Segala jenis penerimaan karyawan (sebagai wajib pajak) dari perusahaan tempatnya bekerja akan dikenakan PPh 21. Dan perusahaan harus memungut PPh 21 sesuai ketentuan. Termasuk THR ini dan juga benefit-benefit lainnya seperti: Travel Benefit, Relocation Allowance, Scholarship, dll (kalo ada). Dalam prakteknya, PPh 21 ini bisa dibayar oleh karyawan (sebagai wajib pajak) dalam bentuk pengurangan dari penghasilan dia ATAU dibayarkan oleh perusahaan (istilahnya di-GROSS UP).

Tanya – Mubarok

Dear Milister,

Di saat mendekati Hari Raya seperti ini biasanya kita akan mendapat THR dan terkadang bonus produktifitas. Apakah dua tambahan ini bisa dikategorikan pendapatan yang terkena pajak penghasilan atau bukan? Kalau ada bisa sekalian dicantumkan UU-nya.

Terima kasih atas pencerahannya.

Tanggapan 1 – Muamar Khadafi

Pak Mubarok,

Please below;

• PPh 21 adalah Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Tanggapan 2 – Eko Prasetyo

Yang saya heran, kalau penghitungan pajak adalah dari penghitungan lumpsump setahun, seharusnya pajak THR tidak dua kali lipat pajak biasa. Mungkin ada penjelasan pajak khusus THR?

Tanggapan 3 – Surachmat Radiya

Sekedar menambahkan.

Benar seperti yang disampaikan oleh rekan Dafi bahwa segala jenis penerimaan karyawan (sebagai wajib pajak) dari perusahaan tempatnya bekerja akan dikenakan PPh 21. Dan perusahaan harus memungut PPh 21 sesuai ketentuan. Termasuk THR ini dan juga benefit-benefit lainnya seperti: Travel Benefit, Relocation Allowance, Scholarship, dll (kalo ada). Dalam prakteknya, PPh 21 ini bisa dibayar oleh karyawan (sebagai wajib pajak) dalam bentuk pengurangan dari penghasilan dia ATAU dibayarkan oleh perusahaan (istilahnya di-GROSS UP).

Misalnya:

Kalau THR 10jt dan kena PPh 21 sebesar 15% (misalnya) maka karyawan akan menerima bersih 8.5jt saja.
Kalau perusahaan mau karyawan menerima FULL 10jt, maka perusahaan melaporkan THR karyawan sebesar 11.765.000 sehingga jika dikenai PPh 21 15% menjadi 10jt. Nah yang 10jt ini diterima bersih oleh karyawan. Yang 1.765.000 dibayarkan oleh perusahaan ke kantor pajak.

Begitu pula dengan Travel Benefit. Biasanya perhitungannya didasarkan pada harga tiket ekonomi kelas normal maskapai penerbangan tertentu. Katakanlah nilainya 5jt (PP Sekeluarga + Taxi + Airport Tax dll). Kalau dikenai pajak 15%, yang akan diterima karyawan hanya 4.25jt. Supaya karyawan menerima bersih 5jt, perusahaan harus meng-GROSS UP Travel Benefit menjadi 5.880.000 sehingga NET di karyawan menjadi 5jt.

Menanggapi rekan Eko di bawah, pajak THR TIDAK 2x atau lebih besar daripada pajak biasa. Bahkan dalah pajak tidak memandang dia THR atau Bonus atau Gaji atau APAPUN. Yang dikenal cuma: POKOKNYA 🙂 Semua benefit/penghasilan yang diterima karyawan harus dikenai PPh 21. Apapun namanya.

Nah… PPh 21 ini kan dihitung per tahun. Dan kita tahu sistemnya adalah Progresif (makin besar penghasilan, makin tinggi persentase pajaknya). Karena kita dipotong pajak setiap bulan (setiap terima gaji) maka RANGE pengenaan pajak pun disesuaikan dari RANGE tahunan ke RANGE bulanan dengan cara dibagi 12.

RANGE TAHUNAN

0 – 50jt ==> 5%

50jt – 250jt ==> 15%

250jt – 500jt ==> 25%

> 500jt ==> 35%

RANGE BULANAN

0 – 4.17jt ==> 5%

4.17jt – 20.83jt ==> 15%

20.83jt – 41.67jt ==> 25%

> 41.67jt ==> 35%

Misal gaji kita per bulan lumpsum 10jt (120jt per tahun). Setalah dikurangi PTKP, tentunya gaji kita masuk ke Level 1 dan Level 2 (5% dan 15%). Otomatis setiap penerimaan lainnya (selain gaji) seperti THR, Travel Benefit, dll akan masuk ke Level 2 (15%).

Kalo gaji kita per bulan misalkan 20jt, bisa jadi THR atau Benefit lainnya bahkan kena Level 2 dan Level 3 (15% dan 25%).

Anyway, akan ada perhitungan ulang PPh 21 di akhir tahun. Bisa jadi PPh 21 yang sudah kita bayar kurang. Maka kita akan dikenai kekurangannya. Sebaliknya kalau PPh 21 yang sudah dibayar lebih, kita akan menerima pengembalian pajaknya.

Mudah-mudahan menjawab pertanyaan rekan-rekan. Mohon dikoreksi kalau ada yang salah.

Terima kasih.

Tanggapan 4 – jmasjhuda

Alhamdulillah sudah jelas sekali masalah pajak yang di terangkan oleh Pak Surachmat Radiya tentang kewajiban Pajak yang dikenakan PPh21, kita sebagai orang awan mendapat wawasan yang jelas dan gamblang semoga menjadi keiklhasan kita sebagai wajib pajak.

Tetapi ada kurang bagi kita yang awan untuk mendapatkan penjelasan tentang penggunaan uang pajak kita tersebut, mungkin bisa dijelaskan seperti :

RANGE TAHUNAN :

……..>>>>…….%

……..>>>>…….%

dan

RANGE BULANAN :

……..>>>>…….%

……..>>>>…….%

Sangatlah berterimakasihlah kita yang awam mendapat wawasan ini.

Tanggapan 5 – Muamar Khadafi

Pak Rahmat,

Komprehensif sekali penjelasannya. sepertinya ada bakat juga menjadi orang HR 🙂

Tanggapan 6 – yudi putera

Kalau UU nya kurang tahu mas..tapi kalau dipotongya sih sudah tuh…sekitar 30% lah..

Tanggapan 7 – Sarullah, Salman: Mr.

Dear Pak Surachmat,

Sekedar cross check Pak (CMIIW):

Apa betul penghasilan untuk golongan IV (di atas 500jt/tahun) pajaknya 35% dan bukannya 30% ?

Sebelum 1 Januari 2009, Pajak penghasilan terbagi atas V Golongan tarif, dimana yang tertinggi adalah memang 35% untuk penghasilan di atas 200jt.

Seingat saya PPh21 tahun 2009 terdapat beberapa perubahan diantaranya hal tsb di atas (pasal 17). Mohon maaf bila saya salah ingat.

Tanggapan 8 – Surachmat Radiya

Pak Salman benar.

Golongan IV (di atas 500jt/tahun atau 41.67jt/bln) pajaknya 30%.
Terima kasih atas koreksinya.

Tanggapan 9 – eko.hidayanto2008

Alangkah besarnya pendapatan negara ini dari sektor pajak. Jika pendapatan dari sektor pajak ini dipergunakan sebesar2x-nya untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan ditiap daerah dengan benar maka Indonesia yang kita cintai ini nggak perlu minta2x utangan dari negara2x donor untuk menutup defisit anggarannya. Tapi kenyataannya segelintir oknum-2x yg dg suka cita menikmati uang dari orang2x yg dg susah payah pendapatannya dipotong u/ kemajuan bangsa ini dg membayar pajak. Pembangunan infrastruktur yang maju, tapi kita lihat jalan2x baru dioverlay atau diperkeras, kena hujan beberapa hari aja sdh berlubang, krn tidak berfungsinya sistem draianase dan tentunya struktur perkerasan jalan yang nggak sesuai dg mutu yg ditentukan dan beban yang bekerja. Kita tahu jalan merupakan urat nadi ekonomi u/ penghubung antar tempat. Dirgahayu Indonesia-ku. Majulah.

Tanggapan 10 – Rania Indrianingsih

Pak Eko,

percayakah bapak bahwa salah satu sumber masalah negeri ini adalah BIROKRASI yang gemuk, lamban dan koruptif.
saya yakin, apabila pemerintah berani melakukan terobosan, katakanlah, mengurangi jumlah PNS separuh dari jumlah sekarang (tidak perlulah PHK atau pensiun dini, cukup laksanakan kebijakan zero recruitment selama beberapa tahun), paling tidak negara menghemat banyak anggaran dan terutama, mempersingkat rantai birokrasi.

jumlah PNS DKI, hampir 100 ribu
bandingkan dengan jumlah pegawai di perusahaan swasta, coba hitung berapa revenue yg dihasilkan?

Tanggapan 11 – Dirman Artib

91% dari anggaran itu cuma untuk biaya rutin, termasuk gaji PNS.
Hanya 9% untuk membangun.

PNS DKI hampir 100 rb orang …wow, apa saja deliverable nya tuh ?

Tanggapan 12 – Patricia Soetjipto

Setuju banget dengan mbak Rania. Semua institusi pemerintah di Indonesia gemuk semua. Terlebih2 era otonomi daerah. Saat ini sudah saatnya untuk dirampingkan dan diefisienkan. Bandingkan dengan swasta di kantor swasta 1 sekretaris melayani bisa 5 bos, kantor pemerintah 1 boss dilayani 5 sekretaris. Kerjaan bisa diselesaikan 1 orang dikerjain 12 orang, PNS nyambi kerja di swasta dan masih banyak lagi, misal 7 bulan nggak masuk tetep terima gaji dan tidak dipecat.

Lebih jauh 70% APBN tersedot ke PNS.

Tanggapan 13 – Surahman Adi Purwono

Wooow!!!! 100 ribu orang ,, Kegunaan mereka sangat perlu dipertanyakan disaat keberadaan mereka tidak memberikan manfaat yang berarti kepada rakyat atau seperti pepatah arab wujuduhu ka adamihi (adanya seperti tiadanya / ada dgn tiadanya sama saja).

makin banyak makin tidak produktif, ngurus KTP aja ribet, padahal hal itu sangat mudah di jaman teknologi informasi saat ini, atau ikut prinsip kalo bisa di persulit kenapa harus mudah birokrasi kita,,,

kalo aku lihat PNS yg bener2 bekerja cuma Guru dan juga tenaga kesehatan di puskesmas,, yang lainya ga tau kerjanya apa???????
mungkin seperti Gayus jadi warga spanyol,, separo nyolong….

Tanggapan 14 – leryflounder

Untuk yg produktif pastinya membuat negara ini berjalan meskipun tertatih tatih… Sisanya mengurangi pengaguran pak. Mohon maaf kalo nyeleneh namanya jg oot.

Tanggapan 15 – Mubarok

Dear Mas2 dan Mbak2,

Terima kasih tanggapannya untuk pertanyaan saya mengenai PPh untuk Bonus dan THR. Karena mungkin topic yang kita bahas mulai bergeser maka saya ingin menutup thread ini. Untuk melanjutkan diskusi mengenai PNS dan kinerjanya mungkin kita bisa mulai thread yang baru.

Matur nuhun,