Select Page

Biasanya yang namanya employment agreement dibuat rangkap dua, dimana satu untuk file perusahaan dan satu lagi untuk file anda pribadi. Anda menyimpan yang ditandatangani oleh pihak management perusahaan dan ada materainya. Sementara pihak perusahaan akan menyimpan yang anda tandatangani diatas materai. Kalau soal penggunaan bahasa Inggris ataupun bilingual, memang tidak ada aturan baku nya. Walaupun secara ideal harus dalam bentuk bilingual bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Tanya – iwan saputra

Dear Millis Migas Indonesia,

Mohon maaf sebelumnya , saya ingin bertanya mengenai perjanjian kontrak kerja antara
Perusahaan dengan karyawan , apakah bisa tertuang dalam bahasa Inggris.
maksudnya semua kata-katanya dalam bahasa Inggris padahal Perusahaan tersebut
beroperasi di Indonesia dan merupakan perusahaan lokal.
Apakah bisa kontrak kerja full dalam bahasa Inggris? Dan adakah undang-undang tenaga kerja yang membunyikan hal tersebut.

Dan apakah kontrak kerja itu bisa hanya 1 lembar saja?, jadi sesuai offering letter pada saat perusahaan tersebut mengajukan penawaran kepada si Pekerja.
Sehingga hak2 dan kewajiban karyawan tidak tertuang dalam kontrak tersebut.

Mohon pencerahan teman-teman semuanya

Terima kasih sebelumnya,

Tanggapan 1 – Pungki Purnadi

Dear rekan Iwan,

Biasanya yang namanya employment agreement dibuat rangkap dua, dimana satu untuk file perusahaan dan satu lagi untuk file anda pribadi. Anda menyimpan yang ditandatangani oleh pihak management perusahaan dan ada materainya. Sementara pihak perusahaan akan menyimpan yang anda tandatangani diatas materai.

Kalau soal penggunaan bahasa Inggris ataupun bilingual, memang tidak ada aturan baku nya. Walaupun secara ideal harus dalam bentuk bilingual bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Tanggapan 2 – Firman Edi

Pak Iwan,

Just sharing, Berdasarkan pengalaman bekerja dengan Perusahaan Asing di Indonesia, mereka memberikan Kontrak Kerja (Agreement) dengan dual language “ Bahasa Indonesia & English”, semua kewajiban perusahaan & pegawai tertuang didalamnya. Sepengetahuan saya Kontrak Kerja yang di Buat oleh perusahaan Asing & Lokal biasanya di minta approval & persetujuan dari Departemen Tenaga Kerja setempat ……….. apakah sesuai dengan UU Tenaga kerja Indonesia. Setelah Kontrak or Agreement itu dapat Pengesahaan oleh Depnaker barulah di Gunakan sebagai Kontrak kerja antara Perusahaan & Pegawai. Untuk Detailnya HRD lebih mengetahui hal ini.

Untuk Offering(HighLight yang Penting2) biasanya untuk process temporary pengikatan antara Candidate dengan Perusahaan, Setelah anda telah masuk hari pertama di Perusahaan tersebut barulah menandatanggi Agreement Detail (Lebih dari 5 Halaman ).

Tanggapan 3 – Deden Supriyatman

Dual languages’ adalah hal yang lumrah…tapi hanya teks Bahasa Indonesia yang akan valid dalam sistem hukum di Indonesia…

Tanggapan 4 – Yuyus Uskara

UU 13/2003

Pasal 57

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

3. Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Tanggapan 5 – istidk

Sekedar sharing saja,

Berdasarkan Pasal 31 – 33 UU No. 24 tahun 2009 tentang BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

(2) Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Pasal 32

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Pasal 33

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

(2) Pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran.

dan perlu diingat juga bahwa Perjanjian yang ditandatangani itu harus dimengerti oleh pihak yang menandatangani. Jadi apabila hanya dibuat dalam bahasa indonesia tetapi tidak dimengerti, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan.

mitigasi (jalan keluar) terbaik adalah dengan membuat perjanjian dalam 2 bahasa, dimana di dalamnya harus termuat juga klausul mengenai penyelesaian perselisihan (choice of law and choice of forum), hukum mana yang akan dipakai jika terjadi perselisihan dan forum (Pengadilan atau arbitrase) mana yang akan dipilih sebagai tempat penyelesaian perselisihan. jika hal ini sudah tercantum, maka dapat ditentukan, bahasa yang akan dipergunakan apabila dalam dual language agreement itu menimbulkan penafsiran yang berbeda. (contohnya jika memakai hukum Indonesia, forum di Pengadilan negeri, maka bahasa yang dipergunakan adalah bahasa indonesia).

Dapat juga disosialisasikan pada perusahaan masing-masing mengenai ketentuan dalam Pasal 33 UU No. 24 tahun 2009 tersebut diatas, dimana dalam lingkungan kerja pemerintah atau swasta wajib menggunakan bahasa indonesia. dan bagi pekerja/karyawan yang belum dapat berbahasa indonesia, dapat mulai dikursuskan bahasa indonesia.

Ketentuan mengenai kewajiban-kewajiban menggunakan bahasa indonesia dalam Undang-Undang no. 24 tahun 2009 ini menurut saya juga menjadi tidak jelas, karena sanksinya juga tidak ada. Sehingga menimbulkan suatu kerancuan, apalagi peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah) juga belum dikeluarkan. Mitigasinya sebaiknya disiapkan saja infrastruktur pada setiap perusahaan yang dapat mengajarkan bahasa indonesia kepada expatriat.

Saya jadi teringat hari pertama kursus PTK 007 yang baru dilaksanakan kemarin, Pak Kuswo mengatakan, apa yang sudah ada atau terjadi harus kita hormati. Jadi, betapapun tidak jelasnya undang-undang no. 24 th 2009 ini untuk orang umum, kita tetap harus menghormati setiap produk hukum yang ada dan masih berlaku di negara kita ini. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan itu menjadi milik saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau hal yang tidak berkenan.

Tanggapan 6 – Admin Migas

Mbak Isti, mungkin bisa ditambahkan juga keterangan di hari kedua ketika ada peserta kursus yang menanyakan ke Bpk. Sumardji, adakah PTK-007 yang berbahasa Inggris ?. Dijawab Pak Sumardji tidak ada karena alasan yang sama seperti yang anda kemukakan, akan tetapi handout PTK-007 dalam Bahasa Inggris ada tersedia. Dan kalaupun para expat menginginkan kursus pelatihan PTK-007 dalam Bahasa Inggris, bisa diusahakan oleh KBPM BPMIGAS.

Tanggapan 7 – iwan saputra

Mas Pungki, Mas Yuyun, Mas Firman , Mas Deden dan Mbak Isti serta Mas Budhi.

Terima kasih atas pencerahaannya mengenai perjanjian kontrak dalam Bahasa Inggris.
Dan ini sangat membantu dalam menyelesakan masalah perbedaan pandangan antara karyawan dengan Perusahaan mengenai bahasa kontrak kerja.

Tanggapan 8 – Dirman Artib

Memang dahsyat nih UU. Merefleksikan bagaimana kemerdekaan dan harga diri Bangsa Indonesia ditegakkan seperti dalam peristiwa 10 Nopember (bukan November).

Btw.

Item yg digarisbawahi, dalam praktek bagaimana bisa perseorangan WNI seperti saya mempunyai daya upaya untuk memaksa majikan asing membuat kontrak berbahasa Indonesia ?

d’Art./Kontrak Baru Berhuruf Arab Gundul

Berdasarkan Pasal 31 – 33 UU No. 24 tahun 2009 tentang BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN

Pasal 31

(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.

Tanggapan 9 – istidk

Dear Pak Dirman,

Saya tidak mengetahui secara pasti apakah ‘Majikan’ bapak ini berbentuk badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum indonesia, rep office atau bentuk lainnya.
Kalau saya boleh memberikan masukan/suggestion, bapak sebutkan saja ketentuan dari Undang-Undang ini, kalaupun majikan bapak tetap insist untuk memakai bahasa inggris, maka jalan keluar / mitigasi yang terbaik adalah dengan menggunakan 2 bahasa dalam perjanjian yang akan dibuat atau di eksekusi di indonesia ataupun juga dengan badan hukum atau individu yang WNI.

demikian masukan singkat dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.

Tanggapan 10 – Dirman Artib

Terim akasih kawan. Yang jelas di Indonesia ada kantornya.

Tapi untuk hal saya ini bukan untuk operasional project di Indonesia, jadi UU kita tak kuasa memaksa mereka, kecuali hanya memaksa saya untuk tak menandatangani, kalau saya bandel mungkin paksa lewat cekal di Airport, tapi kok tega sih cekal orang yang mau cari makan dan pengetahuan ? Unless, kalau saya nyolong duit rakyat haruslah dicekal.

Share This