PIB/shipping document bisa digunakan untuk meminta kredit dari bank, apalagi ada kenal dengan bagian credit analysis/finance dari bank tersebut maka ‘mungkin’ cek fisik bisa tidak ada.

Tanya – Ida Halim

Dengan hormat,

Sebagaimana subjek tersebut diatas, kemarin perusahaan kami (service company) mendapatkan permintaan dari salah satu customer sbb:

‘ Melengkapi surat penawaran saudara dengan bukti Pemberitahuan Import Barang atau Shipping Document yang menyatakan bahwa barang dimaksud telah berada di dalam negeri atau telah dilakukan import oleh perusahaan saudara’.

Mohon masukkannya apakah ada peraturan tertulis (dari BPMIGAS khususnya), berkaitan dgn permintaan tersebut diatas, mengingat penawaran kami basisnya adalah DDP/Franco gudang customer dimana tanggung jawab atas import duties + taxes adalah tanggung jawab kami.
FYI, ini juga kali pertama kami menerima permintaan tersebut dari customer untuk barang yg kami produksi dan telah dipasarkan bertahun2 di Indonesia.

Terima kasih sebelumnya atas response dari para anggota milis atas pertanyaan saya tersebut diatas.

Tanggapan 1 – fuad mubaraq

Dear Ibu Ida.

Sepertinya agak rancu permintaan customer tersebut.
Ibu kan Baru mau menawarkan barang tersebut? dan asumsi saya belum jadi Order?
apa baranngnya pabrikasi lokal? atau full Impor? itu juga jadi pertimbangan.
Jika memang full import…customer ibu tidak bisa minta PIB atau shipping doc,,, kan baru proses penawaran,,,belum jadi order., nanti setelah jadi order, ibu ida baru proses import ke principal Ibu ? di situ waktu kedatangan barang dll syarat2 seperti PIB dan shiping doc muncul atau didapatkan.
Kecuali jika memang Ibu ida punya stok barang dan pernah di import sebelumnya dan sekarang ada di gudang Ibu… mungkin customer ingin memastikan barangnya sudah ada…,,,
jika demikian berikan saja.. tidak ada masalah,,, yang penting dapat order.. He he

Tanggapan 2 – acil le

sepengalaman saya jadi tim projek pemantau penggunaan barang operasi, Selama ibu import barang tidak menggunakan uang negara…permintaan customer tersebut diacuhkan saja (alias ilegal approaching). Kalaupun menggunakan uang negara (dengan bebas bea cukai dll) maka service company harus bertanggung jawab terhadap negara (ditjen migas) selama tidak ada surat dari ditjen migas, jangan dikasih.

mohon maaf jika ada yang salah atau memang kurang. semoga bermanfaat bu.

Tanggapan 3 – Ida Halim

Pak Fuad,

FYI, barang yg kami tawarkan adalah fully imported yg kebetulan sdh kami stock di dalam negeri, itulah jg mengapa kami menawarkannya dgn DDP basis.

Masalahnya, kebijakan internal kami juga tdk memperkenankan dokumen2 yg diminta oleh customer itu utk di’distribusikan’ secara ‘massal’, dalam hal ini ke Procurement dept. dari customer kami tersebut.

Dalam hal ini saya hanya mempertanyakan apakah permintaan dari customer kami tersebut memang sesuai dgn peraturan dari BPMIGAS sebagaimana yg dikatakan oleh customer? mohon masukkanya.

Terimakasih.

Tanggapan 4 – Nis Daniel

Bu Ida

Saya susah untuk menjawab secara blak blakan.

yang saya coba share adalah hanya:

PIB/shipping document bisa digunakan untuk meminta kredit dari bank, apalagi ada kenal dengan bagian credit analysis/finance dari bank tersebut maka ‘mungkin’ cek fisik bisa tidak ada.

saya tidak berani berkata lain karena takutnya berprasangka jelek.

Tanggapan 5 – donny valentino

Dear Bu Ida,

Sepanjang yang saya tahu tidak ada kewajiban dari ibu untuk memberikan PIB tersebut karena ada harga pembelian ibu. Jika yang ingin di ketahui costumer ibu adalah mengenai kebenaran cargo tersebut sudah ada di Indonesia atau belum, ibu bisa kirimkan saja copy B/L dan arrival notice dari pelayaran atau bisa juga melampirkan SPPB jika barang tersebut sudah di clearance out.

Sekian informasi yang saya ketahui.

Tanggapan 6 – Bahrin Saifudin

Tebakan saya bahwa barang yg jd subject tender ini adalah barang import yg sdh berada di wilayah hukum Indonesia (stock lokal). Mungkin mereka ingin memastikan bahwa proses importnya tlah melalui proses custom yg benar dn bayar pajak ….
Mungkin takut dpt masalah perpajakan …

Kalau kita termasuk yg mencaci maki gayus dn perusahaan yg dia sebut krn memanipulasi pajak, maka saatnya kita berpikir apakah barang2 yg selama ini kita import utk tender2 kita tlh melalui proses yg benar???