Suatu proyek hanya dapat dikerjakan apabila sudah ada penunjukan pemenang dan harus sudah ada persetujuan dalam WP&B dan/atau tanpa AFE. Sedangkan PIS adalah suatu pernyataan bahwa ‘proyek sudah dapat memberikan manfaat’ dan diperbolehkan untuk mulai ‘cost recovery’. Jadi ‘Place into Service’ bukan schedule proyek. Sebagai contoh, proses tender terlambat 1 bulan untuk rencana proyek 6 bulan, ternyata proyek dapat diselesaikan selama 4 bulan. Setelah diperiksa kelengkapan administrasi selama 1 bulan dan dapat langsung dipakai untuk memberi manfaat, maka dinyatakan PIS oleh BPMIGAS dan dapat langsung proses ‘cost recovery’. Dalam contoh ini meskipun ada keterlambatan proses tender, tetapi PIS malahan dipercepat 1 bulan.
Dalam kasus lain, proses tender dan pelaksanaan proyek sudah ‘on schedule’, tetapi pada waktu ‘completion test’ ternyata gagal terus sampai beberapa bulan sehingga belum dapat dinyatakan PIS dan ‘cost Recovery’ tertunda menjadi tertunda.

(was: earn value)

Pembahasan – Admin Migas

Mas Alex Iskandar, saya tidak akan membahas mengenai earn value, tetapi saya tertarik dengan pernyataan bahwa PIS pada PTK-033 bisa membuat proyek anda mundur dari jadwal yang sudah ditetapkan. Padahal sebenarnya Place Into Service (PIS) hanyalah masalah administrasi belaka sebelum anda sampai ke tahap AFE closed out. Selama proyek anda telah sesuai dengan kapasitas produksi dan unjuk kerja sesuai dengan yang disetujui BPMIGAS dalam AFE dan/atau WP&B, dan memperlengkapi dengan SKPP, SKPI, spare part, surplus material dan berita acara serah terima dari kontraktor ke penanggung jawab proyek kemudian ke operation, maka PIS untuk proyek anda akan dikeluarkan oleh BPMIGAS.

Tanggapan 1 – firdauzihata

Pak Budi,

Gimana kabarnya ya tentang isu partial PIS? Apakah jadi dimasukan ke revisi dari PTK 033. Thanks

Tanggapan 2 – Alex Iskandar

Pak Budi,

Maaf pak, untuk klarifikasi. saya tidak menyebutkan PTK 033. Tapi PTK 007 sebagai mekanisme untuk proses tender seperti yang didiskusikan.
Bisa dilihat kembali di email saya sebelumnya. Dimana dengan logika sederhana apabila proses tender terlambat maka PIS atau schedule terlambat, bukan karena faktor PTK 033, yang tidak saya bahas dalam diskusi EVM ini.
Mohon maaf bila ada kesalah pahaman dalam memaknai tulisan saya.

Tanggapan 3 – Kuswo Wahyono

Maaf nimbrung sedikit.

Pak Alex, tentu saja kalau proses tender terlambat akan memperlambat awal pelaksanaan/pengerjaan proyek, tetapi belum tentu memperlambat PIS.
Suatu proyek hanya dapat dikerjakan apabila sudah ada penunjukan pemenang dan harus sudah ada persetujuan dalam WP&B dan/atau tanpa AFE.
Sedangkan PIS adalah suatu pernyataan bahwa ‘proyek sudah dapat memberikan manfaat’ dan diperbolehkan untuk mulai ‘cost recovery’. Jadi ‘Place into Service’ bukan schedule proyek.

Sebagai contoh, proses tender terlambat 1 bulan untuk rencana proyek 6 bulan, ternyata proyek dapat diselesaikan selama 4 bulan. Setelah diperiksa kelengkapan administrasi selama 1 bulan dan dapat langsung dipakai untuk memberi manfaat, maka dinyatakan PIS oleh BPMIGAS dan dapat langsung proses ‘cost recovery’. Dalam contoh ini meskipun ada keterlambatan proses tender, tetapi PIS malahan dipercepat 1 bulan.
Dalam kasus lain, proses tender dan pelaksanaan proyek sudah ‘on schedule’, tetapi pada waktu ‘completion test’ ternyata gagal terus sampai beberapa bulan sehingga belum dapat dinyatakan PIS dan ‘cost Recovery’ tertunda menjadi tertunda.

Tanggapan 4 – syadli03

Pak Budi,

Mohon infonya lebih lanjut masalah PTK-033 ini. Kalau tidak salah lihat di PTK tersebut ada beberapa dokumen yg harus disiapkan dalam rangka PIS, dan yang menjadi pertanyaan saya adalah:

1. Apakah PIS ini hanya bisa disetujui apabila point mengenai bukti produksi vs estimasi awal tersedia?

2. Bagaimana dengan parsial PIS? Maksud saya dipertengahan proyek ada perubahan strategi sehingga sebahagian fasilitas produksi harus di ‘put into service’ terlebih dulu kemudian fasilitas yang lain akan dilaksanakan ditahun yang berbeda.

3. Seandainya ada perubahan AFE, apakah PIS baru bisa ditandatangani setelah AFE revisi di setujui?

Tanggapan 5 – Admin Migas

Saya coba jawab satu persatu. Akan tetapi PTK-033 PIS akan direvisi berdasarkan masukan-masukan yang telah diterima selama berlangsungnya Forum Pengelolaan Proyek dan Pemeliharaan Fasilitas Produksi (FP3FP) 3-5 Juni di Bali antara BPMIGAS dan KKKS. Jadi diskusi mengenai PIS di Milis Migas Indonesia mohon diperlakukan sebagai masukan bagi penyempurnaan PTK-033 PIS. Masukan dari anda akan saya teruskan kepada Team Penyempurnaan PTK-033.

1. PIS akan memverifikasi keterangan tentang perbandingan kapasitas antara kapasitas produksi yang telah disetujui oleh BPMIGAS dalam AFE dan/atau WP&B dengan kapasitas produksi terbukti. Juga mengenai keterangan tentang Perbandingan unjuk kerja antara unjuk kerja yang sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang yang telah disetujui oleh BPMIGAS dalam AFE dan/atau WP&B dengan unjuk kerja terbukti. Kedua verifikasi di atas sangat penting untuk persetujuan PIS.

2. Masalah partial PIS ternyata juga ditanyakan sama Mas Firdauzi. Pada prinsipnya Partial PIS diperkenankan selama fungsi utamanya tercapai. Sebagai contoh proyek penyaluran minyak dari sumur ke fasilitas produksi melalui pipeline. Kalau penyelesaian pipeline anda mau partial PIS kan percuma karena fungsi utamanya sebagai pipa penyalur antara sumur dan fasilitas produksi belum terwujud, meskipun pergelaran pipa sudah selesai dilakukan.

3. Persetujuan PIS adalah 1 step sebelum Closed Out AFE yang merupakan pintu gerbang menuju cost recovery. Jadi AFE revisi harus disetujui terlebih dahulu.

Dokumen-dokumen lain (selain butir satu di atas) yang harus dipersiapkan untuk persetujuan PIS adalah :

1. Surat permohonan PIS

2. Fotokopi izin-izin (antara lain SKPP, SKKP dan SKPI dan izin-izin lain sebagaimana diatur dalam ketentuan dan/atau PTK yang mengatur mengenai perijinan), dan sertifikasi (termasuk sertifikasi cadangan untuk lapangan gas) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh KKKS dengan Penyedia Jasa Pemborongan yang menyatakan bahwa Fasilitas Produksi yang dibangun telah dapat beroperasi dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebagaimana disetujui oleh BPMIGAS dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa Pemborongan.

4. Fotokopi Berita Acara yang ditandantangani oleh KKKS dengan Penyedia Jasa Pemborongan yang menyatakan bahwa unjuk kerja Fasilitas Produksi yang dibangun telah memenuhi kriteria dan spesifikasi yang sesuai dengan persetujuan BPMIGAS dan/atau telah dapat diselesaikan oleh Penyedia Jasa Pemborongan.

5. Daftar spare part baik yang tercantum di dalam Kontrak maupun yang dibeli langsung oleh KKKS serta daftar spare part yang telah diterima/disimpan di gudang, dimana daftar spare part tersebut harus ditandatangani oleh KKKS.

6. Fotokopi Laporan Surplus Material ke BPMIGAS

7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima KKKS yang ditandatangani oleh penanggungjawab proyek dan penanggungjawab operasi di KKKS yang memuat besarnya kapasitas produksi dan unjuk kerja terbukti dari Fasilitas Produksi yang sudah selesai untuk diserah terimakan pengelolaannya dari penanggung jawab proyek kepada penanggung jawab operasi di KKKS

Tanggapan 6 – Alex Iskandar

Terima kasih pak Budi atas penjelasan yang lebih lanjut mengenai regulasi Placed into Service (PIS) didalam PTK 033 BPMIGAS:

Untuk menambahkan diskusi berikut tanggapan saya:

Dalam beberapa keterangan resmi saya quote dari beberapa website mengenai terminologi PIS (Placed into service):

1) http://www.investorwords.com/5723/placed_in_service_date.html

‘Placed in Service:

The day on which an asset became available for use by a business. In most cases, the placed-in-service date and the purchase date are the same, but that is not necessarily the case. Depreciation begins on the placed-in-service date.’

2) http://moneycentral.msn.com/taxes/glossary/glossary.asp?TermID=252

‘Placed in service:

For business assets, the date an asset is ready for use for business purposes. Usually the date you place an asset in service is the same as the date you purchased it. You use the date placed in service as a starting point for depreciation purposes.’

Keduanya menyebutkan adanya business purposes dalam memulai depresiasi
dan sejalan dengan PIS terms yang disebutkan dalam PTK 033 sebagai start awal perhitungan cost recovery suatu investasi migas dimulai.

Sehingga mungkin ada sedikit salah persepsi ditempat saya (atau mungkin saya) dalam menyebutkan Placed into Service (PIS) yang ‘mixed up’ dengan istilah ‘Construction Completion’.

Dimana menurut terminology yang saya dapat di internet mengenai Construction Completion adalah:

‘Construction Completion Process:

Systematic process of checking and testing to confirm that the facilities have been physically built
in accordance with detailed design and applicable codes. This is sometimes referred to as the mechanical completion process’

Dari COnstruction COmpletion yang lebih merefer ke ‘Mechanical Completion process’ yang dalam terms dalam kontrak biasanya merefer pada pernyataan:

‘Mechanical Completion:

Mechanical Completion is achieved when Company accepts that Contractor has physically completed the construction of the Contract Object
in accordance with all requirements of the Contract and has satisfactorily carried out all non-operational tests and calibrations,
and “static” (pre-commissioning) checks.
Company and Contractor shall generally carry out detailed joint inspections to verify that the Contract Object has been duly completed before
Company’s acceptance of the Mechanical Completion Certificate.’

Tentunya tahapan Mechanical COmpletion ini didapat setelah melalui Proses:

Pre-comissioning – Comissioning, dari Sistem – Unit sampai dengan Facility , yang kemudian di handover kepada Operation untuk kemudian perpindahan ‘custody’/ tanggung jawab dari project ke Operation Dept (CMMIW)

Sehingga setelah Mechanical Completion atau Construction Completion ini: seharusnya sistem sudah dapat bekerja dan mendeliverkan oil / gas.

Dan ini lah yang kami mungkin ‘mixed up’ terhadap PIS pemahaman saya selama ini sebagai ‘Physically in Service’ dengan ‘the real’ PIS – ‘Placed into Service’ dengan kewajiban-kewajiban KPS sesuai yang dituliskan oleh pak Budi, untuk compliance terhadap regulasi PTK 033 tersebut.
Dimana terdapat kewajiban untuk menyelesaikan SKPP, SKPI dan izin-izin lain yang diperlukan …

Mungkin di titik inilah adanya sedikit kesulitan yang di hadapi , dimana izin SKPP (Individual Perlatan / Equipment) mungkin sudah didapatkan sewaktu proses EPCI, sewaktu prosess FAT , witness dll…

Namun yang mungkin menjadi kendala adalah SKPI (Instalasi / Fasilitas produksi) dimana proses ini harus dilakukan apabila semua Equipment / perlatan telah terpasang, mengundang pihak yang berwenang untuk witness dan memerlukan proses perijinan dan approval di MIGAS yang tidak sebentar (1-3 bulan) – CMIIW.

Sehingga kesimpulannya dalam project controlling, seharusnya didalam jadwal / Schedule Proyek sudah bisa memastikan apakah ‘physically PIS’ atau ‘the real PIS’,
dan untuk mencapai ‘the real PIS’ sesuai dengan PTK 033 perlu dijadwalkan didalam jadwal proyek waktu yang saya sebutkan diatas, sekitar 1-3 bulan setelah Construction Completion/Mechanical Completion, termasuk didalamnya sudah dimasukan ‘risked schedule’ (dengan p50nya) bila perlu, apabila memang di pengalaman proyek sebelumnya sebelum-sebelumnya proses perijinan ini memerlukan waktu yang lama.

Tanggapan 7 – Admin Migas

Seperti email saya sebelumnya bahwa PIS jangan lah dijadikan penyebab keterlambatan proyek. Masukan anda mengenai mechanical completion, SKPP dan SKPI adalah valid, kami memahami hal ini untuk penyempurnaan PTK PIS di masa mendatang. Untuk itu bila ada bukti bahwa anda sudah mengurus SKPI ke Ditjen Migas, dan persyaratan administrasi lainnya sudah diperlengkapi maka persetujuan PIS sudah dapat dikeluarkan tanpa perlu menunggu SKPI selesai. Jadi boleh dong ‘phisically PIS’ disamakan dengan ‘the real PIS’.

Tanggapan 8 – Alex Iskandar

Sepakat pak Budi, kalau boleh usul diformalkan saja bahwa untuk SKPI disebutkan bahwa aplikasi ke MIGAS telah diajukan sudah cukup sebagai persyaratan memenuhi PIS.
Saya kira persyaratan yang lain seperti:

Laporan surplus material proyek, spare part for operation (2 years spare part & maintenance) dan dokementasi yang lain seperti Production proven record & report dll memang cukup fair dan juga sebagai persyaratan internal. perusahaan untuk kelengkapan handover kepada operation. Dan hal ini sudah seharusnya dilakukan sebelum Mechanical Completion.

Saya tidak melihat bahwa PIS dalam PTK 033 dapat menghambat penyelesaian proyek. Kecuali kalau memang benar-benar SKPI tersebut harus ‘on hand’.