Select Page

TPIA dinominasi oleh kontraktor berdasarkan metode yang juga disetujui oleh consultant PM lewat sistem tender/penawaran, kemudian mereka mengusulkan preferred bidder ke consultant PM untuk disetujui. Bisa saja dalam hal proses seleksi TPIA tsb tidak disetujui dan diminta mengajukan yang lain. Pada dasarnya TPIA tsb diputuskan oleh PM. Walaupun secara kontrak yang nalangin dulu adalah kontraktor, tetapi biaya TPIA tersebut akhirnya dibayar oleh Client lewat PM. Jadi kontraktor akan melakukan tagihan kepada PM.

Tanya – Dirman Artib

Kebetulan saya belum pernah bekerja di third party inspection agency (TPIA). Jadi saya mau mendapatkan perspektif dari sudut pandang rekan-rekan sekalian tentang kasus di bawah ini. Apakah hal begini juga sering dilakukan oleh TPIAs di Indonesia (kita menyebutnya PJIT ya ?).

Sebuah kontrak EPCI yang dimenangkan oleh sebuah kontraktor mempersyaratkan agar si kontraktor tersebut meng ‘engage’ (sorry, bahasa Indonesianya lupa) TPIA untuk melakukan inspeksi, examinasi dan uji. TPIAs diseleksi oleh sang kontraktor dan diusulkan kepada Consultan Project Management (PM) yang mewakili Client untuk disetujui (approval). Setelah disetujui, maka TPIA tersebut bertanggung jawab dalam melakukan inspeksi, examisai dan uji seperti yang direncanakan di dalam ITP, yaitu jika ITP mendefinisikan keikutsertaan TPIA baik pada HOLD maupun WITNESS inspection. Dalam kontrak disebutkan bahwa biaya mempekerjakan TPIA ditanggung oleh sang kontraktor as per cost basis + % margin yg sudah ditentukan, tetapi kontrak mengharuskan TPIA memberikan laporan kepada sang Consultan PM.

With the time goes by, TPIA melaukan tugas sehar-hari yaitu ikut serta melakukan inspeksi sesuai ITPs. Pada suatu hari, karena keahlian seorang auditor QMS, maka diketahui bahwa individu QC Engineer sang kontraktor aktualnya adalah personnel yang dipasok juga oleh organisasi TPIA tersebut (seconded). Maka muncul kekhwatiran tentang sosok ketidak-independen an organisasi TPIA karena mempunyai ‘potential conflict of interest’. Tentu saja sang kontraktor berlindung dibalik term ‘As far as Professional’, plus argumen bahwa tak ada pelanggaran dalam hal kontrak.

Mohon pandangan dari berbagai kalangan, tak perlu dengan cara-cara yang santun ya.., lebih tegas lebih baik :).

Tanggapan 1 – Arbie

cmiiw Pak Dirman,

Bukankah biasanya TPIA/PJIT under Client???

Kalau sudah under kontraktor toh ITPs nya sebelum diSubmitted sewajarnya direview dulu sblom ada client approval, apakah merugikan kontraktor atau malah sengaja dibuat2 agar TPIA/PJIT dapat Argo lebih banyak seharusnya Kontraktor dah action dari awal,

Tanggapan 2 – hadi muttaqien

Saya kurang bisa mengerti bagaimana TPIA/PJIT bisa memasok QC Engineer ke pihak Contractor/EPCI, seharusnya pihak TPIA/PJIT tidak akan mau memasok bila dia sendiri tahu ada di proyek yang sama, Kemungkinan Pihak Owner dan Pemerintah tidak tahu.

Project Management dan TPIA/PJIT adalah representative Owner biasanya di sebutkan di kontrak EPCI.

PJIT dipilih oleh pihak Owner, PJIT adalah bertugas sebagai Badan Sertifikasi yang di akui/mewakili pemerintah ITP sendiri dibuat oleh EPCI dan diajukan ke PM/Owner, kedua belah pihak menandatangani ITP setelah semua pihak menyetujui isi ITP (General ITP) tersebut. Paraf ITP oleh PJIT ada di kolom Owner.

Saya berpendapat PJIT seharusnya di black List oleh Owner atau Pemerintah, karena sudah bersekongkol dan bisa merugikan Owner dan Pemerintah, kalau di Indonesia sudah melanggar Kode Etik Assosiasi Konsultan/INKINDO.

Tanggapan 3 – novwan nazar

Uda Dirman,

Kalau di Indonesia kontrak penunjukan PJIT dilakukan oleh KKKS (ada surat dari migas yang mewajibkan itu) dan tidak boleh ditunjuk oleh kontraktor EPCI, dengan alasan PJIT harus independen, kemudian pemenang tender PJIT tersebut diajukan oleh KKKS lewat BPMIGAS ke ditjen Migas untuk memdapatkan persetujuan. PJIT dalam hal ini adalah perwakilan migas dalam upaya mendapatkan SKKP, SKPP dan SKPI. Sedangkan di kontraktor EPCI sendiri biasanya mengHire NDT company plus Qc inspector sebagai pekerja yang mempersiapkan kelengkapan data data yang dibutuhkan SKPP, SKKP dan SKPI.

Salam, dan mohon koreksi jika salah.

Tanggapan 4 – Dirman Artib

Kontrak ini memang agak sedikit beda. Sekali lagi saya terangkan bahwa TPIA dinominasi oleh kontraktor berdasarkan metode yang juga disetujui oleh consultant PM lewat sistem tender/penawaran, kemudian mereka mengusulkan preferred bidder ke consultant PM untuk disetujui. Bisa saja dalam hal proses seleksi TPIA tsb tidak disetujui dan diminta mengajukan yang lain. Pada dasarnya TPIA tsb diputuskan oleh PM. Walaupun secara kontrak yang nalangin dulu adalah kontraktor, tetapi biaya TPIA tersebut akhirnya dibayar oleh Client lewat PM. Jadi kontraktor akan melakukan tagihan kepada PM.

Kondisi lain adalah, paket-paket service TPIAs untuk berbagai sistem tersebut tidak ditender bersamaan, contohnya TPIA untuk electrical system waktunya berbeda dengan mechanical system. Bisa saja sebuah TPIA memenangkan 2 paket kontrak, mungkin 1 untuk vacuum waste system dan kemudian menang lagi untuk NDT/NDE for welding.

Kondisi yang berbeda lagi dengan di Indonesia adalah, saya tahu persis bahwa PJIT mewakili BP Migas/Pemerintah, kalau di LN misalnya di project saya sekarang, nggak ada SK Dirjen untuk PJIT kayak di negara kita, jadi semua TPIA yang terakreditasi boleh ikut kompetisi. Nggak tahu juga kalau project-project QP, RafGas, QatGas, mungkin rekan-rekan di sana bisa kasih masukan.

Jadi bisa saja secara kebetulan si QC Engineer sudah dipasok dulu oleh TPIA secara seconded system, kemudian saat TPIA tersebut memenangkan tender untuk TPIA service, maka terjadilah kasus bahan diskusi kita ini. Sebenarnya dikatakan sebagai seconded nggak juga, karena secara administrative si personel mempunyai kontrak antara dia sebagai individual dengan kontraktor, dan visa kerjanya juga menunjukkan bahwa majikannya adalah kontraktor, tetapi di belakang itu kita mengetahui bahwa dia cuma dipinjamkan oleh TPIA.

Silahkan ditanggapi lagi.

Share This