Study AMDAL merupakan sebuah study yang mana disana kita bisa mengetahui dampak-dampak apa yang akan ditimbulkan oleh sebuah usaha, katakan sebuah kegiatan pengeboran untuk oil and gas. Dalam AMDAL tersebut pun akan memuat langkah Dan upaya pemantauan selama masa kerja sebuah usaha tersebut. Apa lagi jika dilihat skala pekerjaan yang besar perlu kiranya kajian teknis terhadap lingkungan. AMDAL dibuat untuk badan usaha yang berpotensi besar terhadap lingkungan, jika skalanya kecil cukuplah dibuat UKL/UPL saja… Namun jika potensi yang ditimbulkan besar, AMDAL tetap penting walaupun skala pekerjaannya kecil. Belajar dari banyak kejadian seperti Lapindo. Beda halnya dengan pemboran untuk ekplorasi bahan mineral atau batubara yang pengeborannya relatif dangkal dibandingkan dengan pengeboran untuk dunia oil and gas.

Tanya – Sulistiyono

Dengan terjadinya blow out pada kegiatan pemboran didunia baik eksplorasi maupun pengembangan akhir akhir ini (dan sebelumnya juga),yang menyebabkab pencemaran dan kerusakan lingkungan serta kerugian masyarakat, perlukah kegiatan pemboran migas baik eksplorasi maupun pengembangan . Blow out Lapindo (sumur BP-1) dan pemboran di prospek Macondo di Teluk Mexico dll ,memicu pemikiran oleh beberapa pihak perlu nyadilakukan studi AMDAL pada kegiatan pemboran .Mohon komentar.

Tanggapan 1 – hascaryo kusumo

Saya kira studi AMDAL tidak perlu Pak, mengingat waktu penyusunan studi lingkungan setingkat AMDAL butuh waktu yang tidak sebentar (kurang lebih 1 tahun).

Perlu kita ingat bahwa kegiatan pemboran bukan kegiatan yang terus menerus dan kontinyu dalam waktu yang lama, melainkan kegiatan relatif singkat (kurang lebih 3 bulan-an) sehingga apabila satu kegiatan pemboran sumur eksplorasi butuh studi AMDAL waktunya tidak memungkinkan.

Saat ini kegiatan pemboran migas sudah dicakup oleh studi lingkungan UKL/UPL yang menjelaskan dampak dan pengelolaan lingkungan baik pada saat sebelum, selama, dan sesudah kegiatan pemboran.

Mohon tambahan dan masukan dari rekan2 lainnya.

Tanggapan 2 – Admin Migas

Mas Hascaryo Kusumo,

Bagaimana kalau ditambahkan informasi mengenai Emergency Response Center (ERC)nya BPMIGAS, sehingga publik umum mengetahui juga bahwa setiap kejadian yang berdampak terhadap lingkungan di monitor dengan ketat oleh BPMIGAS di lantai 28 selama 24 jam penuh. Saya lihat beberapa monitor LCD ERC selalu menampilkan video mengenai dampak tumpahan minyak ke lingkungan. Pak Sulistyono (yang mengirimkan thread awal mengenai subyek ini) pernah saya lihat berkunjung ke ERC BPMIGAS bersama dengan KKKS yang lainnya. Apalagi minggu lalu ERC sudah dikunjungi oleh Menteri ESDM.

Tanggapan 3 – Sulistiyono

Peraturan Men LH no. 11/2006 sudah mengatur kegiatan apa saja yang harus melakukan AMDAL, saya kira sudah diketahui . Sementara itu memang kegiatan Pemboran Eksplorasi itu aturannya harus melakukan studi UKL/UPL, karenapada saat itu dianggap tidak berdampak signifikan . Namun banyaknya blow out baik di Indonesia ( Pasirjadi ! – 1991 ?, Banjar Panji 1 – 2006), maupun dunia (pemboran di prospek Macondo , pemboran di Montara –Australia dll) , nampaknya dampak pemboran itu menjadi signifikan.

Oleh karena itu maka timbul pemikiran dari beberapa orang/pihak yang berpendapat agar sebelum kegiatan pemboran eksplorasi perlu dilakukan studi AMDAL.

Namun masalahnya semua pemboran , tidak hanya pemboran eksplorasi meskipun pemboran pengembangan lapangan migas juga berpotensi terjadinya blow out.

Pak Hascaryo berpendapat tidak perlu dilakukan studi AMDAL karena pemboran eksplorasi migas itu hanya dilakukan dalam waktu singkat, sedangkan pelaksanaan studi AMDAL hingga approvalnya paling cepat setahun.

Sedangkan BP Migas sendiri sudah membuat Emergency Response Center yang tentunya bakalan jadi Command Center untuk mengatasi semua kejadian accident besar, apakah blow out atau any accident besar seperti terjadinya oil spill , fatality , dll . Untuk itu seyogyanya BP Migas sudah mempersiapkan personil pendukungnya termasuk exercisenya . Semoga yang so call sebagai ERC tidak hanya menjadi Monitoring Center saja.

Saya sendiri berpendapat untuk oil spill agar Indonesia mempunyai semacam EARL ( East Asia Response Limited) di Singapore dengan kontribusi para KKKS setiap tahunnya ketimbang harus nyetor duit ke Singapore (beberapa KKKS di Indonesia adalah anggota EARL)

KMI dengan milis migasnya tentu terdapat jago jago oil spill response mungkin dapat mewadahinya

Kembali soal pemikiran dilakukannya AMDAL sebelum pemboran eksplorasi mohon pendapat (keberatan/mendukung) dengan berbagai alasannya ( Pak Hascaryo thank masukannya)

Tanggapan 4 – Abrar Prasodjo

Kebetulan saya pernah diminta pendapat tentang aspek HSE oleh KLH saat digugat oleh WALHI soal Lumpur dari kegiatan Banjar Panji dan rencana pengembangan lapangan Migas Lapindo ; dokumen legal yang digunakan sebagai “administrasi” kegiatan adalah UKL/UPL yang dibuat oleh sebuah PTN terkenal dari kota Malang ; sementara AMDAL regional dibuat oleh sebuah PTN yang berkedudukan di kota Surabaya.

Dari segi aspek administrasi, pihak pemerintah dan perusahaan memiliki bukti tersebut ( meski saat kejadian, AMDAL regional masih dalam proses )

Salah satu yang menjadi perhatian dan perbaikan secara manajemen di dunia Migas yang saya sampaikan ke Tim dari KLH ( Ibu Vivien dkk ) adalah masalah “competency” dan komposisi Tim pembuat UKL/UPL dan AMDAL. ( penjelasan detail merupakan wilayah KLH bila berkenan untuk share , karena pembicaraan juga dengan pengacara Negara saat itu )

Seharusnya UKL/UPL dan AMDAL dimasukkan sebagai upaya MINIMAL dari perusahaan dalam mengelola lingkungan tersebut, jika diperkirakan dari analisis internal, Risk masih tinggi, maka pihak manajemen harus mengupayakan beberapa tindakan lain untuk menapis munculnya bahaya bahaya yang diperkirakan akan terjadi . Dokumen AMDAL juga harus dilihat sebagai dokumen Hidup berdasarkan waktu tertentu, artinya berbagai factor yang mempengaruhi di wilayah itu bisa menyebabkan berubah juga parameter analisis dan teknologi yang dilakukan.

Beberapa perusahaan seperti yang saya tahu di wilayah Kaltim misalnya , yang beroperasi di daerah swampy dan nearshore, menerapkan ERA(sifatnya voluntary) yang dilakukan oleh dept. Drilling; selain dari EIA yang sudah ada, dengan salah satu tujuan adalah menurunkan risk.

Kerjasama regional antar perusahaan yang berdekatan atau bersinggungan daerah operasinya juga dilakukan untuk meningkatkan “kesiapan” jika terjadi bencana lingkungan. Beberapa daerah operasi sudah dilakukan penghitungan dan assessment dan dibuatkan Environment Sensitivity Index ( ESI ) yang merupakan penilaian gabungan dari berbagai aspek biogeofisik dan social; termasuk vulnerability , frequency, dan severity yang bisa dalam bentuk software dan modelling. Jadi kalau suatu tim Drilling akan masuk suatu areal, maka berdasarkan ESI level ini akan dibuatkan ERA yang dijadikan pedoman kerja selain UKL/UPL.

Kedepan, pemerintah ( Kementrian ESDM ) juga harus membenahi masalah competency dan komposisi team karena jangan terjebak pada sederetan gelar akademis tetapi tidak menguasai Risk management Bisnis Migas terutama didaerah spesifik seperti daerah padat hunian, atau daerah yang lingkungannya rentan, dsb.

Wilayah Indonesia sebenarnya sudah dibagi menjadi beberapa rayon, seperti COPI, Premier Oil, Star Energy di Natuna ; Kodeco dan beberapa perusahaan lain disekitar Madura ; kerjasama antar perusahaan di regional tertentu tersebut Mutlak harus dilakukan dengan prinsip mutual benefit ( kalau ada kejadian, maka tetangga disebelah bisa ikut membantu handling ; dari pada menunggu team dari lokasi yang jauh ).

Salah satu kelemahan UKL/UPL dan AMDAL adalah masalah komposisi, saya mengutip disertasi seseorang yang meneliti 7 AMDAL besar, yang umumnya bermasalah adalah bidang Sosial bukan masalah Engineering. Contoh lain disuatu dokumen AMDAL yang say abaca, menyebutkan social map dari project pemasangan pipa sepanjang X km , dari A menuju Z; adalah penduduk yang tinggal yang berjarak 500 meter di kiri kanan jalur pipa. Jelas dari segi metodologi seperti ini akan memberikan keluaran “rekomendasi” yang salah.

Tanggapan 5 – bonjopii

Mau nambahin komentar,

Dilihat dari judul subject nya, saya pribadi menjawab tidak perlu karena jangka
waktu pemboran itu hanya sementara dan semua kegiatan dalam pemboran itu tidak
berdampak penting terhadap lingkungan, dan oleh pembuat peraturan (dalam hal ini
LH) menyatakan pemboran tidak perlu AMDAL.

Pak Sulis kemudian berpikir dengan adanya semburan lapindo sehingga menganggap
pemboran perlu AMDAL. Sebenarnya, didalam UKL/UPL pemboran, sudah dicantumkan
hal2 yang dianggap ‘berbahaya’ seperti blow out preventer, jenis casing, geologi
lokal, kondisi sosek lokal, dll. Semua di rangkum dalam pengelolaan dan
pemantauan menjadi sebuah dokumen UKL/UPL.

Di dalam UKL/UPL ada semacam surat perjanjian yang ditandatangani diatas meterai
oleh pihak pemrakarsa sebagai wujud pertanggungjawaban atas lingkungan. Saya
kurang begitu faham dengan ranah hukum, tapi mungkin itu bisa dijadikan dasar
untuk meminta pertanggungjawaban dari pemrakarsa.
Jadi berdasarkan alasan2 itulah kenapa saya pribadi menyatakan pemboran migas
tidak perlu AMDAL karena sebenarnya pemrakarsa dibantu konsultan lingkungan
sudah merumuskannya semua dalam dokumen yang lebih simpel bernama UKL/UPL.

Tanggapan 6 – Mikha Umar

Study AMDAL merupakan sebuah study yang mana disana kita bisa mengetahui dampak-dampak apa yang akan ditimbulkan oleh sebuah usaha, katakan sebuah kegiatan pengeboran untuk oil and gas.
Dalam AMDAL tersebut pun akan memuat langkah Dan upaya pemantauan selama masa kerja sebuah usaha tersebut. Apa lagi jika dilihat skala pekerjaan yang besar perlu kiranya kajian teknis terhadap lingkungan.

AMDAL dibuat untuk badan usaha yang berpotensi besar terhadap lingkungan, jika skalanya kecil cukuplah dibuat UKL/UPL saja… Namun jika potensi yang ditimbulkan besar saya rasa AMDAL tetap penting walaupun skala pekerjaannya kecil.

Belajar dari banyak kejadian seperti Lapindo…

Beda halnya dengan pemboran untuk ekplorasi bahan mineral atau batubara yang pengeborannya relatif dangkal dibandingkan dengan pengeboran untuk dunia oil and gas…

Mohon ditambahkan jika Pengertian saya masih dangkal

Tanggapan 8 – Sulistiyono

Saya kira sudah pada diketahui bahwa menurut peraturan perundangan (KEPMENlh NO.11/2006)) Â pemboran eksplorasi termasuk dalam kegiatan yang harus melakukan studi UKL/UPL karena dianggap mempunyai dampak yang tidak besar dan penting.

Kejadian kejadian terjadinya semburan liar akhir2 ini lah yang menyebabkan timbulnya pemikiran : apakah pemboran eksplorasi perlu dilakukan studi AMDAL. Seperti juga kita ketahui bahwa studi AMDAL untuk kegiatan Migas perlu waktu paling tidak setahun.

Apakah hal ini tidak memnyebabkan semakin sedikitnya jumlah pemboran eksplorasi ?Sedangkan penemuan migas dan penambahan cadangan migas baru adalah dari hasil pemboran eksplorasi . Artinya ditemukannya lapangan baru dan penambahan cadangan bakal makin sedikit. AMDAL untuk pemboran eksplorasi ini apabila akan diundangkan bakalan  menjadi kontra produktif sesudah dikeluarkannya peraturan mengenai cabotage untuk pelayaran.

Bila peraturan ini bakal dikeluarkan maka produksi 2011 yang dirancang 970 bbls/d dan kedepan pastilah akan menurun serta cadangan migas kita bakalan  sangat menurun. Comment !

Tanggapan 9 – spoorkoko

Menurut saya yang perlu dilakukan bukanlah dengan mewajibkan kegiatan eksplorasi/drilling utk melakukan AMDAL karena saya setuju itu akan sangat mempengaruhi feasibility dari eksplorasi yang pada akhirnya akan mengurangi potensi investasi migas. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kementrian lingkungan hidup di daerah pada khususnya adalah memastikan kualitas UKL/UPL memang terjamin, karena sudah menjadi rahasia umum studi UKL/UPL biasanya asal jadi sehingga tdk mencakup langkah-langkah penting yang harus dilakukan utk mencegah terjadinya suatu dampak. Sebagian besar hanya bersifat normatif sederhana yang kadang menyepelekan dampak dengan alasan kegiatan eksplorasi waktunya singkat, arealnya kecil, resikonya (dianggap) kecil dll.

Nah untuk menjamin kualitas itu memang kementerian lingkungan hidup harus memiliki tenaga ahli mumpuni di bidang eksplorasi migas, kalo nggak ya akan cuman bengong saja dan akhirnya UKL/UPL approved begitu saja dengan kualitas yang seadanya.

Tanggapan 10 – Rawindra Sutarto

Setuju. Cukup UKL/UPL. Asalkan AFE, demikian juga Drilling Program menyertakan anggaran dan rincian suatu Emergency Response Plan (ERP), ditunjang Risk Analysis (JSA) yang memadai.

Upaya containment dan remedial actions dalam ERP untuk well control problem telah baku di industri hulu. Misalnya di onshore biasa disiapkan water-curtain pada well site perimeter, untuk menahan radiasi panas dari gas blow out yang terbakar … Tapi memang umumnya pada kasus di mana blow out dengan gas dan/atau minyak yang keluar, yang dengan mudah dibakar dan terbatas jangkauannya (1 – 2 hektar, walaupun berwujud kawah), memberi kita cukup waktu dan ruang untuk upaya well control.

Jadi grup G&G sangat penting dilibatkan dalam penyusunan JSA dan ERP. Apa ada dan berapa besar risiko sumur menyembur liar, memuncratkan +4 juta barrel minyakbumi hanya dalam waktu 3 bulan seperti di BP Macondo Teluk Mexico, atau menyemburkan lumpur panas ber.tahun2 sampai ratusan juta barrel seperti di Lapindo Sidoarjo.

Tanggapan 11 – baherem baherem

Menurut kami perlu adanya AMDAL bahkan perlu adanya Analisis resiko Lingkungan.
Hal ini menjamin pengelolaan lingkungan secara terpadu. Bisa jadi beberapa ekosistem rusak diakibatkan limbah/tumpahan minyak mentah. Mungkin yang harus diperkuat adalah kajian hidrogeologi maupun geollogi. Jadi tidak hanya mementingkan keuntungan sesaat saja.

Tanggapan 12 – Mikha Umar

Baiknya bapak ibu sekalian mari kita buka saja Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001
Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Disana saya rasa sangat jelas memaparkan tingkatan mana yang butuh AMDAL

Tanggapan 13 – Hasbullah Hasan

Ikut urun rembug.

Kalau menurut saya supaya diskusinya tidak terlalu melebar, perlu juga dipahami bahwa UKL-UPL dan AMDAL adalah pengelolaan dampak suatu kegiatan dalam kondisi yang normal.

Sedangkan blow out atau kasus semburan lumpur adalah kondisi abnormal (accident) dari suatu kegiatan pemboran.
Jadi jangan disalahkan UKL-UPL dan AMDALnya apabila ada accident dari suatu kegiatan pemboran.

Memang kalau kegiatan pemboran harus dilengkapi oleh AMDAL akan menghambat proses pelaksanaan kegiatan pemboran. Kalau memang betul seperti itu konsekwensinya barangkali kedepannya kegiatan eksplorasi akan terhambat.

Tanggapan 14 – Rawindra Sutarto

Terima kasih mas Hasbullah dan Abrar.

Kelihatan diskusinya sudah mengerucut.
UKL/UPL dan AMDAL adalah dokumen legal yang menanggapi dampak dari kegiatan operasi yang normal. Tentu definisi normal ini ditulis sangat rinci pada bgn awal dokumen.

Menghadapi kasus kecelakaan pengeboran / masalah well control, yang lebih tepat adalah ERP (Emergency Response Plan) dan mungkin ERA (Environmental Risks Analysis ?). Dokumen beserta sarana fisik pendukungnya disiapkan internal perusahaan dan disetujui BPMIGAS (?). Bayangan saya perangkat hukumnya ditunjang Direktorat Teknik Dirjen Migas, kan mereka paling bertanggungjawab dalam hal K3L di kegiatan hulu migas. Semoga tidak makin birokratis, sebab yang utama dikeluhkan adalah jangka waktu mendapat persetujuan. Dokumen tsb berisi hal2 teknis yang serba lugas, tidak scientific / akademis seperti AMDAL, sehingga diharapkan selesai di.review dalam 1 minggu …. semoga.