Safety passport adalah buku kecil yang isinya data diri, nama ,no telp, nama company( yang ikut dlm project),nationality (kalau project-nya multi national). Kemudian didalamnya adalah catatan mengenai si pemegang passport tentang training apa saja yang sudah didapat untuk boleh (entitled) dalam activity di dalam suatu project and commisioning. Biasanya training ini diberikan oleh HSE departement dari EPC company yang mengerjakan project tersebut.

Tanya – mohamad syahroni

Dear all

Dari google saya menemukan artikel tentang safety passport,,

Safety passport adalah suatu identitas atau bukti bahwa pekerja atau calon pekerja telah mendapatkan pengetahuan dasar mengenai keselamatan kerja yang dibutuhkan oleh industri,
namun saya belum mengetahui secara detail tentang safety passport,,

Saya mohon penverahan dari teman-teman mengenai safety pasport.

Tanggapan 1 – trist sutrisno

Pak Syahroni,

Safety passport adalah buku kecil yang isinya data diri, nama ,no telp, nama company( yg ikut dlm project),nationality(klu project-nya multi national).
kemudian didalamnya adalah catatan mengenai si pemegang passport tentang training apa saja yang sudah didapat untuk boleh(entitled) dalam activity di dalam suatu project and commisioning.
Biasanya training ini diberikan oleh HSE departement dari EPC company yang mengerjakan project tsbt.

Contoh training tsb, misalnya HSE induction, working at height, confine space entry and work, hazard material handling, comm of pipe, LOTO, gas test, permit to work authorization, dll.

Kalo si pemegang passport belum mendapatkan training maka HSE dept akan melarang dia ikut dalam activitas construction maupun commisioning.

sekian pak semoga memberi manfaat, silakan ditambahkan or di koreksi.

Tanggapan 2 – Admin Migas

Tambahan sedikit yaitu BOSIET Training (Sea Survival, HUET) dan Medical Check-up (Fit To Work).

Soalnya para dispacher selalu melihat kedua hal di atas sebelum memperbolehkan anda pergi ke fasilitas produksi.
Kalau tidak ada atau sertifikatnya sudah expired, pasti tidak akan diloloskan berangkat.

Tanggapan 3 – Muhuila Habib

Kalau safety passport teman-teman CNOOC mungkin bisa jawabtuh, dulu waktu aku kerja menjadi subcont nya CNOOC semua wajib mempunyai safety passport. Btw pak Ujang masih di Pabelokan tidak yah? Kangen sudah lama tidak mendengar omelan-omelan improvement beliau.
Salam dari ex Metito pak.

Tanggapan 4 – mohamad syahroni

Thanks atas pencerahannya Bapak-Bapak,,

dari penjelasan Mas Trist,,berarti safety passport sifatnya sangatlah basic dan penting untuk seorang perkerja yah,,apalagi untuk seorang fresh graduated sangatlah diperlukan,,
jika kita sama sekali belum pernah mengikuti training mengenai HSE, apakah safety passport ini masih berlaku untuk kegiatan construction maupun commisioning ?

Tanggapan 5 – mohamad syahroni

Thanks atas pencerahannya Bapak-Bapak,,

dari penjelasan Mas Trist,,berarti safety passport sifatnya sangatlah basic dan penting untuk seorang perkerja yah,,apalagi untuk seorang fresh graduated sangatlah diperlukan,,

jika kita sama sekali belum pernah mengikuti training mengenai HSE, apakah safety passport ini masih berlaku untuk kegiatan construction maupun commisioning ?

Tanggapan 6 – Admin Migas

Pada dasarnya safety passport harus dimiliki oleh setiap pekerja atau pengunjung yang akan memasuki suatu fasilitas produksi, misalnya anjungan minyak lepas pantai.
Kalau anda tidak pernah mengikuti mandatory training (misalnya sea survival bagi yang menggunakan kapal laut) dan medical check-up, tentulah tidak akan dikeluarkan safety passport atas nama anda.
Untuk melakukan pekerjaan tertentu (construction, commissioning, dll), diperlukan sertifikat kompetensi yang relevan dengan tugas tersebut.
Meskipun anda sudah memiliki safety passport, tapi bila di check oleh Superintendent atau Offshore Installation Manager (OIM) anda tidak mempunyai kualifikasi yang cukup dengan pekerjaan tersebut, akan segera dipulangkan karena keterbatasan POB di platform.
Akan tetapi beberapa perusahaan mempunyai kebijakan ‘waiver’ untuk pengunjung yang tidak mempunyai safety passport (atau sudah expired) dengan pertimbangan tertentu.

Tanggapan 7 – rio.hendiga@akersolutions

Setahu saya, safety pasport tidak diperlukan jika personel tsb dalam 1 th tidak lebih dari 3 kali mengunjungi fasilitas produksi dlm hal ini anjungan lepas pantai. CMIIW
Saya mengetahuinya karena ada beberapa kawan yang melakukan audit rutin tahunan ke fasilitas tsb di salah satu Operator Oil & Gas di perairan Natuna mengatakan hal demikian, beliau tidak memerlukan sertifikat seperti Bosiet training.
Mohon konfirmasi dari rekan-rakan apakan ada aturan yang mengenai hal ini ?

Tanggapan 8 – Mario Suripatty

Dear Migas Indonesia Milister,

Sepanjang yang saya ketahui, baik pekerja maupun pengunjung yang berkunjung tidak dalam waktu yang lama, tetap diharuskan mempunyai sertifikat BOSIET. Alasannya adalah insiden tidak memilih milih, apakah pengunjung yang hanya sebentar berkunjung atau pekerja yang memang harus berdomisili lama disuatu lokasi offshore. Dan dalam SMK3 atau OHSAS standar, baik karyawan perusahaan tersebut ataupun pengunjung, merupakan tanggungjawab perusahaan ybs apabila terjadi suatu insiden dilokasi kerjanya, sehingga setiap pengunjung wajib sudah memiliki pengetahuan safety dasar untuk masuk kelokasi tersebut. Untuk offshore, biasanya diwajibkan juga memiliki sertifikat training HUET dan Sea Survival ataupun BOSIET. Bagi yang melanggar, merupakan suatu nonconformance atau ketidaksesuaian dengan standar OHSAS / SMK3, dan wajib diinvestigasi. Terimakasih.

Tanggapan 9 – Admin Migas

Saya setuju dengan pendapat dari Mas Mario bahwa sertifikat Sea Survival (kapal) dan HUET (helikopter) mutlak diperlukan untuk bekerja di offshore.
Saya malahan ingin minta masukan dari Mas Rio, nama KKKS yang beroperasi di Natuna tersebut (via japri saja).
Masalahnya, KKKS yang beroperasi di Natuna tidak terlalu banyak, jadi pasti mudah melacaknya.
Dan BPMIGAS mempunyai rencana dalam waktu dekat untuk menurunkan 8 profesional HSE untuk mengaudit aspek keselamatan kerja di setiap KKKS.
Jadi masukan dari Mas Rio akan saya teruskan kepada team audit ini untuk pembenahan aspek keselamatan kerja di KKKS ybs.

Kecuali…. bila pernyataan Mas Rio ini ‘misleading’ dengan safety induction pada saat tiba di offshore platform.
Seperti yang kita ketahui bersama bila anda mampir di offshore platform, anda pasti akan ditanyai kapan kunjungan terakhir ke platform tersebut dilakukan.
Kalau kurang dari 6 bulan, maka anda akan dibebaskan dari keharusan untuk mengikuti safety induction ini.
Tapi kalau kunjungan terakhir lebih dari 6 bulan (atau malahan belum pernah), maka diwajibkan mengikuti safety induction.
Safety induction akan menjelaskan top hazard dari platform, escape route sewaktu keadaan darurat, suara sirine, team emergency, dsb.

Tanggapan 10 – xmansu

Saya rasa ada mungkin pertimbangan khusus kenapa pengunjung bukan rutin tidak diharuskan punya sea survival atau TBosiet, ada bbrp kasus dimana misalnya kunjungan kerja menteri atau pejabat pemerintah ke fasilitas di lepas pantai yg sifatnya insidental, apakah mereka diharuskan punya huet dan sea survival?

Demikian juga misalnya ada vendor yang karena sifat servicenya suatu saat tiba 2x membutuhkan field visit apakah diharuskan memiliki huet certificate dan/atau sea survival?

Diluar indonesia sendiri bagaimana, apakah di GOM atau North Sea pengunjung non routine tetap diharuskan mempunyai sea survival dan/atau HUET, barangkali ada yang bisa share

Tanggapan 11 – Agung Firmansyah

Sekedar berbagi info,

Di Malaysia, operator seperti shell dan petronas mengharuskan orang yang mau pergi ke laut mesti ada safety pasport walaupun bukan rutin seperti vendor.

Setiap kali kita buat spec, selalu ditulis: ‘Vendor which is required to do offshore field assistance shall have valid offshore safety passport incl. sea survival, HUET’

Operator yg lain sy belum tau,.

Tanggapan 12 – Admin Migas

Kalau untuk masalah dibawah ini, sebenarnya sudah saya jawab pada email sebelumnya yaitu menggunakan waiver yang ditandatangani oleh HSE Manager.

Tanggapan 13 – Hendro Herliyanto..

Sekedar menambahkan saja, selama saya bekerja di salah satu KKKS yang berada di Natuna. Sebagai karyawan KKKS tersebut, maka untuk sertifikat T-BOSEIT dan Medical Check-up memang tidak wajib ditunjukkan pada saat kita berada di Halim karena Dispatcher nya sudah mengetahui sampai kapan berlakunya secara online. Apabila yang bersangkutan sudah expired, rasanya tidak mungkin untuk diberangkatkan. Dan itu pun kita dikasih tau jauh-jauh hari sebelumnya untuk memperbaharuinya.

Mungkin untuk karyawan contractor diluar KKKS yang akan mengunjungi Platform mereka wajib menunjukan buku safety nya kepada Dispatcher yang berisi seperti kapan masa T-BOSEIT, MCU nya berakhir.

Setibanya di Platform tersebut, biasanya orang HSE sudah punya datanya kapan kunjungan kita terahir. Apabila lebih dari 6 bulan maka wajib hukumnya untuk mengikuti Safety Induction.