Dalam minggu ini ramai dengan diskusi untuk mengembalikan kejayaan laut yang pernah disandang Negara Indonesia. Begitu juga dengan bisnis perkapalan di Indonesia yang sedang booming akibat penerapan Azas Cabotage. Untuk mengetahui lebih detail mengenai hal ini, kita mengundang Biro Klasifikasi Indonesia untuk mempresentasikan ‘Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2005 dan Azas Cabotage dengan Penerapannya Terhadap FPSO/PSO/FSO’.

Tanya – Admin Migas

Milis Migas Indonesia dalam minggu ini ramai dengan diskusi untuk mengembalikan kejayaan laut yang pernah disandang Negara Indonesia. Begitu juga dengan bisnis perkapalan di Indonesia yang sedang booming akibat penerapan Azas Cabotage. Untuk mengetahui lebih detail mengenai hal ini, kita mengundang Biro Klasifikasi Indonesia untuk mempresentasikan ‘Implementasi Inpres No. 5 Tahun 2005 dan Azas Cabotage dengan Penerapannya Terhadap FPSO/PSO/FSO’. Sekilas saya cuplikan presentasi dari BKI pada acara KMI Goes To ITS OCEANO 2010 pada tanggal 22 Februari 2010.

Prosedur Ganti Bendera & Penerbitan Sertifikat Statutory FPSO/PSO/FSO
Dasar Hukum :

1. Inpres no. 5 tahun 2005 tentang Azas Cabotage (Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional), oleh Presiden RI;

2. KM no. 66 tahun 2005 tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal (Single Hull), oleh Menteri Perhubungan;

3. KM no. 71 tahun 2005 tentang Road Map Azas Cabotage (pengangkutan barang/muatan antar pelabuhan laut di dalam negeri), oleh Menteri Perhubungan;

4. KM no. 26 tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal oleh Menteri Perhubungan;

5. KM no. 57 tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru, oleh Menteri Perdagangan;

Jenis-Jenis Kapal Yang Diperlukan Pada Industri Migas.

Untuk menunjang kegiatan produksi migas di Indonesia, diperlukan kapal-kapal antara lain, meliputi:

* Accomodation Barges > 200 ft class

* Platform Supply Vessels

* Anchor Handling Tugs

* 2D Seismic Vessels

* Anchor Handling Tugs Supply

* FSO/FPSO

* ASD Tug Boats

* Crane Barges

* Jack Up Rig

* Pipe/Cable Laying Ship

* Submersible Rig

* 3D Seismic Vessel

Sedangkan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2011 menargetkan semua Kapal-kapal harus sudah berbendera Indonesia (azas cabotage), Sementara saat ini kapal-kapal tersebut masih banyak yang berbendera asing.

Tantangan yang dihadapi oleh KKKS (ataupun kontraktor) dalam melaksanakan azas cabotage:

* Perlunya dukungan perbankan nasional sehubungan dengan syarat untuk masuk bendera Indonesia dimana mayoritas sahamnya harus dimilki WNI.

* Terkait masalah pajak (tax) dan perlindungan asuransi serta P&I.

* Untuk kapal yang kontraknya hampir selesai di tahun 2011 dan tidak berencana beroperasi di migas/Indonesia kembali,serta dalam kontrak sebelumnya tidak menyebutkan keharusan berbendera Indonesia.

* Ketentuan dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 63 mengenai Impor Barang, menyebutkan bahwa impor kapal dengan usia di atas 20 tahun harus mendapat pertimbangan teknis dari Depperin.

* Quality, Delivery, Cost,dan Safety.

Terkait kapal–kapal project/drilling:

* Akibat yang ditimbulkan secara operasional yakni terganggunya project yang sedang berjalan bahkan kemungkinan delay/gagal (jika kapal bendera Indonesia tidak tersedia dan tetap tidak diperoleh ijin operasi untuk kapal asing tersebut).

* Jika kapal yang diperlukan perlu re-tender, maka akan memakan waktu dan biaya yang berimbas pula pada penyelesaian project.

* Ketiadaan kapal bendera Indonesia untuk pendukung kegiatan drilling serta tidak adanya ijin untuk bendera asing akan menyebabkan tertundanya kegiatan pengeboran –> target APBN tidak tercapai.

Untuk detailnya, silahkan mengunduhnya di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=336&Itemid=42

Tanggapan 1 – paul kristianto

Dear mas Budhi,

Terima kasih untuk info yang ada.

Ada sesuatu yang saya ingin tanyakan kepada Mas Budhi atau mungkin bisa di forward keteman2 di Migas (karena ada attachmentnya, mungkin Mas Budhi yg berhak untuk me-release-nya) yang mungkin bisa menjawab.

Sesuai dengan tulisan Gatra dgn Ketua INSA Johnson Sutjipto, Pemerintah telah memberikan exemption (pengecualian) terhadap kapal dgn beberapa type dari asas Cabotage. Kapal2 ini adalah jenis Kapal 3D Seismic, Drilling Ship, Construction Boat dan Jack Up Rig (tolong di lihat di attachment). Karena memang pada dasarnya Perusahaan dalam Negara Indonesia belum mampu menyediakan jenis kapal2 seperti yang saya sebut di atas..

Namun, dalam slides yang ditampilkan apada acara KMI goes to ITS, tidak disebutkan bahwa ada pengecualian2 terhadap Kapal2 yang ada di Indonesia dari prinsip azas Cabotage. Bahkan masih tertera sebagai bagian yang ‘harus’ akan berubah bendera menjadi bendera Indonesia pada akhir 2011. Pada majalah Gatra tersebut dan sumber yang pernah berbincang dgn saya pribadi, Pemerintah memberikan exemption hingga beberapa tahun kedepan (belum terbatasi).
Atau mungkin saya salah mengerti terhadap slides yang ada pada KMI goes to ITS ?

Mohon pencerahannya …

Tanggapan 2 – Admin Migas

Yang saya tahu, pengecualian untuk kapal-kapal khusus migas memang ada.
Tapi mohon maaf karena saya juga tidak hadir di ITS pada tanggal 22 Februari 2010.
Jadi bagi anggota milis yang mengikuti seminar FPSO, silahkan memberikan konfirmasinya via milis.

Tanggapan 3 – Yuyus Uskara

Pak Paul, dari slide itu saya ga menangkap kalau kapal kapal untuk kegiatan migas masih ‘harus’ taat sama asas cabotage pada 2011,.

saya menangkapnya itu sebagai background dari penjelasan berikut atau konsekuensi kalau kegiatan migas tidak di exempt dari asas cabotage, yang bla… bla…

termasuk sebenarnya BKI (yang membuat slide itu), yang menjadi salah satu faktor kenapa BPmigas, DESDM, dan Pertamina minta sama Hubla buat di exempt. yang tentu aja INSA dan IPERINDO (?) keberatan.

malah saya ingin tahu, apa presentasi dari BKI juga menjelaskan hal tersebut 😉

Tanggapan 4 – paul kristianto

Pak Yuyus,

Kalau anda perhatikan pada slide 14, kami quote sebagai berikut :

‘Sedangkan Pemerintah Indonesia untuk tahun 2011 menargetkan semua Kapal-kapal harus sudah berbendera Indonesia (azas cabotage), Sementara saat ini kapal-kapal tersebut masih banyak yang berbendera asing.’
Dan tidak disebutkan adanya exemption yang dikarenakan belum adanya petusahaan dalam negeri yg mampu menyediakan.

Tanggapan 5 – Yuyus Uskara

Betul Pak Paul,

yang saya tangkap adalah, page 14 itu sebagai background untuk penjelasan halaman halaman berikutnya, yaitu halaman 15 dan 16.

hal 14 menjelaskan jenis jenis kapal di Industri Migas dan keharusan asas cabotage pada 2011, yang mana di hal 15 dan 16 adalah apology (atau alasan exempt) dari Hubla buat Industri Migas.

dan menurut saya, presentasi BKI yang ga menyinggung BKI di presentasi-nya he..he..

atau mungkin saya salah.