Sebagai praktisi dunia Minyak dan Gas, banyak diantara rekan disini yang bekerja pada institusi berbendera bukan Merah Putih (saya juga bekerja untk Perusahaan Asing, tapi bukan sektor Migas). Terkait dengan berita dibawah, apakah ada komentar apa yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih penting apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia, tentu dengan kapasitas kita masing2? (maaf: selain terima gaji dan bayar PPH 21, tentunya).

Pembahasan – oka.widana

Oilers…..

Sebagai praktisi dunia Minyak dan Gas, banyak diantara rekan disini yang bekerja pada institusi berbendera bukan Merah Putih (saya juga bekerja untk Perusahaan Asing, tapi bukan sektor Migas). Terkait dengan berita dibawah, apakah ada komentar apa yang sebenarnya terjadi, dan yang lebih penting apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia, tentu dengan kapasitas kita masing2? (maaf: selain terima gaji dan bayar PPH 21, tentunya).

===============================================

Ladang Gas Dikuasai Asing

Indonesia Tidak Berdaya Atur Pasokan Gas

Laporan wartawan KOMPAS Orin Basuki

Minggu, 31 Januari 2010 | 17:03 WIB

KOMPAS/WISNU AJI DEWABRATA

Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), Palembang, Sumatera Selatan, mengemas pupuk urea bersubsidi ke dalam kantong, Kamis (31/12). PT Pusri berencana mendirikan pabrik pupuk NPK di Palembang tahun ini dengan investasi 6 juta dollar AS. JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia tidak berdaya mengatur pasokan gas di dalam negeri karena investasi di ladang gas dikuasai asing. Akibatnya, gas yang diproduksi di dalam negeri lebih banyak diambil ke negara-negara tempat para investor itu berasal atau dijual ke pasar internasional. Salah satu industri yang menjadi korban adalah pabrik pupuk yang menjadikan gas sebagai bahan baku utamanya.

‘Kalaupun ada pasokan ke pabrik pupuk, itu bukan karena diprioritaskan melainkan karena pembeli asingnya tidak jadi membeli. Ketika dijual ke PIM (Pupuk Iskandar Muda), misalnya, harga jualnya sama dengan gas impor,’ ujar Ketua Kelompok Kerja Pupuk Nasional Edy Putra Irawadi di Jakarta, Minggu (31/1/2010).

Menurut Edy, kondisi itu menjadi penyebab keputusan Presiden sekalipun sulit dipenuhi. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyetujui pasokan gas pada pabrik-pabrik pupuk baru di Pusri dan Kaltim, tetapi sulit dipenuhi secara teknis.

‘Tidak ada tata niaga gas ataupun bea keluar seperti CPO (minyak kelapa sawit mentah) dan rotan sehingga strategi untuk meningkatkan manfaat atau mengamankan anugerah Tuhan ini untuk kita, untuk kepentingan sendiri, apalagi gas ini memberikan nilai tambah yang berdampak luas kepada masyarakat luas,’ ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, semua pabrik pupuk di dalam negeri tetap tidak menarik untuk mendapatkan dukungan kredit perbankan. Bank melihat pabrik pupuk bermasalah karena tidak mendapatkan pasokan gas yang jelas.

‘Bagaimana bank mau memberikan kredit kalau tidak ada jaminan gas,’ tutur Edy.

Tanggapan 1 – James Arifin

Permasalahan mendasar: apa bedanya gas dikirim sebagai bahan mentah dengan gas diproses dahulu menjadi urea atau amonia dan kemudian diekspor kembali. Hasil produk PIM adalah untuk eksport, dimana logikanya investor diminta menanggung harga murah agar PIM bisa untung banyak dengan menjual urea atau amonia di pasar internasional.

Kalau mau bicara nasionalisme, harus dilihat dahulu kenapa pupuk di dalam negeri selalu kurang padahal produk pupuk selalu berkecukupan. Harap diingat juga bahwa pupuk bersubsidi volumenya tidak terlalu besar dibanding pupuk yg dibutuhkan perkebunan dan kelapa sawit yg notabene harga mengacu ke harga pasar.

Mengenai kontrak jual beli semuanya sepengetahuan negara, jadi nggak ada istilah bahwa investor asing menguasai ladang migas. Ingat APBN kita 60% didukung pendanaannya dari sektor migas dan kontribusi terbesar pendapatan negara adalah ekspor ke luar negeri dengan harga pasar. Hal lain yg menyebabkan produsen pupuk kesulitan mendapatkan gas adalah kontrak gas berjangka panjang sedangkan pabrik pupuk dibangun di satu lokasi yg dekat dengan sumber gas yg notabene setelah 30 tahun beroperasi otomatis cadangannya sudah habis dan mesti dicari lagi. Kalau bicara strategi maka harusnya beberapa tahun yang lalu sebelum kontraknya habis PUSRI sudah mencari sumber gas baru dan mulai menegosiasikan kontrak gas baru.

Hal lain adalah kebanyakan pabrik lagi membutuhkan CAPEX project padahal kl memang mau ekonomis harusnya bikin aja pabrik pupuk di lokasi baru yg ada sumber cadangan gas yang masih belum dikembangkan contoh Masela, Donggi Senoro, Tangguh dsb daripada bersikeras membangun pabrik di lokasi yg cadangan gasnya mulai menipis.

Tanggapan 2 – nurul@lintech

http://news.smh.com.au/breaking-news-business/ausenco-wins-martabe-project-contract-20090714-djuq.html

Dan ternyata, yang bukan milik negara bukan hanya di migas. Di tambang juga begitu. Sumber daya alam adalah milik negara untuk sebesar2x kemakmuran rakyat. Tapi mengelolanya adalah dengan mencari investor asing untuk mengolahnya sementara kontrol pemerintah terhadap hasil yang diambil dari perut bumi nusantara adalah lemah dan bisa disuap. Seandainya uang negara bailout centuri 600juta usd di belikan tambang, sudah operasional nih, satu dua tahun modal kembali, baru kemudian utk bancakan rame2x via century jika memang masih BU (butuh uang banget).

Pabrik pupuk, siapa yang punya? Pemerintah. Kemana untungnya sehingga jumlah pabrik pupuk tetap tidak bertambah dan tidak bisa mengamankan bahan bakunya dengan investasi di Gas Alam??

Kita para engineer juga salah, kita hanya maunya kerja di asing karena gaji lebih besar, padahal yang digali asing dari bumi kita titipan anak cucu juga lebih besar lagi. Jadi gaji besar kita di PMA di indonesia adalah dengan memakan jatah anak cucu kita juga. Jika dengan alasan pertumbuhan dan APBN, kita cariinvestor asing utk explore sumber daya alam kita, lantas anak kita mau explore apalagi?? Habislah. Mengapa kita harus bertumbuh dengan menggantungkan diri pada investor asing, dan tidak memaximalkan pertumbuhan dan kemampuan dari dalam?? Jika tidak mampu ya diberdayakan, di pecut.

Tanggapan dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia ini dapat dilihat dalam file berikut: