Saya mendapatkan informasi (dari sebuah Asosiasi Kompeni Migas), kenapa kompensasi dan benefit dari Kompeni Migas di Indonesia tidak bisa bersaing dengan kompensasi dan benefit dari perusahaan di Luar Negri, jawabannya adalah: ‘karena mereka harus mematuhi peraturan dari pemerintah Indonesia (BP Migas dan Depnaker) untuk sektor Migas, kalau tidak, bisa menghancurkan pasar tenaga kerja di Indonesia’. Ini sedikit kontradiktif dari apa yang dinyatakan dari strategi BP Migas, untuk memperbaiki masalah penggajian di Industri Migas.

Bahasan Oleh – Yuyus Uskara

Dear milister,

saya mendapatkan informasi (dari sebuah Asosiasi Kompeni Migas), kenapa kompensasi dan benefit dari Kompeni Migas di Indonesia tidak bisa bersaing dengan kompensasi dan benefit dari perusahaan di Luar Negri, jawabannya adalah:

‘karena mereka harus mematuhi peraturan dari pemerintah Indonesia (BP Migas dan Depnaker) untuk sektor Migas, kalau tidak, bisa menghancurkan pasar tenaga kerja di Indonesia’.

ini sedikit kontradiktif dari apa yang dinyatakan dari strategi BP Migas, untuk memperbaiki masalah penggajian di Industri Migas.

mungkin ada yang mau menanggapi.

Terima kasih.

Tanggapan 1 – Rovicky Dwi Putrohari

Mungkin bisa dijelaskan dimana kontradiksinya ?

Utk status kerja yang sama saya kira bisa dibandingkan dan bersaing deh.

Tanggapan 2 – Yuyus Uskara

Nah ini malah semakin kontradiktif dengan pernyataan Pak RDP.

Ceritanya, waktu kita berbicara issue kekurangan skilled worker di dunia oil and gas, salah satu ‘temuan’-nya kenapa terjadi kekurangan skilled worker, adalah exodus-nya skilled worker dari Indonesia karena, kompeni di LN menawarkan kompensasi yang lebih baik daripada di Indonesia.

Kemudian saya bertanya ke salah satu asosiasi kompeni migas di Indonesia, dan jawabannya adalah, mereka tidak bisa bersaing masalah kompensasi dan benefit karena harus mengikuti peraturan pemerintah.

Dan BP migas di strategi untuk menarik balik skilled worker dari LN dan menarik minat yang di DN, adalah memperbaiki masalah penggajian.

Nah, menurut Pak RDP, sebagai pelaku di dunia migas yah, pernyataan mereka salah begitu?

Tanggapan 3 – Rovicky Dwi Putrohari

Kang Yuyus,

Saya kuwatir yang disebandingkan itu bukan pisang dengan pisang. kalau kita membandingkan status pegawai kontrak 2 tahun dengan pegawai kontrak 2 tahun di Negeri-negeri region Asia Tenggara ini maka saya kira sudah bisa ‘bersaing’.

Mesti kita pilah apakah mau ‘comparing’ atau ‘contrasting’ ?

Lah kalau di Indonesianya ditawarkan sebagai pegawai tetap tapi kerja di LN sebagai kontrak harian tentunya kompensasinya ndak bisa dibandingkan ?

Di LN sebagai lajang ataukah family ?

Saya pernah menuliskan perbandingan kerja kontrak dan permanen serta konsultan harian. Dan remunerasi kerja harian itu bisa 2 kali lipat lebih banyak dibanding permanen staff.

Nah kenapa asosiasi ini bilang ‘Kita harus memenuhi aturan …’ Ya saya stuju banget, kita harus ngikut aturan, kalau aturannya sudah ndak pas ya kita rubah lagi.
Sekarang tinggal kita lihat saja, apakah aturan kerja kontrak project base itu memiliki diskriminasi pekerja lokal dan pekerja asing dalam penggajian ? Terus terang saya belum pernah membaca aturannya. Kalau iya, ya mungkin yang anda sebutkan memang disitu letak kontradiksinya.

Silahkan saja sebutkan aturan mana yang mengandung kontradiksi itu ?

Tanggapan 4 – Yuyus Uskara

Pak RDP,

Hal itu yang mau saya cari tau lewat milis migas, karena statement dari Asosiasi Kompeni Migas itu hanya sepotong seperti itu, menggeneralisir dan ‘menuduh’ Pemerintah Indonesia yang menghalangi mereka untuk lebih bersaing dalam menggaji karyawannya.

Jadi saya sedang mencari tahu, jika ada, peraturan dari BP Migas dan Depnaker, yang menghambat Kompeni Migas ini untuk dengan ‘senang hati’ membayar gaji karyawannya lebih tinggi dan bersaing dengan kompeni di LN.

Tanggapan 5 – Dirman Artib

Saya cuma mau menanggapi alasan kekurangan skilled workers ke LN karena exodus.

Sebenarnya yang di LN, tidaklah lebih baik skillnya dari kawan-kawan yang di tanah air. Misalnya saya sendiri merasa kalah bersaing di dalam negeri, lalu mencoba peruntungan di LN eee…ternyata persaingan di LN lebih mudah.

Ketidakmampuan saya di dalam negeri itu contohnya adalah tidak bisa meyakinkan perusahaan, kolega kerja, terutama personnel di pihak klien, maupun para boss-boss nya, reaksinya hanya ‘saya udah sejak zaman A**O di laut Jawa ini, kalau loe baru kemarin lulus training HUET, jangan sok pintar kamu !’. Nah…peluru yang begini nih yang nggak ada baju kebalnya,………bikin saya menyerah.

Tanggapan 6 – Yuyus Uskara

Lah saya malah sejak jaman ARCO (ARII) udah ada di sana Pak Dirman.
(tapi jualan makanan di pinggir sumurnya :D)

Good point juga Pak Dirman, ternyta kalo kita gali, ada dimensi lain yang bisa dilihat. mungkin fakta lain kalau persaingan di Oil and Gas di Indonesia begitu ketat, which saya kurang tau karena kebanyakan skilled worker atau malah sebaliknya(?).

Anyway, mudah mudahan ada yang berkenan share masalah peraturan pemerintah yang menghambat(?) competitiveness dari kompeni oil and gas di Indonesia vs LN dalam masalah kompensasi. (itupun jika ada).

Tanggapan 7 – Dirman Artib

Kompetitiveness itu jangan hanya dilihat dari skilled work, tapi kompetitiveness dari sisi tempat bekerja pun juga yang membuat orang yang tak kompetitive seperti saya memilih pindah, contohnya adalah saya nggak kompetitive dalam kesabaran kemacetan Jakarta yg hampir merenggut 4 jam waktu saya pulang dan pergi bekerja. Saya tidak bisa merasa jadi orang berguna di tengah kemacetan kota Jakarta mendengarkan penyiar radio yang ketawa-ketiwi memanfaatkan kemacetan tersebut untuk jualan. Seperti pagi ini saya dengar dari siaran nyolong satelite palapa, kemacetan Jakarta benar-benar dinikmati kawan-kawan di Jakarta, sampai-sampai pembaca berita Metro TV bingung mengemukakan penyebabnya, karena kalau lah si Tampubolon itu lahir di Jakarta, berarti semenjak dalam kandungan, dia sudah mengalamai kemacetan. Sekarang tentu ada peningkatan macet, jadi kayak persyaratan dalam ISO 9001 yaitu Peningkatan Berkelanjutan. Mana lagi energi untuk bekerja ? Saya salute buat teman-teman yang masih sabar, sehat, kuat bertenaga memikirkan stress analysis konstruksi platform seusai stress karena macet jalanan pergi bekerja, anda benar-benar sangat kompetitive hidup di Jakarta. Di tambah lagi, kata pembaca berita bahwa harga cabe mencapai 65.000 per kg…………..wow kompetive aspek lain tentunya.

Tanggapan 8 – hotma parasian

Hanya..NULE (NUmpang LEwat), ada cerita dari kawan2 yg kerja disektor kontraktor epc lokal (indonesia), kenapa standart gajinya tidak sama dgn kontractor epc di LN semacam singapore, middle east atau naijeria, karena nilai kontrak(uang) yg diperoleh oleh kontrtr epc indonesia jika dibanding dgn LN ya..lebih rendah juga makanya gaji para karyawan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan(saya tdk tahu kalau utk oil company), apakah anda setuju dengan cerita ini, ya kembali ke..diri kita masing2, silahkan kalau ada yang mau menanggapi, apalagi kalau disertai dengan data2 yang mendukung, karena cerita ini hanya dari pendapat kawan aja dan lagi, cukup menarik utk dibahas di milis migas ini sehingga semuanya semakin terang-benderang dan kita yg awam semakin terbuka cakrawalanya.

Tanggapan 9 – Yuyus Uskara

Pak Hotma,

Saya sudah mendapat informasi mengenai hal yang saya masih gelap gulita, ternyata (katanya) di sistem PSC, rekanan Pertamina harus mem-‘peg’ ke Pertamina dan tidak boleh lebih besar dari gaji di Pertamina.

Ini jadi masuk akal, ketika berbicara kompensasi berhubungan juga dengan cost recovery, karena sebagian gaji karyawan di PSC di reimburse lewat cost recovery.

Tanggapan 10 – hotma parasian

Atau mungkin saya salah? mohon pencerahan lebih jauh.

Cuma kenapa pihak kontractor berani bayar mahal buat para expart yg bekerja diperusahaanya, karena sebenarnya yg bayar
bukan pihak kontraktor itu, tetapi oleh pihak user ketika mereka mengajukan daftar org2 qualified yg bekerja di perusahaannya.
Itupun mereka masih dpt keuntungan setelah dipotong, sebelum ditransfer ke rekening si mr.expart tsb, CMIIW.

Tanggapan 11 – Yuyus Uskara

Dan setelah saya mengubek ngubek arsip milis Migas, saya menemukan rangkuman diskusi masalah cost recovery, dimana banyak penjelasan dari Pak Kuswo Wahyono masalah cost recovery ini dan hubungannya sama kompensasi untuk tenaga kerja nasional.

Dan memang masih belum terjawab, kenapa kompensasi tenaga kerja DN harus dibatasi dan menjadi faktor yang kemudian dibuat menjadi ‘strategi’ pemenuhan skilled worker di dunia Migas indonesia.

kutipan dari Pak Kuswo:

BPMIGAS tidak membatasi ‘salary’ untuk tenaga nasional karena Republik ini bukan hanya ditentukan oleh BPMIGAS, tetapi dikontrol juga oleh instansi lain (termasuk pemerintah, DPR, LSM), dan masyarakat. Rencana Penempatan Tenaga Kerja Asing/Indonesia (RPTKA/I) diajukan oleh KKKS ke BPMIGAS untuk diteruskan dan disetujui oleh Departemen terkait, sesuai aturan yang ada (termasuk besaran numerasi).

Tanggapan 12 – Sarullah, Salman: Mr.

Dear All – ikut comment,

Belasan tahun yang lalu waktu Kerja Praktek di Unocal Indonesia, saya masih ingat dengan kalimat yang persis sama:

“gaji rekanan Pertamina tidak boleh lebih besar dari gaji di Pertamina…dst.”

Jawaban ini atas pertanyaan saya yang menyerempet masalah gaji, kepada Trainer/mentor saya pada saat itu. Maintenance/Facility (?) Manager yang sayangnya lupa namanya. (sorry Pak….).