Untuk vessel yang difabrikasi diluar negeri atau di workshop yang ada di indonesia, tetap harus ada MIGAS Certificate-nya. Untuk pelaksanaan di lapangan guna memonitor kondisi fabrikasi sesuai dengan role yang ada, sebelumnya selalu ditunjuk PJIT terlebih dahulu on behalf of Migas inspektor (karena keterbatasan orang MIGAS) itupun harus Third Party Inspector Company yang sudah masuk dalam register MIGAS. Walaupun PV tersebut sudah disertifikasi oleh PV ASME inspector (AI), Pihak MIGAS juga wajib diberi tahu (Mengacu ke PERPU yang sudah ada), sebagai pihak atau lembaga yang mewakili dari pemerintah untuk ditunjuk mengawasi proses pembuatan/pembangunan fasilitas tersebut, biarpun itu refurbish PV atau repair PV pelaksanaan PV test juga masih harus diberitahukan ke pemerintah melalui lembaga MIGAS.

Tanya – Sri Yansen

Siang MiIlister,

Sehubungan dengan pengetahuan saya yang terbatas mengenai MIGAS sertifikat dan agar klien mendapat informasi yang benar dan akurat untuk itu saya mohon mohon bantuannya untuk menjawab pertanyaan mereka seperti dibawah ini.

MIGAS specification

The customer wants to understand what is this MIGAS specs and what it includes and requires. Kindly send us a copy of MIGAS requirement and procedure for us to send to them.
sebagai informasi; Saat ini saya bekerja di Malaysia dan sedang mengerjakan sebuah proposal untuk proyek di Indonesia. Klien saya dari Jepang,

Tanggapan 1 – Sketska Naratama

Pak Yansen,

Apa kabar, semoga sehat selalu.

Jika memang hal ini didala suatu doc tender, baru kali ini saya baca
statement ini. ‘Migas spec’ lalu ‘requirement’ dan ‘procedure’

Mengapa yang ditanyakan migas cert oleh p Yansen? Btw, migas spec
selalu merujuk ke standart umum kok untuk industri OG, sehingga jika
bicara requirement ajukan saja compliance list dan procedure bisa ITP,
atau procedure yang lain.

Tetapi basis nya selalu ITB, walau seringkali mandatory deliverable
dijabarkan dengan narasi.

Tanggapan 2 – naf pemri

Maksudnya ITP kali..

kemaren saya juga di minta untuk approval ITP ke migas untuk metering system.

Tanggapan 3 – Sri Yansen

Hi Pak Sketsa,

Selamat bertugas ditempat baru….sukses selalu..

Di dalam ITB menyebutkan ‘requirement’ bukan ‘spec’, tetapi karena si Jepang ini
kurang familiar dengan requirement ini makanya dia ingin tahu lebih
lanjut…..karena dalam clarification meeting kemaren ada cost untuk ini…jadi
saya bisa jelaskan ke mereka bahwa ITP sudah mengakomodir semua requirement ini
dan mengenai copy of migas requirement saya bisa copykan mereka Keputusan Dirjen
MIGAS No. 84.K/38/DJM/1998…CMIW

Terima kasih sarannya

Tanggapan 4 – Sketska Naratama

Ic pak Yansen,

Ya memang jika bicara ‘requirement’ maka tentu nya jika project kita
berkaitan dengan fasilitas Migas maka harus ada SKPP dan setelah
terintegrasi di urus pula SKPI.

Kedua hal ini, merujuk pada pedoman keputusan Ditjen Migas No. 84K.

ITP yang dimaksud merupakan salah doc yang disubmit pada saat
pengajuan SKPP ke Ditjen Migas. Saya dengan project tim mengurus hal
ini sendiri, sewaktu bangun plant Condensate di PTM EP beberapa waktu
lalu. Selama paham, mengetahui prosedur, insya Allah tidak lah sulit.

Tetapi untuk pak Yansen di proposal toh, apakah sekarang meng eksekusi nya juga?

Tanggapan 5 – Sugeng Hariyadi

Pak Yansen,

Sekiranya keterangan dari para milis cukup panjang lebar…..padahal pertanyaan anda dua baris saja.., mengacu ke email saya sebelumnya kepada anda, sampaikan aja pada client anda bahwa MIGAS dan BPMIGAS yang adalah salah satu lembaga yang hanya bertugas melaksanakan atau melakukan bidang pengawasan untuk industri kegiatan ekplorasi minyak dan gas yang ada di indonesia mulai dari hulu sampai hilir dibawah naungan Resources and Energy Department of Indonesia sesuai peraturaturan pemerintah dan undang – undang yang telah ditetapkan.

Kalau client anda bertanya spec apa yang diminta MIGAS, Sampai saat ini migas tidak mengeluarkan dan atau minta spec. Untuk spec project masih tetap mengacu pada CODE yang sudah ada seperti halnya ASME, AWS, ANSI, API, DNV, JIS, BS, dan DIN kalau mau mengacu ke standar eropa dan atau project code milik awner itu sendiri. Sesuai dengan jalurnya, MIGAS hanya bertugas mengawasi kegiatan – kegiatan mulai dari awal sesuai yang diatur oleh PERPU untuk bidang migas sebagaimana isi email dari Pak Budi S (ADMIN).

Kalau client anda adalah kontraktor (fabricator) dan bukan pemegang KKS, sebagaimana dalam PERPU bidang migas, sertifikat yang dimaksud adalah sertifikat disini adalah SKPP (Sertifikat Kelaikan Penggunaan Peralatan) untuk alat yang dipasang seperti bejana tekan (pressure vessel), pig launcher, pig receiver, flow meter dan juga termasuk didalamnya WPS/PQR baik untuk alat dan PV itu sendiri maupun untuk proses piping atau platform (strukture) yang akan dibikin.———->>> bagi single remote platform yang dipasang di offshore.
Pun juga begitu untuk Pipeline, harus dilakukan uji test untuk pipa transmisi yang diwithness serta di review bareng – bareng terlebih dahulu oleh Third party yang ditunjuk. Di Indonesia, banyak third party yang bisa ditunjuk yang sudah masuk dalam daftar migas seperti, Sucofindo, SI, BKI, Mafindo Utama, Dll…, Dll….. Diantara beberapa alat yang mesti harus dapat SKPP dan atau certifikast dari MIGAS sebelum terbit SKPI semisal ;

1. Compressor

2. PV (Pressure Vessels), PSV/RV (include Exchanger, heater, Pig receiver & Launcher)

3. Metering skid..(custody meter aja)

4. Storage tanks

5. Oil Export Pump.

6. Booster Injection Pump.

7. Air Compressor

8. Power generator

9. Flare system

10. Control system (MCC) dalam hal ini mengenai elektrical dan instrumentasi termasuk di dalamnya mengenai SIL.

Bila client anda dalam posisi hanya sebagai fabrikator, tidak diwajibkan untuk sampai pada tahap SKPI (Sertifikat Kelaikan Pemakain Instalasi). SKPI hanya diwajibkan bagi pemilik/pengelola lahan KKS, bukan menjadi tanggung jawab dari fabricator. Fabricator hanya mensupport client untuk melengkapi data buat mendapatkan SKPP.

Dalam tahap SKPI ini, surat SKPI untuk satu unit fasilitas akan keluar jika sudah melalui tahap hasil ujicoba untuk semua peralatan baik mulai dari Pre-Commissioning, Commissioning dan sampai pre-startup, termasuk di dalamnya jika ada founding – founding harus di selesaikan dahulu baru keluar sertifikat tersebut.

Mengenai ITP yang sebagaimana diutarakan kawan milis lain sebelumnya, ITP itu sedah menjadi keharusan dan itu saya kira berlaku untuk dimana aja ya, pengalaman saya membangun kilang diluar Indonesia ITP juga ada. Untuk Contractor/Fabricator, tak semua scope harus ada MIGAS pada posisi ‘Hold Point’, kecuali pada alat – alat tertentu yang menjadi keharusan MIGAS mesti inspeksi. Sedangkan bagi KKS banyak hal yang menjadi ‘Hold Point’, bukan hanya MIGAS, masalah ijin AMDAL, Grounding, noise, dll… juga menjadi ‘Hold point’ buat department yang lain yang bersangkutan seperti Disnaker trans dan Departement kelautan.

Mudah – mudahan bermanfaat.

Tanggapan 6 – Sugeng Hariyadi

Mas Yansen,

Boleh diinformasikan apakah client anda pemegang KKS untuk ekplorasi di Indonesia….? dan perusahaan anda adalah kontraktornya….?

Tanggapan 7 – Sabandi Ismadi

Kok aneh sekarang Dept Dirjen Migas membuat aturan ITP mereka harus tanda
tangani atau review…juga…?? seingat saya belum ada aturan baru seperti
ini di Dirjen migas dan saya salah satu pengurus APITINDO belum ada ITP
harus di approval migas…atau saya terlambat dapat infonya..?? apa kah
dirjen MIGAS sekarang berlaku sebagai INSPECTOR atau AUTHORIZE INSPECTOR ???
HOW COME…?? to detail if Migas do this job….mereka seharusnya membuat UU
dan aturan yang tidak merugikan pihak KKS atau kontraktornya di indonesia
ini coba bayangkan kalau buat ITP aja bisa kayak buat WPS dan costly
bisa-bisa tidak bisa jalan projectnya….

Mohon masukanya biar saya bawa sebagai bahan di Asosiasi….

Tanggapan 8 – Jakindosidoarjo

Migas meng-inisiasi ITP pada tahun 2000 an, yg tujuannya baik, utk
menstandarisasi lingkup inspeksi yg dilakukan oleh PJIT. Sebelumnya lingkup
inspeksi PJIT tidak seragam, shg terjadi persaingan harga yg tdk sehat. Agar
Migas dpt memonitor hal tsb, maka disyaratkan sebelum PJIT melakukan inspeksi,
hrs sebelumnya menyampaikan ITP nya ke Migas utk mendapatkan persetujuan

Tanggapan 9 – Admin Migas

Sabar Pak Sabandi… ada kesalahpahaman disini.

Yang dimaksudkan Migas Spec adalah SKPP & SKPI, yang memang domainnya Ditjen Migas.
Mungkin Pak Yansen bisa mengunduh dokumen nomor 2 di URL : http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=256&Itemid=42
Kebetulan yang saya upload adalah versi dwi bahasa, jadi client anda orang Jepang pasti dapat memahaminya.

1. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 39.K/38/DJM/2002 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Tangki Penimbun Minyak dan Gas Bumi

2. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. 84.K/38/DJM/1998 Tentang Pedoman dan Tatacara Pemeriksaan Keselamatan Kerja Atas Instalasi, Peralatan dan Teknik Yang Dipergunakan Dalam Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Penguasaan Sumberdaya Panas Bumi

3. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.241/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Hulu Bidang Pengeboran Sub Bidang Pengeboran Darat

4. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.243/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Produksi Sub Bidang Perawatan Sumur

5. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.244/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Sistem Manajemen Lingkungan

6. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.245/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Operasi Pesawat Angkat, Angkut Dan Ikat Beban

7. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.248/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Serta Panas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Hilir (Supporting) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

8. Keputusan Menteri Nakertrans No. KEP.250/MEN/V/2007 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Sub Sektor Industri Minyak dan Gas Bumi Hulu Bidang Operasi Produksi

9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 300.K/38/M.PE/1997 Tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak dan Gas Bumi

10. Peraturan Menteri ESDM No. 02 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan Gas Bumi Dalam Negeri oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama

11. Peraturan Menteri ESDM No. 03 Tahun 2008 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Minyak Dan Gas Bumi

12. Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi

13. Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008 Tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

14. Peraturan Menteri ESDM No. 20 Tahun 2008 Tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib

15. Peraturan Menteri ESDM No. 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

16. Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2008 Tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

17. Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

18. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

19. Surat Keputusan Kepala BPMIGAS No. KEP-0043/BP00000/2009/S0 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Kalau masih belum jelas, bisa juga mengunduh dokumen di http://www.migas-indonesia.net/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=353&Itemid=42

1. Dasar Hukum Sertifikasi Migas

2. Dokumen Pengajuan SKT Migas

3. Flow Chart SKPP

4. Mekanisme dan Dasar Hukum Pengawasan Keselamatan Kerja Pada Usaha Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

5. Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis

Tanggapan 10 – Hasanuddin

Apa kabar pak Sabandi?

Pertama, bapak ada baiknya nanya2 dulu ke rekan2 Apitindo era 2005-an (pak Harun Mafhindo kalo ga salah ketuanya saat itu) perihal ini sebelum membuka wacana ke forum Apitindo…

Seingat saya, th 2004/2005 lalu, telah diadakan kegiatan workshop ITP (yang related to SKPI dan SKPP) yang goal-nya adalah membuat standarisasi ITP dilingkungan industri migas. Workshop tersebut diikuti oleh para pemangku kepentingan industri ini spt perwakilan KKKS, PJIT/Apitindo, EPC/fabricator, dll.

Selanjutnya, setelah firm draft ITP yg digodok pada workshop tsb, telah dilaksanakan pula sosialisasi ke pihak terkait untuk menggunakan ITP yg sudah standar (as applicable tentunya).

Saya kurang begitu paham, apakah ada juklak/juknis-nya dari Ditjend Migas perihal standar ITP ini atau tidak, tp yang jelas pada saat itu pihak Ditjend Migas dan PJIT getol untuk minta kami (saat itu saya kerja di KKKS) untuk menggunakan ITP standar hasil workshop Cisarua.

Dalam standar ITP tersebut (terutama yang saya nilai komplit/terarah i.e. offshore platform/pipeline dan PV) jelas mempersyaratkan involvement Ditjend Migas sebagai pihak yang memverifikasi. Saya ambil contoh pada ITP offshore platform/pipeline/PV, pada kolom involvement, pihak Ditjend Migas akan melakukan R/A (review/approve) pada staging thirdparty appointment, W/A (witness/approve) pada staging kualifikasi wps/pqr dan welder.

Btw, dengan adanya standarisasi ITP ini, setidaknya dalam pengamatan saya, cukup membantu para pihak yang terlibat di proyek migas untuk mengimplementasikan kegiatan kontrol kualitas yang minimum harus dilakukan tanpa bersusah2 menyusun ITP baru. Faktanya, masih ada saja kontraktor EPC dan fabricators/manufacturers yang kebingungan saat menyusun ITP.

That’s the fact…

*dalam catatan saya, ITP hasil workshop tersebut tidak cukup balance apabila dikomparasi pada masing2 jenis individual SKPP, means ada yang komplit/terarah dan ada yang ‘begitu-begitu aja’…

*jadi pertanyaan buat saya (dulu…ga tau saat ini masih berjalan atau nggak) kenapa tidak ada PJIT yang terdaftar untuk sertifikasi SKPP PV yang menggunakan standard BS codes (5500 series)? Mengapa harus dihandle langsung oleh Ditjend Migas? Konon alasannya karena belum ada PJIT yang memiliki inspector yg BS-5500 certified (PJIT hanya terlibat utk PV yang ASME saja dan padahal setau saya belum ada inspector Ditjend Migas yang BS-5500 certified). Padahal demand-nya ada secara reguler, masak ga ada PJIT yang tertarik untuk mengkursuskan inspector nya?

* giliran ada fabricator/manufacturer yang menggunakan standar ‘gak umum’ spt AD Merkblatt (PV unique n customized), eh PJIT dan Ditjend Migas malah minta di ASME-kan, karena kalo pake standard itu ga bisa di SKPP-kan 😀

Monggo dilanjut…have a nice weekend 🙂

Tanggapan 11 – jakindosidoarjo

Migas requirements yg dimaksud oleh costomernya pak Yansen adalah ‘ Jenis alat
produksi apa saja dalam industri migas yg harus mendatkan ijin operasi dari
Migas ‘

Coba ke website nya ESDM, disana ada beberapa peraturan dan perundangan utk
peralatan produksi migas.

Tanggapan 12 – Sri Yansen

dear rekans semua

Terima kasih banyak atas masukkannya..tetapi sebelumnya ada satu hal lagi yg
ingin saya tanyakan :)…untuk equipment yang sudah di sertifikasi oleh
International Body seperti ASME Stamp untuk Pressure Vessel..apakah masih perlu
lagi disertifikasi oleh MIGAS. Apakah dalam proses pembuatannya PJIT dan
Authorized Inspector melakukan Inspeksi bersama2 atau bagaimana?

Tanggapan 13 – Sugeng Hariyadi

Pak Yansen,

Pengalaman saya untuk vessel yang difabrikasi diluar negeri atau di workshop yang ada di indonesia, itu tetap harus ada MIGAS Certificate-nya. Untuk pelaksanaan di lapangan guna memonitor kondisi fabrikasi sesuai dengan role yang ada, sebelumnya selalu ditunjuk PJIT terlebih dahulu on behalf of Migas inspektor (karena keterbatasan orang MIGAS) itupun harus Third Party Inspector Company yang sudah masuk dalam register MIGAS sebagaimana yang saya utarakan sebelunya. Walaupun PV tersebut sudah disertifikasi oleh PV ASME inspector (AI), Pihak MIGAS juga wajib diberi tahu (Mengacu ke PERPU yang sudah ada), sebagai pihak atau lembaga yang mewakili dari pemerintah untuk ditunjuk mengawasi proses pembuatan/pembangunan fasilitas tersebut…, biarpun itu refurbish PV atau repair PV pelaksanaan PV test juga masih harus diberitahukan ke pemerintah melalui lembaga MIGAS.

Intinya pak, karena itu semua memakai uang negara (walaupun dipinjamin dulu oleh pihak luar) apa yang akan dan sudah dibangun tersebut harus bisa dipertanggung jawabkan kepada pemerintah dalam hal ini MIGAS diberi wewenang untuk mengawasi dan memberikan surat keterangan (dalam bentuk sertifikat kelayakan) untuk dipergunakan, baik dipertanggung jawabkan secara dokument maupun operational. Kira – kira seperti itu pak Yansen gambarannya, kalau mau lebih detail ya disarankan untuk datang langsung aja ke Gedung MIGAS

Mudah – mudahan keterangan tersebut bisa bermanfaat.

Tanggapan 14 – Dirman Artib

Kenapa Indonesia tak punya standard semacam PT-Petronas Standard atau
DEP/DES nya Shell?

Atau equivalent dgn standad di atas ?

Sehingga kalau ada term ‘requirement’ akan jelas arahnya ke sana, gitu.
Tapi sudahlah, wong produksi migas kita turun terus dgn gradien 12%/tahun,
tak lama lagi tinggal angka 300 rb bbl/day, tapi ya boleh juga jika punya
visi untuk mengekspor tenaga ahli spt, misalnya Inggris yang walaupun
migasnya udah terbatas, tapi tenaga ahlinya di mana-mana, gitu. Tapi mereka
punya BP, kalau kita…?

Tanggapan 15 – Sugeng Hariyadi

Pak Dirman ini ngece ya……, wong Indonensia pernah punya pabrik pesawat yang hasil pesawatnya aja digemari orang korea untuk alat patroli dibubarin kok.., apalagi bikin standard yang gituan…., dokument SNI aja harus fotocopy dan beli ke Jakarta dulu…, boro – boro bikin standard yang online…..,

Ya kita berharap aja ada perubahan suatu nanti……, masak tua di kampung orang terus….!!!

Tanggapan 16 – hilda lamid

Dear All,

saya tertarik dgn diskusi ini,karena kebetulan kita jg lagi jalani tender yg
requirement nya hrs ada Migas Certificate,disini saya minta tlg share dari
teman2 semua,apakah susah mengurus atau mendaftarkan perusahan kita ke Migas?
Minta pencerahannya.

Tanggapan 17 – Salman Al farysi

Dear Mas Yansen,

Sependek pengentahuan saya ketika terlibat pada project LPG, MIGAS terlibat dalam pengawawasan dan pemberian certificate yang nantinya menentukan keabsahan plant beroperasional dan menyangkut jg ijin pembelian material dan penjualan produk plant tersebut. Certifikasi MIGAS dikeluarkan untuk ALat dan Instrument yang diinstall di plant tersebut dimana MIGAS biasanya menunjuk third party untuk pengawasan dan approvalnya, dalam hal ini BKI. Salah satunya adalah Pengeluaran ijin instrument Custody transfer yg wajib ada untuk menjual produk. Untuk lengkapnya bs bertanya ke BP MIGAS atau buka websitenya.

Demikian, semoga sedikit membantu.

Tanggapan 18 – Admin Migas

Pak SAP, kelihatannya di posting ini anda kerancuan mengenai domain BPMIGAS untuk penunjukkan penjualan LPG dan Ditjen Migas untuk sertifikasi SKPP & SKPI.
Kemudian peran dari BKI untuk klasifikasi kapal dan PJIT sebagai pihak ketiga untuk inspeksi teknis.
Mohon merujuk pada email saya yang lainnya mengenai subyek ini agar tidak rancu.

Tanggapan 19 – Zulkifli Taher

Sepengetahuan saya MIGAS tidak menunjuk 3rd party khususnya untuk kalibrasi instrument custody transfer seperti Meter Prover. Meter prover dikalibrasi oleh Dit. Jen Metrologi lalu di endorsed oleh MIGAS. Untuk pelaksanaanya di lapangan boleh dilakukan sendiri maupun dikontrakan ke 3rd party. Third party yang bisa melakukanya tidak terbatas hanya satu perusahaan seperti email Pak Salman. Tapi gak tahu kalau sekarang sudah berubah.

Tanggapan 20 – Salman Al farysi

Sekedar meluruskan sedikit, yang saya perhatikan dan lalui diproject tersebut
:

1. Untuk peralatan dan instrument seperti : Bejana bertekanan, PSV, Control
valve semua mesti mempunyai certificate Migas sesuai Undang2, dalam hal ini supplier langsung melibatkan MIGAS yang
diwakili third party yg sudah terdaftar di dirjen Migas, contoh saja BKI dan
dalam hal ini operator MIGASÂ jg ikut witness.

2. Untuk custody transfer yg saya maksudkan sebelumnya yaitu : Ijin
(certificate) MIGAS diperlukan sbg syarat untuk menjual produk (LPG) yg
merupakan fungsi pengawasan MIGAS. Operator yang nanti bertanggung jawab juga
harus telah mendapat certificate operator MIGAS, dalam hal in MIGAS langsung
mengawasi kalibrasi instrument kalibrasi yang tentu juga hrs melibatkan Ditjen
Metrologi yang juga akan mengeluarkan laporan kalibrasi.

3. pak Taher, BKI hanya merupakan salah satu third party yg terdaftar di MIGAS.
saat ini BKI bukan hanya fokus pada inspeksi teknis untuk kapal.

4. Pak Budi, Terima kasih infonya.

Maaf kalau kurang pas penjelasannya, kebetulan baru di project MIGAS. Silahkan
diluruskan ….!!!