Uang pisah memang sudah menjadi perdebatan sejak tahun 2000, hal ini dimulai tentang pemberlakuan Kepmenakertrans no. 150 tahun 2000 dimana jika karyawan mengundurkan diri akan memperoleh UPMK (uang penghargaan masa kerja) dan UPH (uang Penggantian Hak). hal ini ditentang oleh kalangan pengusaha karena hal ini didasari bahwa alasan karyawan mengundurkan diri adalah ingin mendapatakan penghidupan yang lebih baik di perusahaan lain (atau karir yang lebih baik) sehingga hal ini dirasa tidak fair jika diberikan kompensasi yang lebih. oleh karena itu, UU 13 Tahun 2003 memfasilitasi hal ini dengan menghilangkan klausul pemberian UPMK dan menggantinya dengan Uang Pisah. Definisi uang pisah adalah uang yang diberikan pekerja apabila memenuhi ketentuan pasal 162 ayat 2 UU 13 tahun 2003. uang pisah dibahas dan ditentukan oleh Pengusaha dan Pekerja (SPSI atau perwakilan pekerja) yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja.

Tanya – romarex_desam

Dear Milister,

Adakah yg tahu informasi hak-hak karyawan yang akan diperolehnya pada saat dia resign?

Bisa disertai dgn perhitungan detailnya seperti apa.

Yg dimana:

1. Masa kerjanya 3thn 2 bulan di perusahaan tsb.

2. Ada uang THR,uang rawat jalan (yg apabila tdk dipakai akan diberikan ke karyawan).

3. Annual leave masih ada sisa sekian hari.

Tanggapan 1 – Alden Nelson

Pak Desam,

Bagi karyawan resign hanya diberikan Uang Penggantian Hak ( diatur dlm UU No 13 th 2003 psl 156 ) & Uang Pisah ( diatur dlm PP atau PKB ).

Jika sdh ada PP atau PKB ditempat Bapak maka akan diatur ttg karyawan resign.

Contoh :

Ada perusahaan yg membuat PP bahwa karyawan resign mendapat uang pisah dgn ketentuan :

a. bekerja lebih 3th – 6th dpt uang pisah 1X upah

b. Bekerja 6th – 9 th = 1,5X upah.

1. Masa kerjanya 3thn 2 bulan di perusahaan tsb ( jika ada PP atau PKB yg mengatur ttg uang pisah bagi karyawan resign maka diberikan uang pisah sesuai dgn PP atau PKB refer pasal 156 ayat 4d)

2. Ada uang THR,uang rawat jalan (yg apabila tdk dipakai akan diberikan ke karyawan) ( THR tdk diberikan krn sesuai dgn Permenaker 4 th 1994 diberikan bagi karyawan yg putus hubungan kerja sejak 30 hari ssebelum jatuh tempo hari keagamaan kecuali yg bersangkutan resign 30 Juli 2011 )

3. Annual leave masih ada sisa sekian hari ( tentunya dibayar sesuai dgn pasal 156 ayat 4a)

Ini cuplikan UU No 13 th 2003 & Permenaker No 4 th 1994.

Pasal 156 ayat 4 th 2003 :

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusanaan atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 162 th 2003

1. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

2. Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanannnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

3. Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas, dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

Permenaker No 4 th 1994 Pasal 6

1. Pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan berhak alas THR.

Mungkin ada tambahan atau koreksi dr yg lain

Semoga bermanfaat,

Tanggapan 2 – Muamar Khadafi

Sedikit menambahkan dari penjelasan Pak Alden,

Tentang uang pisah memang sudah menjadi perdebatan sejak tahun 2000, hal ini dimulai tentang pemberlakuan Kepmenakertrans no. 150 tahun 2000 dimana jika karyawan mengundurkan diri akan memperoleh UPMK (uang penghargaan masa kerja) dan UPH (uang Penggantian Hak). hal ini ditentang oleh kalangan pengusaha karena hal ini didasari bahwa alasan karyawan mengundurkan diri adalah ingin mendapatakan penghidupan yang lebih baik di perusahaan lain (atau karir yang lebih baik) sehingga hal ini dirasa tidak fair jika diberikan kompensasi yang lebih. oleh karena itu, UU 13 Tahun 2003 memfasilitasi hal ini dengan menghilangkan klausul pemberian UPMK dan menggantinya dengan Uang Pisah. Definisi uang pisah adalah uang yang diberikan pekerja apabila memenuhi ketentuan pasal 162 ayat 2 UU 13 tahun 2003. uang pisah dibahas dan ditentukan oleh Pengusaha dan Pekerja (SPSI atau perwakilan pekerja) yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja.

Tanggapan 3 – iwan saputra

Bapak R. Desam,

Kalau boleh tahu..sekarang Bapak kerja dimana?

Status kerja permanent atau contract?

Kalau pengalaman saya mengenai pertanyaan Bapak baik kerja sebagai karyawan permanent dan contract.

1. Tidak ada dapat apa2 walau anda bekerja 3 tahun, 2 bulan.

2. Tidak dapat apa2 dan kemungkinan gaji terakhir tidak dibayarkan untuk menutupi sisa kontrak.

3. Habiskan segera cuti anda sebelum resign.

Jadi jangan lah resign bilamana tidak bisa menerima semua jawaban saya diatas.
Tapi semua tergantung kebijaksanaan Perusahaan dimana Bapak Bekerja.

Tanggapan 4 – Dirman Artib

Bapak Iwan Saputra Yth.

Point di bawah membuat pertanyaan besar di kepala saya.

2. Tidak dapat apa2 dan kemungkinan gaji terakhir tidak dibayarkan untuk menutupi sisa kontrak.

Apakah di tanah air sekarang sudah mempraktekkan hal ini, sehingga gaji terakhir digunakan untuk denda membayar sisa kontrak?

(Kalau gitu resign-nya sehari setelah terima gaji aja, resign nya pake verbal aja, ‘Pak/Bu saya minta berhenti, rematik saya kumat di ruang AC, saya mau berobat dulu ke S’pore’, nah kabur deh… )

Tanggapan 5 – iwan saputra

Pak Dirman,

Ya memang begitu keadaannya. Saya ada lihat teman2 saya mengalami hal seperti itu.
Dan di dalam kontrak mereka pun kadang tertulis seperti itu.

Khan kalau kita resign baik-baik intinya tujuannya adalah ingin mendapatkan Surat Keterangan Kerja dari Perusahaan sebelumnya. Jadi one month notice lah. Inti nya sama-sama enak lah. Dan baik perusahaan dan karyawan tidak merasa di rugikan lah.
Tapi saya nggak mengalami hal seperti itu karena di kontrak saya tak tertulis hal seperti itu. hanya bicara one month notice saja dan gaji terakhir saya tetap dibayarkan.

Coba deh..sesekali Bapak kerja di Indonesia. Siapa tahu menemukan surak kotrak kerja semacam yang disebutkan saya tadi..

Tanggapan 6 – romalex desam

Saya pegawai permanent Pak.

bukankah menurut UUTK 13 hak tersebut dpt diperoleh karyawan yg melakukan resign?

Tanggapan 7 – Riksha Lenggana

Yth Pak R.Desam & Pak Iwan.

Mungkin yg di utarakan oleh Pak Iwan terlalu ekstrim yah.
Sependek pengetahuan saya, baik kary.permanen maupun kontrak PASTI akan mendapat ‘sesuatu’ bila ybs resign.

Kalau 3 tahun 2 bulan dgn status permanen,akn mendapatkan 1 bulan gaji di luar gaji hak-nya (tergantung kebijakan kumpeni). Kary.kontrak juga akan mendapatkan gaji terakhirnya. Tentu akan dihitung sesuai jumlah hari dalam 1 bulan berjalan. Bila manajemen kumpeni akan memberlakukan denda,maka perhitungannya jadi : Jumlah Bulan sisa kontrak – 1 bulan Gaji sebelum resign.

Makanya untuk kary.kontrak,sebisa mungkin bicarakan baik-baik dengan pihak HRD / manajemen.
Apakah uang ganti rugi akan di berlalukan ataukah di bebaskan dengan konsekuensi tertentu. Sisa cuti & uang berobat pun akan dibayarkan dan masuk dalam gaji bulan terakhir.

Tanggapan 8 – iwan saputra

Dear Pak Riksha,

Kalau menurut Bapak, pandangan saya terlalu extrim. Saya mohon maaf..

Cuma itulah yang pernah saya alami dan teman-teman saya alami.

Jadi sekali lagi saya mohon maaf yach Pak Riksha dan Pak R. Desam.
Bila pandangan kita berbeda

Tanggapan 9 – Riksha Lenggana

Pak Iwan ysh,

Saya tidak bermaksud untuk memojokkan anda, karena kita di milis ini bersifat saling berbagi pengalaman.

Saya juga mohon maaf,karena saya tidak tahu kondisi yang anda ceritakan adalah kondisi yang sebenarnya.

The point is, dalam urusan resign atau end of contract akan selalu ada komunikasi antara kedua pihak mengenai HAK & KEWAJIBAN.

Tanggapan 10 – Yose

Kiranya penjelasan pak Rikhsa di paragraf terakhir sdh cukup jelas. Semuanya kembali kepada kondisi perusahaan masing-masing. Dan silakan dipelajari dan didiskusikan dengan pihak berwenang.

Dan yang penting, hidup tak berakhir di perusahaan lama, sedangkan di perusahaan baru kemungkinan besar dapat yang jauh lebih baik (kalau lebih buruk, ga bakal resign kan, apalagi ga dapat ‘sesuatu’ dari perusahaan).
Hal-hal seperti ini tidak selalu pasti sama. Kejadian di satu pihak beda dengan pihak lain.

Tanggapan 11 – iwan saputra

Saya setuju pendapat Bapak Yose..

Tanggapan 12 – Arief Fatkur Rahman

Dear pak Riksha,

Mengenai ketenaga-kerjaan, kalau masih berada dalam wilayah NKRI tentunya mengacu pada UU No 13 th 2003, silahkan bapak download di mbah Gugle.

Pada UU tersebut, perihal pengunduran diri ada di pasal 163 dan 156.

Selain mengacu undang-undang tentunya bapak juga harus melihat lagi peraturan di perusahaan bapak, karena tiap perusahaan berbeda-beda, terutama yang berkaitan dengan penghargaan masa kerja (pasal 156 ayat 3), ada perusahaan yang memberlakukkannya dan ada yang tidak.

Silahkan dicermati undang-undangnya pak, karena semakin banyak kita tahu rulesnya, posisi tawar kita makin kuat.

—–

Pasal 163

(1) Pekerja/buruh yanag mengundurkan diri atas kemamuan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)

Pasal 156 ayat (4)

Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;

c. pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Tanggapan 13 – ari widodo

Ini pertanyaan besar di kepala saya, bhw ada perusahaan yg memberlakukan dan ada yg tidak. Tidak masalah bila perusahaan memberlakukan, tp bagaimana klo tidak dan itu tercantum dalam kontrak kerja? Apakah bisa disebut perusahaan ini melanggar UU? Mana yg lebih tinggi hirarkinya, UU itu sendiri atau kontrak kerja?

Mohon pencerahannya.

Tanggapan 14 – iwan saputra

Kalau selama masih kerja jadi pekerja kontrak ginian.

Biasanya kontrak kerja yang paling tinggi..kalau UU Tenaga Kerja cuma ikutan doang..

Ibarat kita mendesign sesuatu..mana yang lebih tinggi Client Spec atau International standard (ASME/API) jawabannya biasanya Client Spec khan..

Tanggapan 15 – ‘Yose’ yoswill2001

Maksudnya, isi kontrak harus di atas ketentuan minimum yang disebutkan dalam UU NaKer? Kalau di luar ketentuan UU NaKer berart menyalahi spek minimum?

Tanggapan 16 – Arief Fatkur Rahman

Dear pak Ari,

Setahu saya untuk penghargaan masa kerja, pada Pasal 156 ayat (1) klausul yang digunakan di UU menggunakan logika ‘dan atau’, artinya boleh ‘ya’ boleh juga ‘tidak’, CMIIW. Tentunya UU lebih tinggi daripada peraturan perusahaan, karena itu buku peraturan perusahaan harus disetujui disnaker (ada stempel kecil di tiap lembar buku peraturan perusahaan), agar peraturan yang dikeluarkan perusahaan tidak bertentangan dengan UU dan peraturan ketenaga kerjaan lainnya.

—-

Pasal 156 ayat (1)

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat (4)

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Tanggapan 17 – ari widodo

Pak Arief,

IMHO nih, klo ada kata ‘dan atau’, yg saya tangkap koq bisa dua2nya atau salah satu ya….

Tanggapan 18 – Muamar Khadafi

Pak Arief,

sedikit menambahkan tentang penjelasan dan/atau

Semua TKI yang berangkat ke Luar negeri memiliki Passport dan KTLN (ini penggabungan)
Semua TKI yang berangkat ke luar negeri memiliki passport atau KTLN (ini pilihan)
Semua TKI yang berangkat ke luar negeri memiliki passport dan/atau KTLN (ini pilihan dan penggabungan)
artinya, pada kalimat ketiga mengandung dua makna yang terkandung dalam kalimat pertama dan kedua.

kesimpulan, dalam Pasal 156 ayat (1) mengandung makna;

1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (ini penggabungan bagi mereka (karyawan) yang masa kerjanya diatas 3 tahun)

2. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. (ini pilihan bagi mereka yang masa kerjanya dibawah 3 tahun)

Tanggapan 19 – Heru heruprabawa

Bapak Desam,

Setahu saya kalo status nya masih kontrak bapak tidak mendapat apa-apa bahkan
bisa kena penalti yg berupa pembayaran sisa kontrak dikalikan salary per
bulannya. (sesuai dengan UU No. 13 th 2003)

Kalo status nya sudah permanen, masih bisa mendapatkan uang pesangon asalkan
tata caranya sudah sesuai dengan syarat2 yg sudah diatur dalam peraturan
perusahaan atau PKB/perjanjian kerja bersama antara perusahaan dan serikat
pekerja yg berlaku.