Domestic Market Obligation diatur dalam peraturan pemerintah No 35 tahun 2004, Bab V Pasal 46, yaitu kontraktor ikut bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi untuk keperluan dalam negeri, dimana besaran kewajiban kontraktor adalah paling banyak 25 % dari bagiannya setelah 5 tahun produksi berjalan. Besaran tetap dari persentase DMO ini ditetapkan oleh Menteri. Besarnya DMO ini adalah hasil penjumlahan contractor share dengan FTP ke kontraktor dikalikan dengan persen kewajiban kontraktor.

Tanya – Wahyu Setya Atmaji

Saya mau menanyakan mengenai penentuan besarnya DMO (Domestic Market Obligaton) dalam sistem PSC Migas, Bagaimanakah cara pemerintah menentukan besarnya DMO? dan Apakah sama besarnya DMO disetiap KKKS?

Tanggapan 1 – Hendra Tahulending

Gini mas Wahyu….

Domestic Market Obligation diatur dalam peraturan pemerintah No 35 tahun 2004, Bab V Pasal 46, yaitu kontraktor ikut bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan Minyak Bumi untuk keperluan dalam negeri, dimana besaran kewajiban kontraktor adalah paling banyak 25 % dari bagiannya setelah 5 tahun produksi berjalan. Besaran tetap dari persentase DMO ini ditetapkan oleh Menteri.

Besarnya DMO ini adalah hasil penjumlahan contractor share dengan FTP ke kontraktor dikalikan dengan persen kewajiban kontraktor. Hasil perkalian ini kemudian dikalikan dengan (1-0.1) atau 0.9 , dimana 0.9 adalah faktor pengali bahwa sebesar 10% dari kewajiban kontraktor dibayar pemerintah berdasarkan harga pasar internasional atau hanya 90% saja yang diserahkan ke Indonesia. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut:

DMO = 0.25*(CS)*0.9

DMO dalam sejarah PSC di Indonesia kalau tidak salah seperti berikut :

1. Pada PSC generasi I (1965-1978) : DMO tanpa grace period

2. Pada PSC generasi II (1978-1988) : DMO dengan harga pasar untuk 5 tahun

3. Pada PSC generasi III (1988 – sekarang) : DMO bervariasi antara harga ekspor.

Semoga bermanfaat mas Wahyu.

Tanggapan 2 – Admin Migas

Koreksi sedikit yah, karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai DMO di UU 22/2001.

KONTRAK KERJA SAMA BUTIR 5.1.15:

Setelah dimulainya produksi secara komersial, KONTRAKTOR memenuhi kewajibannya dalam menyuplai kebutuhan pasar dalam negeri Indonesia. KONTRAKTOR setuju untuk menjual dan mengirimkan kepada BPMIGAS sebagian Minyak Mentah yang menjadi bagian KONTRAKTOR berdasarkan Clauses 6.1.3 dan 6.3.1 dengan perhitungan setiap tahun.

UU 22/2001 pasal 22 butir (1):

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

MK No 002/PUU-I/2003, 21 Des 2004 (Berita Negara RI No 1/2005):

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Sebaiknya merujuk kepada PERMEN ESDM No 2/2008, 5 Februari 2008

Pasal 1

Kontraktor berkewajiban menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi minyak dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pasal 2

Kewajiban penyerahan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan setelah dimulainya produksi komersial.

Pasal 3

Kewajiban penyerahan 25 % (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk minyak bumi diberikan Domestic Market Obligation fee (DMO fee) sesuai dengan Kontrak Kerja Sama;

b. untuk gas bumi diberlakukan harga sesuai kontrak penjualan gas bumi pada Wilayah Kerjanya.

Pasal 4

Terhadap kewajiban penyerahan 25% (dua puluh lima persen) bagian Kontraktor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diberikan insentif DMO fee sesuai harga pasar dalam jangka waktu untuk 60 (enam puluh) bulan berturut-turut sejak dimulainya masa produksi komersial.

Pasal 5

Dengan pertimbangan teknis dan ekonomis, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri mengenai perubahan saat dimulainya pemberlakuan insentif DMO fee sesuai harga pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Tanggapan 3 – WahyuSetyaAtmaji

Selamat sore Pak Budhi S,

Saya mengucapkan terimakasih atas informasinya mengenai DMO. Kebetulan saya sedang belajar mengenai keekonomian Migas, dan penjelasan bapak sangat membantu dalam penyusunan komprehensif saya di kampus.

Demikian, dan sekali lagi saya ucapkan terimakasih.

Tanggapan 4 – Tri Muji Susantoro

Dear all

Saya Tri Muji dari Lemigas mau bertanya lebih lanjut mengenai DMO.

Bisakah kewajiban (DMO) ini dilakukan dengan mengurangi/ mengambil bagian dari migas yang akan dikirim atau di ekspor ke luar negeri?

Atau adakah petunjuk teknis mengenai DMO ini, sehingga kewajiban tersebut lebih detil/jelas?

Terima Kasih.

Tanggapan 5 – Admin Migas

Domestic Market Obligation (DMO)

(a) Mengalikan jumlah total Minyak Mentah yang diproduksikan dari Wilayah Kerja dengan hasil pembagian antara jumlah kebutuhan minyak dalam negeri (domestik) sebagai pembilang dan jumlah produksi minyak Indonesia dari seluruh perusahaan perminyakan sebagai penyebut;

(b) Menghitung 25% dari jumlah total minyak mentah yang diproduksikan dari Wilayah Kerja;

(c) Mengalikan jumlah Minyak Mentah yang terkecil antara hitungan (a) dan (b) dengan presentase dari hak KONTRAKTOR sesuai clause 6.1.3.

Jumlah Minyak Mentah yang dihitung sesuai (c) adalah jumlah maksimum yang akan disuplai oleh KONTRAKTOR pada suatu Tahun Kalender dan jika ada kekurangan-kekurangan, tidak akan dipenuhi (carried forward) pada Tahun Kalender berikutnya.

Apabila pada suatu Tahun Kalender pengembalian dari Biaya Operasi melebihi dari jumlah total penjualan Crude Oil yang diproduksikan dan disimpan setelah dikurangi First Tranche Petroleum, maka KONTRAKTOR akan dibebaskan dari kewajibannya dalam mensuplai kebutuhan pasar dalam negeri atas Crude Oil tersebut untuk Tahun Kalender yang bersangkutan.