Masalah PPN atas barang diatur oleh Undang nomor 42 tahun 2009. Pajak Masukan (PM), yang terjadi karena adanya barang masuk/dibeli dari suatu PT (penjual atau sebagai Seller) bisa menjadi pajak keluaran bagi PT lain (pembeli atau Buyer). Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak atas barang yang keluar dari satu PT untuk dijual, ke Customer (sebagai pihak yang selalu jual barang). jadi akan selalu ada kaitan antara Seller – Buyer – Customer (sebagai point terakhir bertransaksi). Jadi PPN tidak selalu dihitung mandiri (seller-buyer thok). dan perhitungan antara PM dan PK tidaklah memperhitungkan wujud barang yang berubah karena masing-masing punya perhitungan untuk PM dan PK yang berbeda termasuk pihak-pihak didalamnya.

Tanya – Krisna Haryadi

Dear Rekan-rekan Milis,

Saya lagi belajar menyusun harga perhitungan sendiri (HPS), sekarang sedang buntu karena masalah PPN.

Jadi ceritanya begini: Umpama kita mau bikin satu buah tangki yang pelaksanaannya dikerjakan oleh Kontraktor A, pekerjaan tangki tersebut pastinya akan kena PPN dari keseluruhan nilai kontrak. Sementara waktu si kontraktor beli material plat untuk membangun tangki itu katanya udah kena PPN. Kalau seperti itu kasusnya artinya PPN-nya kena dua kali, pertama waktu beli material plat dan kedua setelah tangki selesai dibangun. Penawaran harga plat dari Supplier plat yang saya punya ada dua versi penawaran, pertama harga yang ditawarkan sudah termasuk PPN dan yang kedua harga plat tidak termasuk PPN.

Pertanyaan saya adalah:

1. Untuk penyusunan HPS, harga plat yg kita masukkan seharusnya harga yang termasuk PPN atau harga yang tidak termasuk PPN?

2. Jika sewaktu pembelian material plat oleh Kontraktor A ke supplier sudah dikenakan PPN dan setelah pembuatan tangki selesai dikenakan PPN apakah dimungkinkan si Kontraktor A dapat melakukan restitusi pajak sebagai faktor pengurang pajak perusahaannya? (Guna menghindari pajak berganda.)

3. Apakah berbeda PPN pembelian plat (PPN barang?) dengan PPN pembuatan tangki (PPN jasa?) ?

Mohon pencerahannya dari rekan-rekan milis.
Terima kasih sebelum dan sesudahnya.

Tanggapan 1 – murdono benedictus

Pak kris, kl ga salah di sini ada namanya ppn keluaran dan ada masukan. Nanti diakhir tahun akan ada perhitungan tersendiri dgn bagian pajak. Nah kl mau hitung u beli material artinya bapak tdk usah perhitungkan ppnnya. Cukup di nilai akhir project saja. Monggo jk ada tanggapan lain. Tk

Tanggapan 2 – Thomas Ari Negara

Saran saya perhitungan BQ Bapak jangan pakai PPN dan nanti ditawarkan juga tanpa PPN. Setelah PO turun maka customer Bapak akan berikan budget untuk PPN, nah budget untuk PPN itu digunakan saja untuk membeli material material BQ dan disarankan pembelian semua material dengan PPN. Sebab apabila tidak maka nanti akan dicurigai oleh Kantor Pajak, Sebab Bapak menerima PPN masuk tapi tidak ada PPN keluar (atau PPN masuk lebih besar dibandingkan PPN keluar. Semoga membantu.

Tanggapan 3 – ido

mencoba menjawab pak,

1) Tentunya pada detail HPS material khan tidak saja plat, sedangkan dalam penyusunan HPS juga ada nilai profit yg akan kita berikan ke kontraktor dan nilai PPN merupakan nilai tambahan atas perhitungan akhir.

2) Dalam hal supplier membeli barang/ plat memang benar pada saat transaksi mereka mendapatkan faktur pajak masukan dan sebenarnya pada perhitungan pajak mereka, ini khan sebagai pengurang juga pada perhitungan pajak perusahaan dia (istilahnya diadu dgn pajak keluaran). Memang salahsatu material pembuatan tanki adalah plat, namun khan beda pak… antara plat dan tanki.. dan tentunya ini bukan pajak ganda, sedangkan untuk restitusi itu hanya berlaku untuk perhitungan akhir atau akumulasi dari pajak perusahaan antara pajak masukan (beli barang) dengan pajak keluaran (menjual barang).

3) Jelas beda pak, tidak sama nilai dan barangnya, kalau tanki khan akumulasi harga dari kumpulan material (bukan saja plat) dan jasa atas pembuatannya.

maaf jika kurang bener… masih belajar pajak.

Tanggapan 4 – Krisna Haryadi

Terima kasih atas penjelasannya Pak Ido, Pak Thomas dan Pak Murdono…

Kalau boleh saya simpulkan penjelasan Pak Ido berarti pada saat pembelian material plat Kontraktor kena PPN dan dapat faktur pajak masukan. Ketika pembuatan tangki selesai dan PPN-nya dibayar oleh Owner, si Kontraktor mendapat faktur pajak keluaran. Kemudian saat perhitungan pajak perusahaan Kontraktor, faktur pajak masukan dan faktur pajak keluarannya diadu dan jadi faktor pengurang pajak perusahaan.

Mohon koreksinya jika saya salah menarik kesimpulan.

Monggo kalau ada masukan lainnya…

Tanggapan 5 – ido

Pak Krisna,

Betul pak, sebenarnya dalam hal pengajuan restitusi tidaklah semudah yang dibayangkan karena si perusahaan juga akan di periksa/ audit oleh kantor pajak yg notabenenya tambah rumit, bisa-bisa yg tdnya ‘lebih bayar’ jadinya malah ‘kurang bayar’.

Note: Restitusi dilakukan jika ‘faktur pajak masukan’ lebih besar dari faktur pajak keluaran.

Selama perusahaan tidak mengajukan restitusi pajak maka pajak masukan akan terus ‘diadu’ dengan pajak keluaran, namun biasanya jika posisi pajak ‘lebih bayar’ maka potensi ‘pemeriksaan’ oleh kantor pajak lebih besar.

Dan sebenarnya posisi lebih/ kurang bayar dapat dilihat dalam laporan SPT Masa PPN (bulanan) perusahaan ybs dan biasanya laporan bulanan SPT ini dalam setiap tender diminta oleh perusahaan pemberi pekerjaan.

Tanggapan 6 – donny rico m

dear all,

saya bukan pajak-men, tapi karena berhubungan kerjaan sehari-hari as a buyer, coba saya jawab pertanyaan aslinya dan menambah sedikit aja dari rekan-rekan yang udah ngasih jawaban duluan.

masalah PPN atas barang diatur oleh Undang nomor 42 tahun 2009.

Pajak Masukan (PM), yang terjadi karena adanya barang masuk/dibeli dari suatu PT (penjual atau sebagai Seller) bisa menjadi pajak keluaran bagi PT lain (pembeli atau Buyer)

Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak atas barang yang keluar dari satu PT untuk dijual, ke Customer (sebagai pihak yang selalu jual barang). jadi akan selalu ada kaitan antara Seller – Buyer – Customer (sebagai point terakhir bertransaksi).

jadi PPN tidak selalu dihitung mandiri (seller-buyer thok). dan perhitungan antara PM dan PK tidaklah memperhitungkan wujud barang yang berubah karena masing-masing punya perhitungan untuk PM dan PK yang berbeda termasuk pihak-pihak didalamnya.

pajak yang dibayar adalah PK – PM.

PK>PM, berarti kurang bayar

PK

lebih bayar ini bisa di minta kembali (alias restitusi)

atau diperhitungkan untuk PPn bulan berikutnya sebagai komponen PM juga

klo lebih besar yang pajak masukan, berarti ada lebih bayar. lebih bayar ini bisa di minta kembali atau diperhitungkan dengan pajak masa selanjutnya

mengenai UU PPN nya dan info lainnya, bisa visit ke: www.ortax.org

betul kalau estimasi suatu project/biaya, PPN tidak perlu dimasukkan karena didlam pajak tidak bisa dibiayakan. akan dibiayakan ketika untuk pembukuan perusahaan semata.