Sertifikasi di negara lain adalah sertifikasi terhadap kondisi structural, bukan operational. Jika barge anda masuk ke Indonesia untuk lingkungan kerja Oil & Gas, maka sertifikasi struktur ABS perlu di laporkan dan acknowledge oleh Dit Jen MIGAS (bukan sertifikasi ulang). Sering ditemukan kalo sertifikasi ABS adalah sertifikasi utk overall barge nya tetapi tidak secara specific tentang helideck nya. Atau bisa juga ada perubahan modifikasi di helideck nya setelah ABS. Kalo ini terjadi .. ya siap2 utk melakukan sertifikasi ulang.
Silahkan cek & konsultasi ke Dit Jen MIGAS (gedung Plaza Centris – Jl HR Rasuna Said) langsung utk regulasi nya.

Tanya – rony krisnadhi

Dear All,

Saya yakin banyak yang familiar dengan requirement untuk sertifikasi Barge.
Ada rasa ingin tau dari saya dan barangkali Bapak/ Ibu bisa menjawab keingintahuan saya.
==> Untuk Helipad dan Derrick Crane di Barge, jika sudah di sertifikasi oleh International third party (sewaktu mengerjakan project di Negara lain) apakah perlu di sertifikasi ulang di Indonesia oleh local third party?

Berapa lama masa berlaku sertifikat tersebut. Apakah hanya berlaku selama project saja dan tidak berlaku untuk project yang lainnya.

Terus terang saya merasa aneh sewaktu ada yang bilang bahwa Derrick Crane yang akan saya gunakan harus di sertifikasi ulang padahal sudah di sertifikasi dan belum setahun. Hanya karena Crane tersebut kemudian digunakan di project lain di luar Indonesia dan kemudian dibawa ke Indonesia lagi, apakah harus di sertifikasi lagi?

Terus untuk helipad, jika keseluruhan dari Derrick barge yang ada sudah disertifikasi oleh ABS termasuk helipad itu sendiri (ada di checklistnya) apakah perlu disertifikasi ulang lagi.

Mohon informasinya, atau kalau ada yang punya hard/soft copy peraturannya mohon di kirimkan ke saya.

Tanggapan 1 – Bandung Winardijanto

Sharing info :

a. Helideck.

Sertifikasi di negara lain adalah sertifikasi terhadap kondisi structural, bukan operational.
Jika barge anda masuk ke Indonesia untuk lingkungan kerja Oil & Gas, maka sertifikasi struktur ABS perlu di laporkan dan acknowledge oleh Dit Jen MIGAS (bukan sertifikasi
ulang). Sering ditemukan kalo sertifikasi ABS adalah sertifikasi utk overall barge nya tetapi tidak secara specific tentang helideck nya. Atau bisa juga ada perubahan modifikasi di helideck nya setelah ABS. Kalo ini terjadi .. ya siap2 utk melakukan sertifikasi ulang.
Silahkan cek & konsultasi ke Dit Jen MIGAS (gedung Plaza Centris – Jl HR Rasuna Said) langsung utk regulasi nya.

Untuk kebutuhan operational, Begitu barge nya masuk ke Indonesia, maka Helideck itu harus di sertifikasi operational oleh Perhubungan Udara utk lokasi baru nya (bukan struktur nya). Dengan kata lain helideck itu harus mendapatkan ‘Izin Operasi’ yang bisa dikeluarkan oleh Bupati setempat (dengan technical assessment survey oleh Dir Jen Perhubungan udara) atau oleh Menteri Perhubungan (dengan technical assessment survey oleh staff Dir Jen Perhub Udara) sesuai dengan regulasi Perhubungan Udara yang ada.

b. Sama halnya dengan helideck, maka crane pun diperlukan pelaporan dan acknowledgement dari Dit Jen MIGAS (bukan sertifikasi ulang). Biasanya ABS tidak mengeluarkan sertifikasi Load Test, dia hanya mengeluarkan sertifikasi utk struktur .. perlu di cek & baca teliti di sertifikatnya. Kalau ABS tidak melakukan sertifikasi Load Test, ya
otomatis si crane harus di test ulang oleh yang berwenang (oleh Dit Jen MIGAS jika utk lingkungankerja Oil & Gas, DepNaker jika utk lingkungan kerja non oil & gas) utk mendapatkan load test sertifikat.

Sekedar sharing info

Tanggapan 2 – rony krisnadhi

Sebelumnya terimakasih atas tanggapan dansharing infonya.

Ada beberapa pertanyaan saya:

1. Helideck

Untuk sertifikasi structurenya itu sudah termasuk checklist dari Helideck nya dan sampai sekarang tidak ada modifikasi. Jika yang menjadi concerna adalah kondisi operasionalnya, artinya kapan pun kita pake barge itu kita harus minta ijin penggunaan helideck tersebut? Maksudnya kalau Barge itu akhir tahun lalu kita pakai di LAut Natuna terrus 6 bulan kemudian kita bawa ke Laut Jawa, tetap masih butuh ijin baru? Atau kita masih bisa pake ijin operasi yang lama?

Terus bagaimana kalau kita pake ijin operasi yang sama dengan yang sudah ada dilokasi tersebut, misalkan disitu sudah ada existing facility milik KPS yang sudah punya ijin operasi. Apakah kita bisa pakai jika memang diberikan?

2. Crane

Crane barge sudah disertifikasi oleh third party di Singapore, apakah masih perlu disertifikasi lagi untuk mendapatkan load test ertificate di Indonesia?

Saya yakin sebetulnya re-sertifikasi ini bagus untuk membangun kemandirian bangsa ini, hanya saja kadang2 pelaksanaan di lapangan suka jadi lain.

Pada intinya yang saya tangkap adalah baik untuk helidek ataupun crane tetap harus acknowledgment oleh Dit Jen Migas? betul Pa?

Tanggapan 3 – Bandung Winardijanto

Nambah sharing nih :

a. Helideck

Sertifikasi struktur kayaknya gak perlu lagi di ulang.
Izin Operasi dari Dept Perhubungan diperlukan begitu bargenya pindah posisi karena posisi tepat (koordinat) helideck secara international harus dilaporkan ke organisasi penerbangan international oleh Dept Perhubungan Udara. Walaupun baru 3 hari barge nya pindah posisi, tetap izin operasi harus dimintakan ulang karena koordinat nya sudah berubah.
Kalo gak salah ada izin khusus utk helideck yang bergerak lokasi nya.
Izin operasi akan mencantumkan dengan akurat titik koordinat helideck.

Acknowledgement dari Dit Jen MIGAS diperlukan karena kita memasuki wilayah Hukum NKRI. Hal yang sama jika kita membawa barge berbendera Indonesia dan kemudian memasuki wilayah negara lain, maka kita tetap di haruskan melapor diri ke Government authority yang di tunjuk walaupun kita sudah mempunyai sertifikat international.

Pemilik barge harusnya sangat tahu betul masalah perizinan (struktur dan operasi) ini karena hal ini di dasarkan Internasional regulation.

b. Crane

Acknowledgement perlu utk meyakinkan diri bahwa yang mengeluarkan sertifikat Load Test adalah memang badan yang berwenang dan di akui secara international. Di Singapore ada beberapa badan yang berhak mengeluarkan load test sertifikat dan diakui oleh Negara ybs, tetapi sertifikat dari beberapa badan2 ini ternyata belum di akui secara internasional.

Kalau anda adalah Oil & Gas Company, maka pelaporan diri baik helideck maupun crane dilakukan melalui BPMIGAS. Pada beberapa kasus, BPMIGAS akan mengeluarkan acknowledgementnya dan gak perlu ke Dit Jen MIGAS.

Secara diam2 sih bisa saja kita mengoperasikan hal itu tanpa lapor diri. Sepanjang operasi normal dan gak ketangkap basah ama government authority, kita akan aman2 saja. Tetapi kalo gak sengaja ada accident atao ketangkap basah atau ada masalah lain …… penalty nya atau cost yang perlu dikeluarkan secara resminya akan sangat2 mahal.

Mengenai pelaksanaan di lapangan yang berbeda … ya kita nya yang harus pandai menyiasati nya. Hubungan baik dengan government agency akan membantu hal2 yang anomali.

Tanggapan 4 – Dirman Artib

Rekan-rekan,

Marilah kita tinjau hakikat dari terminology sertifikasi ini serta hal-hal yang fundamental disekitar ini. Sertifikasi itu adalah ‘kemasan’ atau ‘bungkus’ terhadap beberapa aktivitas yang berhubungan dengan inspeksi, pemeriksaan, verifikasi, pengujian/test, pengukuran. Bagaimana aktivitas-aktivitas itu dilakukan, kapan, oleh siapa, di mana, pakai alat apa akan tergantung sekali kepada standar-standar, peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah yg dipercayai.

Pada umumnya sertifikasi bersifat kesukarelaan. Tetapi ada beberapa sertifikasi yang diwajibkan karena alasan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh sebuah negara yang diakui kedaulatannya. Ini sifatnya memaksa karena aspek hukum yang mempunyai sanksi jika dilanggar. Dan….ada juga sertifikasi yang diwajibkan karena bagian perjanjian/kontrak kedua belah pihak yang telah disetujui. Ini sifatnya juga memaksa, karena kalau tidak dipenuhi jelas…..ada klausul kontrak yang dilanggar dan ujung-ujungnya juga kembali kepada area hukum yang mengikat kontrak tersebut.

Dalam kasus rekan kita ini, sertifikasi untuk crane dan helideck lebih kepada sertifikasi yang memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan negara berdaulat. Untuk crane jelas dipaksa oleh SK Dirjen MIGAS No. 84.K/38/DJM/1998 yang mewajibkan crane untuk diinspeksi, diperiksa, diverifikasi, diuji sebelum dioperasikan dalam lingkungan kewenangan Dirjen MIGAS.

Kalau untuk helideck, dari ulasan Mas Bandung W, maka jelas pula ada peraturan perundang-undangan yang dipaksa oleh kewilayahan otoritas Perhubungan Udara.

Dalam hal sertifikasi tipe kedua konteks di atas, tidak tertutup kemungkinan secara teknis peraturan tersebut merujuk kepada standard-standard, kaidah-kaidah (baca code) yang umum digunakan dalam area industrial practices. Dirjen MIGAS memberikan keleluasaan kepada pihak-pihak yang akan ‘bersertifikasi’ menentukan sendiri standar yang mau diadopt, mau ASTM, API, SNI, NACE, ANZ silahkan, nah ini direfleksikan dalam rencana inspeksi dan pengujian (Inspection and Test Plan). Persoalan praktis akan timbul jika personnel dari MIGAS tidak familiar dengan standard yang dikehendaki oleh pelamar sertifikat. (Dalam hal ini saya tidak punya pengalaman bagaimana kedua belah pihak mencari solusinya).

Selain hal di atas, seyogyanya sertifikat juga mempunyai batas pemberlakuan.
Selain daripada dimensi waktu spt. berlaku untuk 3 tahun, 4 tahun dsb.,keberlakuan sertifikat juga dibatasi oleh perlakuan yg dikenakan kepada equipment tersebut, contoh : Jika sebuah pressure vessel telah disertifikasi maka semua pengelasan yg dilakukan pada ‘shell’ akan diragukan ke’sertifikasian’nya, kecuali dilakukan lagi bbrp. aktivitas inspeksi tertentu menurut prosedur tertentu pula (kalau nggak salah ASTM sect. VIII mengatur ini).

Nah….ada pula wilayah keberlakuan sertifikat menurut wilayah, jadi artinya kalau dibawa ke wilayah lain, maka keberlakuan sertifikat harus ditinjau dan diverifikasi kembali. Ini lah inti permasalahan nya. Contoh teknis, jika sebuah alat instrument telah dikalibrasi (ada sertifikatnya) di Rusia pada ketinggian 0 dari permukaan laut, maka jika alat tersebut akan digunakan di atas gunung Merbabu (Indonesia) yg kira-kira tingginya 3.000 meter, maka perlu ditinjau keberlakuan informasi dalam sertifikat kalibrasi tersebut, karena posisi Rusia yg dekat ke magnet bumi dan posisi gn.Merbabu yg relative jauh dari magnet bumi akan berbeda.

Kalau yg pertama kasus ketidakberlakuan menurut peraturan maka kasus kedua karena alasan teknis. Tetapi sekali lagi yg ditekankan, bahwa dalam peraturan juga terdapat prosedural teknis, sehingga sejauh mana peninjauan keberlakuan dilakukan atau diinspeksi kembali maka akan tergantung dari model/teks/isi peraturan tersebut.

Pengalaman saya dulu waktu harus nyetir sendiri mobil di dalam Kilang Minyak, maka SIM yg dikeluarkan Polri tidak berlaku untuk sementara dalam kilang, karena Pertamina melakukan verifikasi dan uji ulang terhadap knowledge dan skill saya menyetir mobil. Maka Pertamina kilang mengeluarkan SIM khusus dalam kilang buat saya waktu itu.

Semua pandangan saya ini ditempatkan dalam kerangka sistem jaminan (Assurance System) baik untuk aspek mutu (quality asurance),dan keselamatan kerja (Safety Assurance).