Fix Period Contract (FPC) adalah status karyawan Non Permanen. Biasa digunakan oleh perusahaan, utamanya perusahaan asing kepada skilled employee (professional) karena sifatnya lebih menguntungkan dan lebih leluasa jika ada karir professional yang lebih menjanjikan kedepannya.

Tanya – Novriandy Darmawan

Dear Rekan2 semua,

Ada yang bisa bantu saya dengan pengertian ‘FIX PERIOD CONTRACT’ yang barusan saya dapat dari job offering dari salah satu perusahaan swasta. Berhubung saya masih awam dan belum pernah mendapatkan job offering seperti ini, mohon bantuannya untuk pengertian employee status tersebut. Apakah statusnya kontrak atau permanen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

Tanggapan 1 – ‘Denny Arifianto’

Pagi Mas Novry,

Fix Period Contract (FPC) adalah status karyawan Non Permanen. Biasa digunakan oleh perusahaan, utamanya perusahaan asing kepada skilled employee (professional) karena sifatnya lebih menguntungkan dan lebih leluasa jika ada karir professional yang lebih menjanjikan kedepannya.

Berbeda dengan non-professional yang lebih mengejar status permanen position karena pertimbangan benefit jangka panjang dan lebih menjamin kedepannya. Itu tadi adalah pandangan dari sisi employee.

Sedangkan dari sisi perusahaan, Fix Period Contract dapat lebih terukur untuk menentukan budget manpower dan menjamin kestabilan jika sewaktu-waktu terjadi dispute dalam operasional perusahaan.

Secara umum hitungan2nya antara FPC dan Permanen akan mendapatkan hak yang sama dari segi benefit, pesangon, asuransi dan lainnya, disamping perusahaan juga mempunyai hak memberhentikan sewaktu-waktu karyawan ybs jika dianggap tidak perform.

Jika jangka waktu FPC ini berakhir kita ada kesempatan melakukan nego kepada manajemen untuk mendapatkan yang penawaran yang lebih baik. Tidak menutup kemungkinan FPC ini ditawarkan menjadi permanen position dengan jaminan tunduk kepada system yang dibuat perusahaan.

Mungkin bisa sedikit menjawab…

Tanggapan 2 – Jamoto Saragih

Di Indonesia ada dua macam recruitment. 1. Karayawan Kontrak dan 2. Karyawan Permanen.

Jenis kerjasamanya:

Kontrak Kerja Waktu Tertentu untuk karyawan Kontrak, dan Kontrak Kerja Waktu tak Tertentu untuk permanen.

Jadi silahkan saja diterjemahkan. Semoga membantu.

Tanggapan 3 – Pandu Winarno

benar Pak,

untuk alasan mengapa suatu posisi bersifat kontrak dan posisi lainnya permanen, tergantung beberapa faktor, yg cukup significant adalah kebutuhan dan slot. untuk perusahaan KKKS, ada yg disebut RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja).

RPTK sbg dasar penyusunan organization chart. Lazimnya, posisi yg ada di RPTK ini bersifat permanen.

dari awal proses rekruitmen, calon pegawai sudah harus memahami status kepegawaian beserta konsekwensinya.

banyak juga yg menyatakan sbg pegawai kontrak (apalagi pasukan bayaran), rate nya jauh lebih tinggi dari pegawai permanen. pendapat yang bisa benar (dari sisi nominal), tapi juga menjadi keliru, ketika kompensasi & benefit, baik bersifat tahunan maupun long term, dimasukkan sbg indikator. rekan2 HR di KKKS tentu lebih paham, bahwa bagaimana pun, status permanen lebih diuntungkan (kepada pegawai), baik dari sisi legal, job security, kompensasi & benefit.

oleh karena itu, tanggungjawab depnaker lah untuk secara tegas mengatur dan melaksanakan UU tenaga kerja yg lebih berpihak kepada pegawai.

Tanggapan 4 – ‘#Rahmat Hidayat$’

Saya pikir kenapa gak dibuat simple aja,gak usah pakai pkwt atau pkwtt.buat aja langsung permanen dan non permanen.kata2 pkwt dan pkwtt itu hanya untuk menghilangkan kewajiban main contractor besar aja.saya sampai sekarang masih merasakan hal itu.terlebih ada kata bendera biru dan merah.dan lagipun pakai pkwt atau pkwtt utk meminjam uang kebank negara susah.karna mereka cuma mengenal kontrak dan permanen.

Tanggapan 5 – Novriandy Darmawan

Dear all,

Jadi apakah bisa di artikan fix period contract itu adalah kkwtt alias permanen?

Tanggapan 6 – ‘#Rahmat Hidayat$’

Tidak semua kkwtt itu disama artikan permanent.sejauh yang saya tau kkwtt tetap saja non permanent.hanya perlakuannya berbeda dengan kkwt.jika untuk kkwtt saya belum pernah ada yang kontraknya daily rate,kebanyakan mountly salary.dan biasanya kontraknya berdurasi 33bln.

Tanggapan 7 – Boorham Rifai

Fix(ed) Period Contract kalau bahasa Indonesianya bukannya berarti Kontrak Waktu Tertentu? Status pekerjanya berarti PKWT.

Tanggapan 8 – yallbert2005

Dear all,

Sepengetahuan saya bhw istilah KKWTT (Karyawan Kontrak Waktu Tak Terbatas) dan KKWT (Karyawan Kontrak Waktu Terbatas) banyak digunakan diperusahaan2. Kedua2 tsb di atas tetap karyawan kontrak alias bukan permanen tetapi perlakuannya berbeda.

KKWT ini murni karyawan kontrak dan diperpanjang atau terminate setiap habis kontrak, biasanya 6 bulan atau satu tahun kemudian nego lagi salary setiap habis kontrak.

Sedangkan untuk KKWTT ini hampir sama perlakuannya dengan permanen terutama utk penilaian karyawan. Nego salary hanya tahap awal saja (biasanya sdh ada standard nya berdasarkan level). Utk merit increase hanya mengikuti inflasi dan penilaian saja.

Tanggapan 9 – Rania Indrianingsih

Menurut saya istilah KKWTT (Karyawan Kontrak Waktu Tak Terbatas), hanya akal2an HR perusahaan tersebut, Pak.

mestinya kalo karyawan yg bersangkutan dinilai perform, katakan sudah 2x KKWT, ya langsung saja diangkat permanen.
Ini hanya pandangan dari saya, mungkin ada pendapat dari yang lain.

Tanggapan 10 – Ijeff fend

Rekans,

Bagi saya praktis aja, kalo msh disebut Kontrak di atas kertas ya
Kontrak ! Kalo Permanent ya Keluarkan SK ketetapan ! Gitu aja…gak
ada itu istilah KKWTT atau apalah..karena ada Idiom bahasa Kontrak.

Tanggapan 11 – Hadi leryflounder

sbenernya itu akal akalan orang HR biar dapet kredit point dari bosnya… maka dipake bahasa jelimet dan multi tafsir …. kapan orang indonesia ini maju ya…. simple dan ngak bikin akal akalan… saya setuju dengan pendapat mbak rania… dan mas jeft..

maaf kalo ngelantur.

Tanggapan 12 – Boorham Rifai

Status KKWTT ini yg membingungkan. Kontrak tapi tak terdefinisi dgn jelas kapan berakhirnya. Apakah ini sesuai dgn UU No 13 tahun 2003 atau aturan2 yg lainnya? Apakah di status ini juga akan mendapatkan uang severance, uang penghargaan dan uang perumahan jika mengundurkan diri sebagaimana jika statusnya KKWT?

Tanggapan 13 – heru.sadmiko

Suatu perjanjian kerja tentu saja dapat meliputi berbagai jenis pekerjaan, sepanjang pekerjaan tersebut memang diperlukan oleh pemberi kerja. Sedangkan ditinjau dari jangka waktu perjanjian kerja, pemberi kerja dapat saja membuat perjanjian kerja untuk suatu jangka waktu yang ditetapkan lebih awal atau tidak. Namun demikian, dalam rangka memberi kepastian hukum kepada pekerja dan pemberi kerja, perjanjian kerja yang dikaitkan dengan jangka waktunya dibagi menjadi 2 jenis perjanjian kerja. Kedua jenis perjanjian kerja yang diperbolehkan oleh Undang-undang tersebut adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT), dan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Pengertian perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersebut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu disebutkan sebagai berikut:

‘Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tidakn Tertentu yang selanjutnya disebut PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.’

PKWT memiliki dasar batasan bahwa jangka waktu perjanjian kerja sudah ditetapkan dari awal, dibatasi oleh suatu dasar khusus. Dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Jika dibandingkan dengan PKWTT, maka PKWT memiliki keterbatasan, hal ini karena PKWT tersebut tidak bersifat berkelanjutan, sehingga jangka waktu perlindungan kepada pekerja terbatas pada waktu tertentu tersebut. Salah satu upaya agar PKWT tidak diterapkan kepada setiap jenis pekerjaan, Undang undang memberikan perlindungan dengan pembatasan agar PKWT diterapkan pada situasi-situasi khusus. Hal ini berarti bahwa diluar situasi-situasi tersebut, PKWT tidak diperbolehkan. Adapun batasan situasi tersebut, dinyatakan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 sebagai berikut:

1. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

2. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

3. pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

4. perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Disamping itu, di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/MEN/IV/2004 diatur lebih lanjut mengenai persyaratan PKWT. Keputusan Menteri tersebut sebagai berikut:

1. PKWT untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.

2. PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Dalam hal pekerjaan tertentu yang diperjanjikan dalam PKWT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan maka PKWT tersebut putus demi hukum pada saat selesainya pekerjaan.

4. Dalam PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan selesai.

5. Dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu namun karena kondisi tertentu pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan PKWT.

6. Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan setelah melebihi masa tenggang 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian kerja.

7. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Adapun mengenai perjanjian waktu tidak tertentu, pengaturannya dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003. Undang-undang ini memberikan kesempatan kepada perusahaan/pemberi kerja untuk memberlakukan masa percobaan paling lama 3 bulan. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh karena sifat perjanjian yang bersifat berkelanjutan dan jangka panjang, maka perusahaan memerlukan waktu untuk evaluasi pekerja tersebut sebelum menjadi pekerja tetapnya.

Terima kasih