Salah satu badan yang bisa mengeluarkan semacam sertifikasi untuk spesifikasi B.02.01. – Pembangkitan dan jaringan transmisi listrik; B.02.02. – Instalasi kelistrikan dan jasa kelistrikan lain; B.03.04. – Pemasangan instrumentasi adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) disetiap propinsi badan tersebut selalu exist, sedangkan yang melakukan assessment adalah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dengan nama SBUJK (Sertifikat Bisnis Usaha Jasa Konstruksi) dengan melengkapi Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP – PJT).

Tanya – Budiawan Butarbutar

Mohon informasi tentang kualifikasi perusahaan, seperti misalnya :

B.02.01. – Pembangkitan dan jaringan transmisi listrik

B.02.02. – Instalasi kelistrikan dan jasa kelistrikan lain

B.03.04. – Pemasangan instrumentasi

Siapa badan yang berhak mengeluarkan klasifikasi perusahaan ini ?

Tanggapan 1 – Muhammad Ade Irfan

Mungkin bisa menjawab,

Salah satu badan yang bisa mengeluarkan semacam sertifikasi untuk 3 macam spesifikasi tersebut adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) disetiap propinsi badan tersebut selalu exist, sedangkan yang melakukan assessment adalah Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) dengan nama SBUJK (Sertifikat Bisnis Usaha Jasa Konstruksi) dengan melengkapi Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknik (SP – PJT).

Sebenernya nomer tersebut menginduk kepada Keppres no. 80 tentang pengadaan barang yang kemudian di lingkungan migas dikeluarkan SK Pertamina 077, dimana perusahaan owner bisa melakukan sertifikasi kualifikasi kepada semua sub kontraktor atau vendor.

Tanggapan 2 – Dirman Artib

Berarti sekarang SK Direksi 077 Pertamina berlaku hanya untuk lingkungan para kontraktor dan supplier Pertamina saja dong Pak ?

Tanggapan 3 – herasto subroto/Ken

Mohon informasi apakah Migas mempunyai aturan khusus klasifikasi suatu perusahaan (supplier, kontraktor, dll) yang bergerak di bidang Migas, seperti misalnya; Perusahaan Klas A, Modal dari Rp. 1 M keatas, Klas B Modal Rp. 500Jt s/d Rp. 1M, dst, dst.

Terima kasih

Tanggapan 4 – donny rico m

Mas Ken,

Setahu saya migas tidak punya aturan khusus seperti itu. yang berhak mengeluarkan itu seperti Gapensi, Badan Sertifikasi Gapensi, AKLI, dll. Kalau dari Pemerintah biasanya yang nyediakan penggolongan seperti itu adalah Dept PU (berupa SIUJK), Kadin, Dept Perindustrian dan Perdagangan (berupa SIUP). dalam sertifikasi-sertifikasi tersebut, para supplier/kontraktor diberikan klasifikasi sub bidang sesuai dengan kemampuan mereka. mulai dari Kualifikasi D (kemampuan dasar), Kualifikasi K (kemampuan kecil), kualifikasi M (kemampuan menengah), dan kualifikasi B (kemampuan besar) berikut dengan keterangan mengenai skala nilai project bagi tiap2 golongan kualifikasi.

Tinggal dari situ para PSC yang menentukan syarat-syaratnya bagi para supplier atau kontraktor yang pengen mengikuti proses tendering.

semoga membantu. mohon ditambahkan atau disangkal jika ada yang kurang/salah.