dan sepanjang tidak ada yg salah dlm proses CPR dan penggunaan AED maka tentunya ybs akan terbebas dari tuntutan hukum,itu kalau hukum membela yg benar bukan membela yg bayar lho.
Semoga bisa sedikit membantu,maaf kalau terlalu panjang lebar tulisan saya ini.

Tanggapan 9 – Dirman Artib

Terima kasih Pak Herdiyanto.

Tapi terus terang juga belum jelas, karena terminology ‘sebaiknya’ bagi saya adalah area yang beresiko agak tinggi. Batasan bahwa organisasi yang umum penyedia jasa di area oil&gas atau oil company sendiri tentu lah punya First Aider Team maupun personnel, jangan ragukan itu, dan mereka merupakan bahagian dari sistem tanggap darurat yang meresopond kondisi tidak normal yang terjadi pada personnel.

Tetapi dengan adanya teknologi baru (paling tidak relatif baru bagi saya ) seperti AED adalah sebuah peluang, tetapi dibalik peluang biasanya ada resiko. Hal yang umum dalam HSE Policy, bahwa nomor satu sekali adalah organisasi harus meninjau aspek legal/hukum/legislation/regulation pada setiap perobahan pada cara, prosedural, teknik, metode yang berkenaan dengan teknologi baru yang mempengaruhi Sistem Manajemen.

Karena pada HSE Policy, minimum requirements adalah mengikuti peraturan perundang-undangan, dan secara hierarchy requirements ini posisinya paling atas. Dalam meninjau aspek hukum, yang paling dipertimbangkan adalah hukum positif, hitam atau putih. Jika hukum menghendaki alat setingkat AED hanya diizinkan dioperasikan oleh Professional Medic terlatih, maknanya personnel berprofesi engineer terlatih, manajemen terlatih, driver terlatih, office boy terlatih , maka kata-kata ‘sebaiknya’ HARUS tidak dipakai.

Marilah kita kunjungi kembali peraturan perundang-undangan seputar P3K ini, mari kita baca kembali definisi, batasan, tipe peralatan yang boleh dipakai, keterampilan dan sertifikat kompetensi yang harus dipunyai personnel, dll. Ini juga kesempatan bagi rekan-rekan yang saat ini mungkin terlibat dalam penggunaan alat seperti AED karena memang sudah jadi standard di perusahaannya yang global organisation , jangan hanya karena alasan ‘ini dipakai oleh company kami di US, jadi ini sudah standard’, paling tidak kaji lagi hazard asosiasi resiko yang berkenaan dengan potensi dituduh melakukan pembunuhan oleh ahli waris dalam konteks hukum nasional yang memang selalu tertinggal dengan negara-negara such US, UK dan Europe .

Kembali berdiskusi dan mari kita bahas habis-habisan issue ini, keterlibatan anggota milis yang pakar hukum sangat diharapkan .