Untuk mendapatkan sertifikat TKDN, perusahaan kita harus diverifikasi dulu. Lembaga yang bisa melakukan verifikasi TKDN adalah SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia (PTSI). Waktu pelaksanaan verifikasi ini tergantung berapa jumlah vendor kita sehubungan dengan lamanya waktu survey tim verifikasi ke vendor tersebut.

Tanya – pudjo sunarno

Dear All,

Beberapa saat yang lalu saya membaca tentang ‘PTK 007’ (terbaru). Dan yang menarik adalah mengenai ‘Sertifikat TKDN’. Mohon sharing tentang hal berikut :

1. Dimana saya bisa menghubungi instansi (atau perusahaan) yang berwewenang untuk mengeluarkan ‘Sertifikat TKDN’

2. Berapa lama proses mendapatkan sertifikat tersebut.

Berikutnya adalah ‘untuk pengadaan jasa’ diberikan tambahan preferensi :

7.5% apabila dikerjakan oleh Perusahaan Nasional…….

5% apabila………

Dalam PTK tersebut tidak diberikan contohnya.

Mohon bisa diberikan penjelasan.

Tanggapan 1 – Kristina Daniati

Pak Pudjo,

1. Untuk mendapatkan sertifikat TKDN, perusahaan kita harus diverifikasi dulu. Lembaga yang bisa melakukan verifikasi TKDN adalah SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia (PTSI)

2. Waktu pelaksanaan verifikasi ini tergantung berapa jumlah vendor kita sehubungan dengan lamanya waktu survey tim verifikasi ke vendor tersebut. Perusahaan saya hampir 2 bulan ini melakukan proses verifikasi TKDN dengan SUCOFINDO.

Sedangkan preferensi yang Bapak maksud tersebut adalah Penentuan Pengelompokan KDN dan KLN berdasarkan kepemilikan alat kerja.
Apabila Bapak ingin informasi selengkapnya coba kunjungi: http://www.depperin.go.id ; KMI juga mengadakan pelatihan Tender manajemen berdasar PTK 007 Rev-1/2009 jika bapak ingin mendalami pengadaan barang dan jasa KKKS. Info selengkapnya, Pak Budi Swastioko pasti bisa membantu; demikian, Pak Budi?

Tanggapan 2 – Sketska Naratama

Out of the box,

Sistem nya bagus dan sepaham dengan dukungan dari kita tentunya. Akan tetapi bagaimana kerangka commercial nya?

Bukan kah gap unaccountable cost menjadi besar?

Mohon pencerahan nya.

Tanggapan 3 – Admin Migas

Betul sekali, KMI setiap tahun selalu mengadakan 2 kali Kursus pelatihan PTK 007 Rev-1/2009.

Dan target di tahun 2010 ini telah tercapai dengan penyelenggaraan kursus pelatihan di bulan Maret dan Mei 2010.

Apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Kristina Daniati sudah benar.

Saya sekedar menambahkan jawaban atas pertanyaan berikutnya.

Dari softcopy materi pelatihan, keterangan dari instrukturnya adalah sbb :

Preferensi harga untuk jasa konstruksi terintegrasi (Jasa EPC)

a. Sebesar 7,5% bila :

– Sepenuhnya dikerjakan oleh Perusahaan EPC Nasional.

– Minimal 50% dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.

b. Sebesar 5% bila dikerjakan oleh konsorsium perusahaan-perusahaan EPC Dalam Negeri dimana ;

– Perusahaan EPC Nasional bertindak sebagai pemimpin konsorsium (lead firm).

– Minimal 50% dari harga penawaran dilakukan oleh Perusahaan EPC Nasional.

– Minimal 50% dari harga penawaran dilaksanakan di wilayah Indonesia.

Tanggapan 4 รขโ‚ฌโ€œ bpriandoko

Mau tanya nih, apa betul secara legal sertifikasi pedngadaan barang jasa migas yg mengeluarkan sertifikat komptensi adalah bp migas? Hubungannya dg bnsp lsp bagaimana? Terimaksih.

Tanggapan 5 – ‘Admin Migas’

BPMIGAS tidak pernah mengeluarkan sertifikasi TKDN, ini adalah wewenang Depperin.

Mungkin kalau pernah mengikuti Kursus Pelatihan PTK-007 Revisi-1 Tahun 2009 yang diselenggarakan KMI, dapat lebih mudah memahaminya.
FYI, TKDN dapat juga dilakukan sendiri lho… (self assessment).
Penilaian sendiri (self assessment ) adalah kegiatan menghitung dan menyatakan sendiri capaian TKDN dan BMP oleh Produsen atau Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan dilengkapi data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tanggapan 6 – agussihotang

Betul sekali seperti itu,

Tataran operasional masih digodok gmn auditnya dan pengawasannya, Khusus untuk pengadaan barang, mostly sudah ada sertifikasi dari Surveyor Indonesia dan Sucofindo..

Tanggapan 7 – Kuswo Wahyono

Saya akan mencoba menjawab pertanyaan pak Priandoko.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI, PASAL 1, menyebutkan:

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikasi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional.

2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pendapat saya, sertifikat yang diberikan oleh BPMIGAS tidak mencakup Pasal 1, butir 1 dan butir 2 dalam PP 23/2004 tersebut di atas.
Sertifikat yang diberikan bukan merupakan standar kerja nasional Indonesia dan atau internasional, melainkan hanya khusus diberlakuakn untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKKS (hulu minyak & gas bumi) yaitu Sertifikat tentang PTK 007 tentang Pengadaan Barang/Jasa KKKS.

Selain itu PTK 007 bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah, melainkan ‘Pedoman Tata Kerja’ (manual) yang dibuat/diterbitkan oleh BPMIGAS dan diberlakukan ‘hanya’ untuk Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan KKKS (minyak & gas bumi). Bahkan PT Pertamina (Persero) tidak menggunakan PTK 007 dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, apabila BPMIGAS mengeluarkan sertifikat untuk kompetensi tentang isi PTK 007 (yang dibuat oleh BPMIGAS sendiri), tentunya tidak melanggar PP 23/2004 tentang BNSP.

Tentang hubungan BPMIGAS dengan BNSP & LSP setahu saya, selama ini baik-baik saja dan rukun-rukun tanpa ada perselisihan… ๐Ÿ™‚

Tanggapan 8 – Bambang Priandoko

Terimaksih pak atas penjelasaanya, berarti kalo begitu seluruh k3s dapat mengeluarkan sertifkat komptensi untuk pekerja sendiri ya pak, misalnya bidang pemboran, k3, production, crane scafolding sekaligus melakukan uji komptensi dan mengeluarkan sertifikat kompetensi tersebut berstandar nasional? ya pak. Posisi BNSP bersama LSPnya bagaimana pak? Mohon maaf karena ketidaktahuan kami sehingga kami banyak bertanya. Terimaksih.

Tanggapan 9 – rio.hendiga@akersolutions

Ingin ikutan nimbrung, berhubung saya juga sedang belajar TKDN dari literatur yang saya dapat dari kawan-kawan saya yang pernah training TKDN.
Saya ingin bertanya nih kepada yang lebih paham dari saya, apakah konsekuensi yang diterima oleh produsen/compeny jika total nilai TKDN ( barang & jasa ) yang dihasilkan ternyata lebih kecil dari nilai minimal TKDN di dlm contract ?

Saya sebenarnya juga ingin mempertanyakan apakah ada control dari sertifikat yang telah dikeluarkan maksudnya : apakah memang benar selama 2 th itu ( sertifikat berlaku 2 th ) ada control apakah memang nilai TKDN di sertifikat minimal sesuai dg yang dilakukan/actual pelaksanaan ?

Menurut saya memang bagus sekali dg adanya sertifikat TKDN ini, artinya akan lebih banyak penyerapan tenaga kerja dan pajak yang didapat oleh negara. Namun kalau saya perhatikan sepertinya masih banyak celah didalam seritikat TKDN ini. Seperti yang kita tahu, dalam suatu company pasti ada orang-orang yang pro terhadap jabatan / nama compeny , nilai nasionalis & kejujuran sudah dibuang jauh-jauh, yang biasanya mereka ini takut dipecat atau turun jabatan karena terlalu jujur.

Tanggapan 10 – Pungki Purnadi

Dear Pak Priandoko,

Pada prinsipnya dalam konsep kompetensi jabatan yang memberikan pelatihan dan pengembangan tidak boleh sama dengan yang melakukan uji kompetensi.

Contohnya bila ada training vendor yang menyelenggarakan program pelatihan disebut sebagai LPP atau lembaga pelatihan dan pengembangan, maka tidak boleh melakukan uji kompetensi seperti yang dilakukan oleh LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi.

Hal ini ditujukan supaya ada obyektivitas dari yang memberikan materi (termasuk K3S) dan yang melakukan uji kompetensi profesi nya dengan institusi yang berbeda.

Kesimpulan nya bila K3S melakukan uji kompetensi di tempat kerja, biasanya hanya bersifat lokal dan specific jabatan di K3S tsb. Sedangkan untuk diakui nasional atau international harus nya uji kompetensi profesi nya dilakukan oleh pihak lain. Contohnya seperti sertifikat IADC dikeluarkan oleh international association drilling contractors.

Maka sekarang ini ada sedikit istilah yang di Indonesia ini disebut sebagai Uji Kompetensi Jabatan atau Job Competencies yang dilakukan internal K3S dan juga ada yang namanya Professional Competencies Certification atau Uji kompetensi profesi.

Tanggapan 11 – Kuswo Wahyono

Pak Bambang,

Sampai saat ini saya belum melihat ada peraturan yang melarang siapa pun mengeluarkan sertifikat untuk apa pun dan untuk siapa pun.
Yang jadi masalah apakah sertifikat tersebut diakui atau tidak… ๐Ÿ™‚

Dalam UU 22/2001 pasal 41, 42, 43 dijelaskan bahwa tanggung jawab beberapa kegiatan berada pada departemen terkait dan diatur melalui peraturan pemerintah.
Artinya kalau ada peraturan pemerintah yang men’syarat’kan keahlian khusus dengan bukti sertifikat kompetensi melalui proses tertentu ya harus diikuti. Kalau tidak demikian tentunya ‘tidak sah’ bekerja pada pekerjaan atau kegiatan tersebut, apabila tidak memenuhi syarat.
Bahkan untuk peralatan pun kadang kala diperlukan sertifikat dari departemen terkait atau institusi internasional, seperti SILO, IMO dsb.

Kembali ke masalah ‘Pengadaan Barang/Jasa’ di KKKS, peraturannya adalah Panitia Lelang harus memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Dengan demikian untuk ‘Panitia Pengadaan Barang/Jasa’ di lingkungan KKKS harus mempunyai sertifikat BPMIGAS, tetapi tidak termasuk vendor/supplier yang bukan Panitia Lelang KKKS.
Dalam PTK 007 untuk TKDN yang < 25% tidak diharuskan mempunyai sertifikat TKDN, cukup perhitungan/pernyataan dari bidder saja yang nantinya akan dibuktikan oleh bidder kepada KKKS.

TKDN adalah bukan wewenang BPMIGAS karena dalam peraturannya, yang bertanggung jawab tentang TKDN adalah Dep. Perindustrian. Karena TKDN menyangkut pelelangan secara nasional (bukan hanya KKKS), maka diserahkan kepada suatu LSP yang telah diakreditasi oleh BNSP.
Demikian juga untuk untuk sertifikasi pemboran, K3, dst, berada di bawah tanggung jawab teknis departemen terkait, akan ditunjuk suatu LSP yang telah diakreditasi oleh BNSP.

Saya mengetuhui hal tersebut karena kebetulan saya pernah menjadi Ketua Umum IATMI dan mendirikan LSP ATMI untuk ‘Profesional Enggineer’ (PE) bidang Petroleum Engineering. LSP ATMI telah bekerja sama dengan SPE (Society of Petroleum Engineer) untuk mengeluarkan sertifikat PE berlaku internasional. Suatu kebanggaan juga bahwa kerja sama tersebut satu-satunya di dunia yang menggunakan materi ujian dari SPE dengan 2 (dua) bahasa, Inggris dan bahasa Indonesia.