TKDN yang harus distate % nya dalam PQ, harus sama atau lebih besar daripada yang distate dalam tahap Commercial / award. Dalam PTK 007, CMIIW, semangat nya, adalah meningkatkan dan memanfaatkan kandungan lokal, dan pengerjaan di wilayah diusahakan sebesar-besarnya di Republik Indonesia. Bahkan TKDN dengan revisi terbarunya, dibandingkan 10 tahun yg lalu, memberikan preferensi perusahaan, dengan sebuah indeks preferensi terhadap komitmennya terhadap pembangunan industri di Indonesia. Jadi kesimpulannya Pinalti atau hukuman (bila diterapkan) adalah dalam tahapan penilaian pelaksanaan TKDN nya (untuk barang bisa diawal, namun proyek mestinya ditahap akhir) hanyalah untuk produk yg ternyata lebih kecil TKDN nya daripada yg distate dalam kontrak / PO. Pihak yang berwenang (sesuai dg UU/PP,CMIIW) untuk memberikan penilaian hasil TKDN ini adalah SI dan sucofindo.

Tanya – eko prasatiyo

Dear rekan-rekan migas sekalian,

Dalam suatu proses prakualifikasi tender, kadang diminta nilai TKDNnya.
seandainya jika owner mensyaratkan minimum TKDN 35% dan kita mensubmit 35%, setelah pekerjaan selesai ternyata TKDN terhitung 50%, apakah itu bermasalah atau tidak?

Mohon sharingnya dari rekan-rekan migas sekalian.

Tanggapan 1 – kristina@starborn-chemical

Pak Eko,

Yg kita submit dalam surat pernyataan itu adalah kesanggupan memenuhi minimum TKDN, jadi klo saat pelaksanaan lebih dr minimum tentu saja tidak masalah.
Yang akan jadi masalah, bila nanti saat ada assessment, nilai TKDN dalam project kita itu kurang dari nilai kesanggupan yg tercantum dlm surat pernyataan. Penalty yg dikenakan sesuai apa yg tertera dalam kontrak.
CMIIW

Tanggapan 2 – eko prasatiyo

Terima kasih atas responnya,

Kalau boleh tahu, hal seperti itu tertuang dibagian mananya dalam Ptk007.

Tanggapan 3 – kristina@starborn-chemical

Pak Eko,

Bapak bisa cek di buku kedua PTK 007 Rev. 1 th 2009, di proses pengadaan (maaf saya tidak bawa bukunya saat ini, sedang di luar kantor). Mungkin nanti saya bisa infokan lagi.

Tanggapan 4 – Alex Iskandar

Sebatas pengetahuan saya, yang 10 tahun yang lalu pernah bekerja sebagai auditor/inspektor TKDN di Surveyor Indonesia. Dan sedikit refresh training ttg TKDN beberapa bulan yang lalu.

Seingat saya

1. TKDN yang harus distate % nya dalam PQ, harus sama atau lebih besar daripada yang distate dalam tahap Commercial / award.

2. Dalam PTK 007, CMIIW, semangat nya, adalah meningkatkan dan memanfaatkan kandungan lokal, dan pengerjaan di wilayah diusahakan sebesar-besarnya di Republik Indonesia. Bahkan TKDN dengan revisi terbarunya, dibandingkan 10 tahun yg lalu, memberikan preferensi perusahaan, dengan sebuah indeks preferensi terhadap komitmennya terhadap pembangunan industri di Indonesia.

Maaf materi nya mungkin ada propetiary rightnya.. Jadi tidak bisa dishare secara bebas…

Jadi kesimpulannya Pinalti atau hukuman (bila diterapkan) adalah dalam tahapan penilaian pelaksanaan TKDN nya (untuk barang bisa diawal, namun proyek mestinya ditahap akhir) hanyalah untuk produk yg ternyata lebih kecil TKDN nya daripada yg distate dalam kontrak / PO.

Pihak yang berwenang (sesuai dg UU/PP,CMIIW) untuk memberikan penilaian hasil TKDN ini adalah SI dan sucofindo.

Dan hal ini sudah diatur berikut contoh-contoh perhitungan pinalti nya di PTK 007rev 2009, silahkan download PTK ini di website BPMIGAS.

Dan sangat tidak masuk akal kalau TKDN nya lebih besar mendapatkan pinalti, sebaliknya seharusnya adalah prestasi yg perlu mendapat apresiasi, kecuali kemudian ternyata menjadi pengurangan spesifikasi yang telah disepakati dlm PO/kontrak. Ini lain ceritanya…

Demikian sekedar share… Dan CMIIW…

Tanggapan 5 – paul kristianto

Hi Kristin,

JIka pada saat pelaksanaan, ternyata ditemukan bahwa nilai TKDN berada dibawah yg tertulis dalam tender, apakah yg akan menjadi konsekuensi dari pihak penyelenggara ?

Tanggapan 6 – kristina@starborn-chemical

Pak Paul,

Dalam salah satu kontrak dgn kkks, disebutkan bahwa apabila kami sbg kontraktor tidak dapat memenuhi komitmen pencapaian tkdn akan dikenai sanksi administrasi (red label-tidak dpt mengikuti proses pengadaan di kkks tersebut selama 1th) dan jg sanksi finansial.
Tapi sejauh ini kami masih bisa memenuhi komitmen tkdn tsb dan harapannya tentu saja tidak terkena sanksi tsb.

Tks