Jika pelabuhan yang akan dibangun oleh suatu perusahaan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya, maka pelabuhan yang akan dibangun tersebut adalah Pelabuhan Khusus. Namun masih perlu memperhatikan kategori pelabuhan yang akan di bangun, apakah pelabuhan itu hanya untuk melayani kepentingan perusahaan dalam lingkup satu kabupaten, satu provinsi, nasional atau internasional, hal ini penting berkaitan dengan instansi pemerintah (kepelabuhanan) yang berwenang atas Pelabuhan yang akan dibangun tersebut (Dinas Pehubungan Kabupaten, Dinas Perhubungan Provinsi atau Departemen Perhubungan), khususnya berkaitan dengan perijinan yang diperlukan.

Tanya – I Gusti Ketut Ari Wijaya S.

Dear All,

Saya mohon bantuannya untuk info mengenai langkah2 apa saja yang perlu dilakukan bila suatu perusahaan akan membangun suatu pelabuhan umum/khusus.

Tanggapan 1 – Wahyu Hidayat

Blih Ari,

Saya menyarankan membaca peraturan pemerintah (PP) no. 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang menjelaskan kriteria pelabuhan (umum/khusus, lokal/regional/internasional) dan persyaratannya.

PP tersebut dapat di-download dari hukumonline.com. Denganmengetahui pelabuhan yang akan Anda bangun masuk mana, dan apa persyaratannya Anda tentu akan lebih fokus mengontak badan terkait.

Mohon maaf saya tidak bisa share step-by-step pengurusannya karena saya waktu itu hanya sebatas menggali informasi persyaratan pilot jetty untuk project di mana saya terlibat.

Tanggapan 2 – Suryanto, Slamet

Pak Gusti,

Coba datang ke MPHP (Manajemen Proyek Hilir Pengolahan Pertamina) di Gedung Patra Jasa Lt 2 Jl. Gatot Subroto, temui Pak Nyoman atau Pak Suhartono mungkin mereka bisa memberi guidance, kami dulu biasa membangun Pelsus untuk minyak dan LNG.

Tanggapan 3 – Deny Sidharta

Pak Ari,

Kalau yang bapak maksud pelabuhan yang akan dibangun oleh suatu perusahaan tersebut dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya, maka saya berpendapat bahwa pelabuhan yang akan dibangun tersebut adalah Pelabuhan Khusus.

Namun Bapak masih perlu memperhatikan kategori pelabuhan yang akan di bangun, apakah pelabuhan itu hanya untuk melayani kepentingan perusahaan dalam lingkup satu kabupaten, satu provinsi, nasional atau internasional, hal ini penting berkaitan dengan instansi pemerintah (kepelabuhanan) yang berwenang atas Pelabuhan yang akan Bapak bangun tersebut (Dinas Pehubungan Kabupaten, Dinas Perhubungan Provinsi atau Departemen Perhubungan), khususnya berkaitan dengan perijinan yang diperlukan.

Untuk membangun pelabuhan, izin yang diperlukan secara garis besar adalah:

1. Izin Lokasi Pelabuhan;

2. Izin Pembangunan Pelabuhan; dan

3. Izin Lokasi Pelabuhan.

Diantara ketiga izin tersebut masih banyak izin-izin dan rekomendasi lain yang diperlukan misalnya izin pengerukan, penetapan rencana induk pelabuhan, rekomendasi dari Kakanpel setempat dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya Bapak, silakan membaca Keputusan Menteri Perhubungan No.55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus. Kepmenhub No.55 Tahun 2002 tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan.
Semoga bermanfaat.