Peraturan menyebutkan jika harga penawaran 20% dibawah OE maka panitia lelang berhak mengklarifikasi lebih jauh untuk spec/jasa yg ditawarkan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Biasanya technical clarification secara mendetil, apakah barang/jasa nya sesuai, genuine, dilengkapi sertifikat atau tidak, dll. Begitu prosedurnya, baru kemudian bisa ditentukan apakah dis-qualification atau tidak.

Tanya – pudjo sunarno

Dear All,

Mohon pencerahan dan untuk didiskusikan.

Tender dengan harga 20% dibawah OE di disqualifikasi.

Kasus yang sedang terjadi:

Saya sedang berpartisipasi tender dibidang ‘Konsultan’. Pekerjaanya adalah ‘Konsultan Perencanaan Water Treatment’ disalah satu perusahaan minyak.

Harga OE = Rp 750,000,000

Harga Penawaran :

Terendah Pertama : Rp 350,000,000

Terendah Kedua : Rp 450,000,000

Terendah Ketiga : Rp 730,000,000

Secara teknis perusahaan saya dinyatakan lulus dengan ‘Nilai Teknis’ tertinggi.

Berdasarkan hasil pertemuan, saya dinyatakan di dis-qualifikasi karena harga penawaran tender saya dibawah 20% dari harga OE. Begitu juga harga Terendah kedua. Dan pekerjaan akan di ‘award’ ke Terendah Ketiga yang mendekati OE.

Sebenarnya, saya senang untuk menawarkan dengan harga sekitar Rp. 750,000,000 (Saya bisa untung lebih dari Rp. 500,000,000) untuk satu pekerjaan.

Penjelasan :

1. Pekerjaan ini adalah pekerjaan konsultan.

2. Perusahaan saya telah melakukan pekerjaan sejenis puluhan kali (typical)

3. Referensi sejenis dari pekerjaan yang dilakukan beberapa saat yang lalu sudah ada.

4. Tidak ada alasan untuk saya menawarkan harga mendekati Rp 750,000,000 karena Rp 350,000,000 sudah cukup menguntungkan dan menghemat anggaran perusahaan tersebut.

5. Semua Personnel, Software dan Fasilitas sudah kita miliki semua. Atau tidak ada ketergantungan dari pihak lain.

Pencerahan dan Diskusi

1. Apakah begini cara bangsa kita membuat peraturan?

– Supply

– Consulting

– Construction

– Rental

Apakah harus diterapkan 20% harus didisqualifikasi?

2. Apakah ada upaya untuk memperbaiki peraturan itu?

3. Dalam mengevaluasi suatu tender. Apakah hanya dilakukan secara ‘Clerical’ tanpa mengedepankan Professionalisme dan Hati Nurani yang bersih?

4. Apakah ‘sense of belonging’ dengan tidak menghambur hamburkan uang tidak dipahami oleh setiap insan pengadaan?

5. Technical dan accountable bid tidak menjadi landasan dalam mengevaluasi tender?

Penawaran: Rp 350,000,000

Tanggapan 1 – Eric Sidniyanto

CMIIW, tapi di PTK007 clause 9.10.X (lupa pastinya) mmg aturannya begitu setau saya.

Mungkin teman2 Contract Procurement bisa menjelaskan secara lebih komprehensif …

Tanggapan 2 – Syadli

Pak Pudjo,

Menurut sy pribadi seharusnya pihak owner yg hrs mengeluarkan justifikasi kenapa mereka mengeluarkan estimasi seperti itu.

Dari sisi tender, tim Bapak yg seharusnya jadi pemenang. Sepertinya Bapak bs mengadu ke BP Migas (mungkin Pak Budhi yg tau jelas hrs ke mana), krn ada unsur merugikan negara.
Kami pernah menghadapi kasus yg sama (sbg owner) dan pemenangnya tetap diserahkan ke pihak harga yg terendah dan hrs memberi justifikasi.
Silahkan merefer ke PTK 007 untuk lbh detailnya.

Tanggapan dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan Oktober 2010 ini dapat dilihat dalam file berikut: