Supplier berhak menolak PO, jika PO tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu PO haruslah ditandatangani/disetujui kedua belah pihak , karena jika tidak maka PO tersebut tidak sah secara hukum.

Tanya – lyn.blue22

Salam migas,

Saya ingin menanyakan, jika bid validity sudah habis, lalu supplier menerima PO diluar batas validity penawaran. Berdasarkan PTK007, Apakah supplier akan dikenakan sangsi jika supplier tsb menolak PO?
Mohon penjelasannya.
Terima kasih.

Tanggapan 1 – sugeng.hariyadi

Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya, jd komentarnya nanti bisa lebih tepat. ., p.o utk supply material. ., ato apa. . ?

Tanggapan 2 – lyn.blue22

Pak Sugeng,

PO untuk supply material di salah satu KKS yg berpedoman pada PTK007.

Tanggapan 3 – A.Budiono

Setahu saya, menolak PO karena validasi penawaran sudah berakhir, tidak diatur secara jelas di sana.

Secara kontrak, jika terjadi validasi penawaran sudah berakhir sebelum penunjukan, maka bidder yang validasi penawarannya berakhir dianggap diskualifikasi. Jadi kalau ada penunjukkan PO kpd bidder yang validasi penawaran nya sudah berakhir, bidder lain yang validasi penawarannya masih hidup, berhak melakukan protes.

Praktek-praktek umum dari pengalaman saya, jika validasi penawaran sudah berakhir, maka Buyer akan meminta Bidder untuk memperpanjang validasi penawarannya. Jika tidak ada bidder yang mau memperpanjangnya, maka dilakukan tender ulang.

Tanggapan 4 – Muhammad Ruslailang

Tidak kena sanksi. Supplier berhak menolak perpanjangan bid validity, dan berhak mengajukan harga baru. Kalau tidak trjadi kesepakatan, berarti no deal dan tender dianggap fail.

Salah satu Komponen harga yg penting dicermati adalah soal time value of money, yg direpresentasikan dalam bid validity. Kalau bid validity berakhir, berarti harga sdh tak berlaku lagi, kecuali ada pertimbangan tertentu dari supplier berdasarkan situasi market sehingga bid validity bisa diextend dan harga msh berlaku seperti semula. Tentu saja perpanjangan bid validity harus disertakan dengan pengajuan resmi dari supplier.

Otherwise, harga secara otomatis tidak berlaku lagi dan purchaser tdk boleh menerbitkan PO dgn harga yg sdh kadaluarsa.

Tanggapan 5 – sugeng.hariyadi

Lina,

Di PTK007 tidak di jelaskan secara subtantif mengenai masalah supply material. . ., dan small 2x item termasuk komposisi TKDN, hari slasa minggu besok BP Migas masih mau mengadakan simposium dg para company pendukung sektor migas. Saya liat komentar dari milis yg lain sudah cukup membantu dan jelas. Intinya kalau itu hanya berkaitan antara pemberi PO dan penerima PO tanpa ada perjanjian tertulis diantara kedua belah pihak yg ditanda tangani dihadapan badan hkm yg berwenang ato tdk. . , itu tdk perlu ada sanksi.

Lain halnya kalau pemenang tender sudah dipilih dan yg terpilih tersebut membatalkan PO yg sudah diberikan, sanksinya ya black list sbg vendor list. Dan itu dikembalikan lg ke management anda, mau tdk. . ! Ato kalau vendor tsb mundur ato membatalin dg alasan yg rasional dan accountable sbg contoh harga naik karena inflasi, dsb. . , sbg vendor bisa mengajukan eskalasi lebih dulu utk approval dr client.

Dan sejauh upaya tdk bisa disetujui, vendor berhak mundur dg sgala konsekuensi spt black list ato apa istilah yg lain. Tapi tdk ada sanksi denda sejauh tdk ada kesepakatan yg di tandangani kedua belah pihak secara tertulis, baik dihadapan pjbat hkum ato tdk.

Tanggapan 6 – lyn.blue22

Pak Sugeng,

Terima kasih atas penjelasan Bapak.

Jika masa berlaku penawaran telah habis, lalu Supplier menerima PO dari purchaser. Dan jika supplier menolak PO tsb,sehingga dikenakan sangsi oleh purchaser, Yang menjadi pertanyaan saya: apa fungsi dari bid validity? Bukankah ini berarti hanya menguntungkan di pihak purchaser?

Tanggapan 7 – Muhammad Ruslailang

Mbak Lina

Menerima PO berbeda dgn Menyetujui/menandatangani PO.

Kalau bid validity anda sudah expire, kemudian KPS tetap menerbitkan PO atas dasar bid yg anda ajukan setelah bid validity berakhir, maka anda BERHAK utk menolak. Tidak ada sanksi yang akan anda peroleh karena penolakan tersebut.

Seharusnya KPS tersebut MALU menerbitkan PO atas dasar bid yang validitynya sdh expire. Common sense bahwa PO harus diterbitkan berdasarkan bid yang valid dan trusted. Bukan main paksa dan main ancam. Aturan PTK dibuat,m salah satu berdasarkan atas azas Kesetaraan dan Kepercayaan.

Tanggapan 8 – A.Budiono

Kalau diterima PO nya terus jadi rugi, bolehlah ditolak. Kalau masih ada untung meski berkurang dari rencana keuntungan awal karena harga barang dari principle naik, lebih baik diterima sajalah. Tidak baik itu, mau dikasih rezeki kok malah ditolak. Nanti rezeki bisa seret loh…:)

Tanggapan 9 – Sugeng Hariyadi

Lina,

Good question,

* Apa fungsi dari bid validity? Bukankah ini berarti hanya menguntungkan di pihak purchaser? Mengenai Validity,..dapat diliahat dari duah arah, satu sisi dari Pemberi P.O dan satu sisi dari penerima P.O, bagi pemberi P.O memberikan tenggang waktu atau validity date, itu bertujuan untuk memdapatkan respon yang cepat dari para suppliers supaya target dari subuah project bisa terlaksana sesuai dengan schedule…, sedangkan dari sisi penerima P.O, biasanya juga memberikan validity date mengenai barang yang ditawarkan (consumable stuff) bisa cepet di response oleh pemberi P.O, dengan harapan dia bisa menyediakan sesuai dengan permintaan validaty date dari pemberi P.O.

Sebagaimana yang saya kemukakan diawal, kesemuanya itu tidak ada sangsi, karena tak ada perjanjian secara tertulis yang mengikat diantara kedua belah pihak, baik dihadapan petugas pejabat hukum atau tidak…, sebagaimana yang di sampaikan mas Ruslailang, di email atas. Dan memang tujuan secara umum dari PTK007 itu untuk mengatur kerjasama antara pemberi P.O dan penerima P.O supaya terjalin kerjasama yang fair dalam hal kesetaraan antara penjual dan pembeli…(seperti itulah kira 2x, pandangan umumnya).

Apakah itu menguntungkan purchaser.., ? tidak juga…, selama tidak ada ikatan yang disepakati (deal diantara kedua belak pihak) supplier berhak tidak meresponse karena validitinya udah habis, begitu juga dengan purchasher, selama dia memberi validity date dan yang meresponse quotation sedikit, ya dia juga berhak memilih serta memutuskan siapa yang akan diambil sebagai vendor pemenang.

Itu semua tergantung dari management kedua belah pihak (management procurement ditempat anda & supplier), dan pandangan secara umum seperti itu.

Moga pandangan di atas bisa membantu.

Tanggapan 10 – dee anna

Dear Mbak Lina,

Supplier berhak menolak PO, jika PO tersebut dibuat tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu PO haruslah ditandatangani/disetujui kedua belah pihak , karena jika tidak maka PO tersebut tidak sah secara hukum.