Peraturan Internasional tentang pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di amandemenkan oleh para Diplomatik peserta konperensi keamanan maritime dunia pada bulan Desember tahun 2002 di London melalui Perjanjian Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974. (SOLAS 74) Di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku Contracting Governments Diberlakukan secara serentak diseluruh pelabuhan negara negara anggota IMO (International Maritime Organisation) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004.

Tanya – Nasrul Syahruddin

Mohon di share info, apakah sudah ada aturan pemerintah/undang-undang mengenai pembangunan pelabuhan/dermaga baru yang didalamnya terdapat klausul yang mengharuskan untuk comply dengan requirement dari ISPS Code ?

Tanggapan 1 – ridwan parindang

Salam Pak Nasrul,

Sebenarnya sesuai utilitas dari pelabuhan tsb pak, apakah akan berstatus international port / akan di sandarkan kapal2 dgn ISPS certified/ akan di storage bahan ato barang2 yg warehousenya harus ISPS certified.

Semisal Kapal yg akan sandar ke Pelabuhan yg ISPS certified harus make sure kalau previous port tempat dia sandar harus ISPS certified jg, kalau tidak maka kapal itu tidak akan diterima/tidak boleh sandar di next port yg ISPS certified.

Mohon di tambah infonya milister2.

Tanggapan 2 – kukuh thoriq ariefian

Pak Nasrul saya baru mendapatkan sedikit keterangan mengenai hal ini saya cuplik dari PT.Pelindo I sebagai berikut:

ISPS – code

International Ship and Port Facility Security – code

Peraturan Internasional tentang pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Di amandemenkan oleh para Diplomatik peserta konperensi keamanan maritime dunia pada bulan Desember tahun 2002 di London melalui Perjanjian Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974. (SOLAS 74) Di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku Contracting Governments Diberlakukan secara serentak diseluruh pelabuhan negara negara anggota IMO (International Maritime Organisation) terhitung mulai tanggal 1 Juli 2004.

Pelabuhan Utama Belawan adalah satu diantara beberapa pelabuhan di Indonesia yang telah dinyatakan Compliance oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut selaku D.A ( designated authority ) melalui “Short Term Statement of Compliance of a Port Facility” dengan Nomor KL 94/93/ISPS/DV/ST-04 yang diterbitkan pada tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta.

Lokasi yang telah menerapkan ISPS – code di Pelabuhan Belawan adalah daerah Ujung Baru (mulai dari dermaga 101 hingga 113), Terminal Penumpang, Pelabuhan Citra (meliputi dermaga 201 hingga 203, Semen Andalas Indonesia, Galangan Kapal PT. Waruna Nusa Sentana, IKD), Pertamina Jetty dan UTPK.

Untuk mengantisipasi kunjungan kapal-kapal yang belum menerapkan ISPS code, maka Management Pelabuhan Indonesia I telah menetapkan Pelabuhan Belawan Lama sebagai tempat bersandarnya kapal kapal yang belum menerapkan ISPS-code. Inilah pertimbangan mengapa Pelabuhan Belawan Lama tidak/belum di ISPS kan. Seiring dengan penetapan ISPS di Pelabuhan Belawan, seyogyianya hanya kapal-kapal yang telah compliance yang diperkenankan sandar di dermaga yang telah compliance.

Permasalahan yang timbul bila kapal-kapal yang belum compliance akan disandarkan di Pelabuhan Belawan Lama adalah: Karena belum kondusif sebagaimana tuntutan ISPS Karena belum memiliki fasilitas pendukung seperti system pipa terpadu bagi tanker-tanker kecil antar pulau yang akan melakukan pembongkaran CPO. Pada umumnya tempat penimbunan barang adalah digudang-gudang yang saat ini telah ditetapkan menjadi Restricted Area (daerah terbatas) Adanya keinginan untuk melakukan penyesuaian aktivitas.

Resiko yang dihadapi oleh Pelabuhan Belawan: Apabila keadaan sebagaimana yang diterapkan saat ini sesuai keinginan serta tuntutan dari para pengguna jasa, maka tidak tertutup kemungkinan dicabutnya Statement of Compliance bagi pelabuhan Belawan.

Dampak dicabutnya Statement of Compliance bagi Pelabuhan Belawan: Pelabuhan Belawan akan masuk dalam daftar hitam IMO. Pelabuhan Indonesia I akan menderita kerugian, karena untuk menerapkan Implementasi ISPS-code sampai saat ini telah dikeluarkan dana yang tidak sedikit. Adanya resiko terkena pinalti oleh IMO, dimana kapal-kapal anggota IMO lainnya dilarang memasuki Pelabuhan Belawan. Sebaliknya kapal-kapal dari Pelabuhan Belawan yang akan memasuki Pelabuhan negara-negara anggota IMO akan dilarang memasuki pelabuhannya. Akan timbul gejolak ekonomi yang disusul dengan gejolak social.

Jadi agaknya pelabuhan di Indonesia mesti mengikuti International Ship and Port Facility Security – code tersebut. Sekian dan semoga membantu.

Tanggapan 3 – Nasrul Syahruddin

Pak Kukuh/Pak Ridwan,

Terima kasih atas pencerahannya..

Tanggapan 4 – idris.ependi

Terimakasih atas informasinyan, setahu saya kapal kapal sudah banyak menerapkan isps dengan ssp dan ssa-nya, namun dari sisi pelabuhan di indonesia belum siap, di daerah masih banyak yang tdk ngerti dan masalah isps masih ditangani kplp pusat, sebgai contoh untuk mengetes ssas aja masih dengan orang pusat.

Tanggapan 5 – Didik Pramono

Pak Nasrul,

Ketentuan pemberlakuan ISPS Code diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 33 tahun 2003 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code) di Wilayah Indonesia. Kemudian Menteri Perhubungan melalui KM No.KM 3 tahun 2004 menunjuk Dirjen Perhubungan Laut sebagai designated authority pelaksanaan pengamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code). Kedua regulasi ini bisa di download di website Kementerian Perhubungan, www.dephub.go.id.

Secara ringkas, ISPS Code ini diberlakukan secara internasional mulai 1 Juli 2004, untuk:

1. Tipe-tipe kapal yang melayari perairan internasional, meliputi Kapal Penumpang, termasuk High Speed Passenger Craft, Cargo Ship, termasuk High Speed Craft dengan tonase > 500 GT dan Mobile Offshore Drilling Unit (MODU).

2. Fasilitas Pelabuhan yang memberi layanan terhadap kapal-kapal yang melayari perairan internasional.

Kalau pelabuhan yang Bapak maksud tidak masuk dalam kategori diatas, maka tidak wajib memberlakukan ISPS Code.