Dengan maraknya para ahli ”kagetan” yang berbicara diluar keahliannya, seperti masalah longsoran, gempa, dan lain2 oleh para ahli2 yang kelihatannya tidak mempunyai otoritas dalam masalah yang dibicarakannya, saya tergelitik untuk menyampaikan kode etik yang saya ambil dari Institution of engineers Australia. Pasti ada kode etik untuk PII, yang saya yakin sama bagusnya, walaupun saya belum pernah membacanya.

Pembahasan – haje hjitno

Rekan2 ysh,

Dengan maraknya para ahli ‘kagetan’ yg berbicara diluar bidang keahliannya, spt masalah longsoran, gempa, dan lain2 oleh para ahli2 yg kelihatannya tidak mempunyai otoritas dlm masalah yg dibicarakannya, saya tergelitik utk menyampaikan kode etik yg saya ambil dari Institution of engineers Australia. Pasti ada kode etik utk PII, yg saya yakin sama bagusnya, walaupun saya belum pernah membacanya.

Sebagai perbandingan, dibawah ini adalah kode etik seorang CPEng (Chartered Professional Engineer) di Australia, yang sangat bagus untuk dicerna dan direnungkan.

Komentar dalam bahasa Indonesia ditulis oleh Haje dan ditambahkan oleh Gouw TL.

1. Demonstrate integrity:

1.1. Act on the basis of a well-informed conscience

Membuat keputusan berdasarkan informasi yg lengkap, objektif dan berdasarkan nurani yang bersih, serta memikirkan akibat2 buruk yg bisa terjadi kalau keputusannya ternyata salah. Cara termudah adalah dengan mengikuti kaidah2 praktis terbaik (best practice) yg berlaku dan diterima umum di dalam profesinya masing2.

1.2. Be honest and trustworthy

Jujur thd diri sendiri dan memegang amanah, baik amanah dari rakyat banyak atau amanah dari pemberi kerja. Dalam hal ada bentrokan (conflict of interest) kepentingan antara kepentingan masyarakat banyak dan pemberi kerja, maka melindungi kepentingan masyarakat (keselamatan pekerja misalnya) harus didahulukan. Jujur dlm masalah kemampuan dan juga masalah biaya.

1.3. Respect the dignity of all persons

Tidak boleh merendahkan harkat orang lain. Harus menghargai setiap orang, tak perduli umur, gender, ras, agama, tingkat pentahuan, atasan atau bawahan, pemberi tugas atau yg diberi tugas, atau embel2 sosial lainnya.

2. Practice competently:

2.1. Maintain and develop knowledge and skills

Selalu menjaga dan mengembangkan pengetahuan yg dimilikinya (Continuing professional development). Prinsip a life long learning harus dilakukan disini. Tetap belajar dan meningkatkan kemampuan / kompetensi diri sendiri.

2.2. Represent areas of competence objectively

Hanya berpraktek dalam bidang yg dikuasainya saja, misalnya: ahli geoteknik jangan sok ahli dalam bidang struktur/hidrologi/lainnya, begitu juga sebaliknya. Kecuali sang ahli geoteknik tersebut juga memang ahli dalam bidang lainnya itu. Bila hanya berpengetahuan terbatas dalam bidang tertentu, tidak ‘berpura-pura’ menjadi ahli dalam bidang tsb.

2.3. Act on the basis of adequate knowledge

Mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yg cukup tentang kondisi lapangan, tidak sembrono dan tidak menggunakan data yg tidak memadai untuk berpraktek dan harus selalu obyektif.

3. Exercise leadership:

3.1. Uphold the reputation and trustworthiness of the practice of engineering

Selalu menjaga nama baik profesi dg menjunjung kode2 etik praktek enjineering.

3.2. Support and encourage diversity

Menghargai perbedaan pandangan (namun harus tetap objektif, dan berani mengatakan mana yang salah dan mana yang benar).

3.3. Communicate honestly and effectively, taking into account the reliance of others on engineering expertise

Berinetraksi secara profesional dengan bidang lain dan menyerahkan penanganan masalah yang ada ke para ahili di bidangnya masing2. (Mirip dg point 2.2).

4. Promote sustainability:

4.1. Engage responsibly with the community and other stakeholders

Bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kepentingan lainnya.

4.2. Practice engineering to foster the health, safety, and well being of the community and the environment

Mempraktekkan enjineering untuk membangun kesehatan, keselamatan, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (contoh: membuang tailings atau sampah-sampah penambangan ke sungai atau laut merupakan praktek yang tidak menjaga kelestarian lingkungan dan akan membuat generasi mendatang saudara2 kita setanah air yg tinggal di daerah penambangan misalnya di Kalimantan, Sulawesi, Irian dan lain-lain menderita. Karena itu praktek yang merusak lingkungan harus dihentikan sesegera mungkin).

Sustainabilitas (kelestarian) tidak hanya berarti menjaga lingkungan, tetapi engineer juga bertanggung jawab terhadap kelestarian profesi enjineering. Hal ini juga berarti bertanggung jawab terhadap masalah harga. Misalnya, harga2 test lab dan lapangan di Indonesia sudah terlalu rendah dan sangat mengancam sustainabilitas profesi perusahaan pemberi jasa test lapangan dan lab. Tidak adanya sertifikasi yg menyeterakan kualitas hasil test tanah di Indonesia merupakan salah satu masalah yg ada. Persaingan yang tidak sehat antar engineer dengan saling membanting harga merupakan contoh tindakan yang tidak bertanggung jawab. Saling membanting harga membuat kualitas merosot. Kalau bukan kita sendiri sebagai engineer yg melestarikan profesi kita, siapa yang akan memperjuangkannya?

4.3. Balance the needs of the present with the needs of future generations

Menjaga keseimbangan kebutuhan/keperluan masa sekarang dengan kepentingan generasi mendatang. Tidak mengekspoitasi semua sumber daya alam utk kebutuhan generasi sekarang. Ingat juga kebutuhan anak2 dan cucu2 kita. Mereka juga butuh sumber daya alam yg sama dengan kita. Juga jangan bebani mereka dengan hutang (negara) yg banyak.

Salam dan semoga bermanfaat,

Tanggapan 1 – Dony Wibowo

Menarik sekali,

Kadangkala orang kalangan project management???

Adakah komentar lain?

Tanggapan 2 – Dirman Artib

Mempunyai kompetensi belum tentu mempunyai otoritas. Tentulah kompetensi haruslah datang dari sebuah standard. Bisa jadi standarnya adalah asosiasi profesi seperti PII, CPE, IRCA, IDI dll. Paling tidak kompetensi standard sebuah perusahaan komersial. Tergantung kita mau percaya kepada organisasi yang mana.

Terdakang untuk sekedar berwacana dan berdiskusi tidaklah perlu mempunyai otoritas, tetapi cukup dengan memiliki kompetensi.
Apalagi ini adalah negara merdeka yang demokratis, di mana hak-hak mengeluarkan pendapat dilindungi oleh konstitusi yang lebih tinggi herarkynya dari sebuah etchis organisasi apapun.

Any other idea is welcome

Tanggapan 3 – driaskoro

Setuju mas saya sepaham hal itu, kompetensi itulah yang akan menjadi acuan standar dalam setiap pelaksanaan suatu pekerjaan.Apalagi pekerjaan tersebut terkait dengan spesialisasi bidang memiliki kompetensi tertentu. Sedangkan otorisasi adalah sebagai tools manajerial saja, tentunya goals nya adalah kombinasi dari dua hal itu. Demikian.

Tanggapan 4 – Amal Ashardian

Mas Dirman,

Aku coba mendefinisikan lebih dalam sedikit.

Kompetensi itu datang dari learning, dari texk book, dari pendidikan, dari training dan dari experiences. Kalau standard itu adalah aturan atau etika yang wajib dipenuhi. Sementara Organisasi profesi / keahlian yang disebut sebut sepertt PII CPE IDI yang kalau diluar negeri laksana ASME API DNV yang biasa menerbitkan standard.

Khusus di Indonesia, organisasi profesi seperti IDI atau PII, atau misal organisasi advokat seperti PERADI atau KAI yang dinyatakan tidak sah, Kita mesti selalu waspada karena sudah menjadi pengalaman kekuatan politis mengendalikan organisasi profesi untuk kepentingan kepentingan yang tidak semestinya dan bahkan bisa menakut nakuti dan mengekang anggotanya. Saya melihat IDI sudah terlalu kuat untuk sebuah organisasi profesi.

Saya setuju siapa saja boleh memberikan pendapatnya secara merdeka karena itu adalah termasuk hak asasi. Masalah kompetensi tentu saja wajib dimiliki kalau tidak.mesti siap siap berantakan ketika di debat, atau bisa saja malah aturan hukum bisa saja menjerat.

Tanggapan 5 – Dirman Artib

Apa yang sebenarnya menjadi ‘concern’ Pak Amal ?

Apakah kesimpangsiuran dan ketidakjelasan organisasi profesi di negeri kita ?

Ataukah tentang banyaknya anggota yang melanggar etika profesi ?

Ataukah organisasi profesi kita tak bisa mengendalikan tindak-tanduk mereka?

Atau hal yang lain ?

Btw.

Kalau saya justru ingin mendiskusikan bahwa banyak dari tenaga teknik kita justru menjadi anggota organisasi profesi luar, karena kepentingan diri sendiri, terutama ekonomi, karena lebih diakui dan bernilai jual. Ma’af …termasuk untuk profesi Project Management dan specific function Management lainnya.
Tetapi tentu saja bagi para advokat/pengacara yang bermain dengan ‘pasar’ hukum Indonesia harus memilih organisasi profesi Indonesia (walaupun sedang kisruh).

Tanggapan 6 – Amal Ashardian

Mas Dirman

Saya khawatir dengan prinsip ‘wadah tunggal’ terhadap organisasi profesi tetap di berlakukan seperti IDI atau Peradi, yang akhirnya sangat rentan digunakan penguasa untuk mengendalikan segala masalah yang bersangkutan dengan urusan penguasa.

Nantinya kebenaran dan kejujuran berpotensi dibiaskan oleh penguasa dengan mudahnya demi kepentingan kelompoknya.

Tanggapan 7 – Ardianto H

Saya setuju dengan mas Amal.

Profesional atau tidak profesional itu sangat tergantung dari individu masing masing. Dan juga nilai jual seseorang itu bukan tergantung dari jumlah membership card organisasi proffesional, tetapi lebih banyak dari jam terbang dan pengalaman kerja masing masing.

Bergabung dengan organisasi profesional di Indonesia berarti harus siap ‘tanpa/minim aktifitas’ dan iuran bulanan tetap jalan terus. Kalaupun ada aktifitas, undangan tidak pernah nyampai dengan alasan undangan/budget/kapasitas gedung terbatas. Terkadang undangan dialamatkan ke perusahaan bukan ke anggota langsung, terkadang juga jadi ajang promosi bisnis yang tidak ada sangkut pautnya dengan organisasi. Jadi apa gunanya ?

Saya sendiri sedang bingung, apakah saya profesional atau tidak karena saya sudah tidak ikut organisasi profesional apapun baik dalam maupun luar negeri sejak 12 tahun lalu.

Tanggapan 8 – Muamar Khadafi

Kebebasan berpendapat itu sudah dijamin oleh UU, sepanjang tidak melanggar hukum. dalam forum diskusi bebas, semua orang dipersilahkan untuk bicara dan berpendapat walaupun orang tersebut tidak memiliki kompetensi, gelar akademis, otoritas, dll. hal ini tentunya tidak didasarkan pada prasangka, pemutarbalikan fakta, pembohongan publik, pencemaran nama baik, dan hal lain yang melanggar hukum.

dalam forum milist migas ini, kita lah yang menilai apakah pendapat seseorang itu meyakinkan, meragukan, bahkan ngawur sekalipun. itu semua tergantung sudut pandang kita masing-masing. oleh karenanya, yang dipentingkan disini adalah bagaimana kita berdiskusi dengan baik, sopan, etis.

Demikian, mohon maaf apabila kurang berkenan.

Tanggapan 9 – pudjo sunarno

Hendra Jitno,

Apa kabar?

Menarik sekali ada ‘Topic’ Professional yang datang dari Australia. Dan diharapkan ini bisa menjadi ‘Forum Diskusi’ dengan teman teman professional di Indonesia.

Memang kondisi ini sangat memprihatinkan di Indonesia. Dan secara pribadi saya mengalami dan merasakannya secara langsung. Misalnya orang sub surface mengomentari (katanya) secara professional mengenai production fasilities. Sehingga konklusi yang didapat ‘SALAH’.

Dan tentunya masih banyak lagi kasus yang bersliweran di negara kita ini atau di dalam industri dimana kita bekerja.

Mari kita mulai untuk diskusi dan diharapkan teman teman muda bisa memimpin diskusi ini.

Terima kasih dan salam,

Tanggapan 10 – saleh w siregar

pak pudjo…

topik yang sangat bagus sebenarnya…!
saya kira, semua orang pasti pernah merasakan hal-hal yang dianggapnya ‘ kurang profesional ‘. saya juga pernah merasakan hal yang kurang profesional menurut saya, bahkan bisa dikategorikan tindakan yang kurang nyaman.

setiap ‘..perekayasa / engineer ..’ memang pasti dihadapkan pada masalah2 aktual dan kadang itu bertabrakan dengan perbedaan kepentingan..lebih bagus dibilangin saja..’ ego kepentingan ‘.

kadang memang agak susah men-defenisikan profesional itu..apalagi untuk ukuran Indonesia.,,,hal yang pasti adalah perbedaan kepahaman dan kepentingan itu tetap ada, namun sebagai ‘ perekayasa / engineer ‘ propesional, menurut saya….adalah tetap memberikan solusi, menghargai pribadi orang lain, tidak mengorbankan pihak2 tertentu, memberikan yang benar / informasi / pengetahuan yang benar, dan selalu menuju pada satu titik kesamaan yang berlaku umum…

demikian ke-profesional-an menurut saya…!
terima kasih