FPSO, FSO tidak hanya sekedar ‘kapal’ / fasilitas untuk mengolah & menampung minyak mentah namun bisa mendukung kepentingan negara/bisnis yang lebih luas. Bisa sebagai ‘Pelabuhan Khusus’ maupun sebagai bagian teritori negara / kedaulatan negara yang ditandai dengan ‘Bendera Kebangsaan’-nya, sbg rescue coordinator lokal bila terjadi kecelakaan dilaut didekat area FSO, FPSO dengan anggota team kapal/pesawat asing maupun kapal/pesawat Indonesia dll fungsi. Mengenai crew ‘kapal’ kualifikasinya diatur STCW, untuk Indonesia selain STCW tugas dan tanggung jawab serta kualifikasi crew dapat dicek di UU 17- 2010, KUHD dll. Bila ada pendapat tentang crew marine tidak familiar dengan alat / fasilitas FPSO, FSO menurut saya hal ini kurang tepat. Di Indonesia, calon pemegang COC (competency) 2nd class ocean going (ANT/ATT 3) saja perlu pendidikan 4 th stl lulus SLTA. Mereka hrs masuk kelas tiap hari kecuali minggu dg jam belajar dari jam 7 pagi s/d sore dan tidak hanya belajar ‘nyetir kapal’ saja. Sebelum ‘dilepas’ & mandiri ditengah laut, mereka mendapat bekal ilmu spt astronomi, mesin2 kapal, oceanografi, meteorologi, konstruksi kapal, stabilitas kapal dll hingga manajemen, logistik, komunikasi, hukum, asuransi dsb dan crew marine bisa beradaptasi dengan berbagai jenis ‘kapal’. Selain itu COC saja belum bisa jadi tiket untuk bekerja di ‘kapal’, marine crew hrs punya +/- 10 COP (proficiency) untuk bisa bekerja di ‘kapal’ tanker/FSO/FPSO.

Tanya – M_alfin74

Dear rekan milis migas

Mohon pencerahan peraturan menteri atau ketentuan dirjen migas untuk sertifikat untuk marine crew yang bekerja di FSO/FPSO? dan yg terkait.
Apakah sertifikat dikeluarkan oleh dirjen migas atau dephub (hubla).

Tanggapan 1 – Sea6diveR

FSO dan FPSO adalah Kapal, jadi marine crew yang bekerja di dalamnya diatur pemerintah salah satunya dalam UU No. 17 tentang Pelayaran meratifikasi ketentuan IMO STCW (International Convention of Standard Training, Certification, and Watchkeeping of Seafeares). STCW terupdate dikenal dengan Manila Amandements 2010.
Endorsement by Kementerian Perhubungan cq. Dirjen Hubla, tapi penyelenggara sekolah/ trainingnya bisa di sekolah pelayaran atau intitusi pendidikan yang ditunjuk.

STCW Convention chapters

Chapter I: General provisions

Chapter II: Master and deck department

Chapter III: Engine department

Chapter IV: Radiocommunication and radio personnel

Chapter V: Special training requirements for personnel on certain types of ships

Chapter VI: Emergency, occupational safety, medical care and survival functions

Chapter VII: Alternative certification

Chapter VIII: Watchkeeping

Tanggapan 2 – El Mundo

FSO dan FPSO adalah Kapal.

Saya kurang setuju dengan pernyataan ini.

Menurut saya FSO/FPSO adalah Floating System (Peralatan produksi/penyimpanan terapung)

Tanda Class yg di kenakan pada FSO/FPSO (misalnya ABS) adalah + A1 ‘Floating Storage for Crude Oil’, dan bukan + A 1 ‘Tanker for Crude Oil’
Keputusan Dirjen Perla yg berkaitan dengan keputusan Mentri Perhubungan # 66/2005 mengharuskan poros baling2 dicabut dan mesin induk kapal di disable jika kapal tersebut di konversi menjadi FSO/FPSO.. sehingga kapal tadi bukan lagi kapal, tetapi peralatan MIGAS terapung.

Di atas FPSO banyak peralatan yang tidak umum bagi marine crew sehingga pimpinan di FPSO/FSO biasanya di sebut OIM (offshore Installation Manager) bukan Kapten! Pak OIM tidak mutlak harus ikut IMO STCW, tetapi, anak buahnya bagian marine haus punya. Begitupun crew FSO/FPSO bagian produksi dll tidak diwajibkan punca certifikat STCW.

Tanggapan 3 – iwan aryawan

Betul, 100% setuju dengan pak El. Kita harus mulai ganti mind set-nya kalau FPSO/FSO itu bukan Kapal tapi anjungan terapung. Memang benar sebagian besar bentuk FPSO ini adalah kapal, karena sejarahnya memang dari sono. Tapi sekarang mulai ada FPSO dalam bentuk2 lain seperti misalnya Sevan atau SSP yg bentuknya bundar. Apakah ini disebut kapal juga?

Yang jelas dari segi regulasi, baik internasional maupun Class, mereka sangat berbeda. Termasuk kualifikasi crew-nya pun. Fungsi Tanker terutama memindahkan cargo, dalam hal ini minyak, dari tempat A ke tempat B. Sedangkan fungsi utama FPSO adalah mengolah minyak mentah terus menyimpannya sementara di cargo tanks, sebelum di ekspor lewat shuttle tanker. Jadi kualifikasi crew-nya jauh lebih beragam.

Memang masih ada gap dimana peraturannya masih tumpang tindih, terutama dimana functionality FPSO hampir sama dengan kapal. Misalnya pada waktu transit atau wet-tow dari galangan ke lokasi produksi. Dalam hal ini peraturan IMO untuk kapal banyak yg masih berlaku. Tapi setelah FPSO di instal dan produksi, peraturannya sudah sepenuhnya untuk anjungan lepas pantai.

Ada juga FPSO yg punya kapasitas untuk berlayar sendiri, sepeti disconnectable FPSO. FPSO seperti ini memang didesain untuk mampu melepaskan fasiltas mooring dan riser, misalnya untuk menghindar typhoon, hurricane atau gunung es. jadi regulasinya juga agak sediki lain. Tentunya banyak peraturan kapal yg masih berlaku disini, termasuk kapasitas crew-nya.

Intinya, kita harus melihat kaus per kasus. FPSO BUKAN kapal. FPSO didesain untuk berproduksi di lokasi yg permanent, regulasi FOI (Floating Offshore Installation) yg berlaku.

Tentangsertifikat apa saja yg mesti dipunyai, tanya saj ke pak El.;-)).

Tanggapan selengkapnya dari rekan-rekan Mailing List Migas Indonesia pembahasan bulan Oktober 2010 ini dapat dilihat dalam file berikut: