Secara teknis tidak ada masalah dalam pembongkaran platform di Indonesia. PT Dirgantara Indonesia telah mengembangkan teknik pembongkaran dengan shaped charged.

Tanya – djoko siswanto

Setiap mau bikin apa-apa selalu kendalanya dana/biaya.

Kecuali untuk training, existing PSC indonesia belum mencamtumkan dana u/research dan reinvestment for exploration,. Doakan sedang berjuang nih melalui tulisan-tulisan agar dlm kontrak upstream migas mendatang supaya disisihkan dana untuk reseach dan reinvestment for exploration, (sudah ada contoh koq Hybrid contract China, tinggal niru aja) mumpung pp-nya sedang dibuat, karna items contract selanjutnya akan diatur dgn pp. kalo berhasil menyisihkan 1% saja(u/research) dari hasil jual minyak (belum termasuk gas & LNG) maka akan tersedia dana sekitar US$200ribu/hari; selain itu diperlukan juga alokasi dana u/explorasi sebab kalo tidak dilakukan explorasi maka dalam waktu dekat kira-kira 10 thn kita akan menjadi net importer oil, kalo ini terjadi banyak temen-temen kita barangkali akan kehilangan pekerjaan. Keliatannya yg sudah ada kesepakatan menyisihkan dana untuk decommissioning (membesituakan platform offshore) kita punya sekitar 400 platform, kira-kira 5 tahun kedepan mulai akan di-remove, untuk platform yg besar anggarannya sekitar 1 juta dollar, bagi temen-temen yg punya technology paltform removal keliatannya boleh juga tuh…

Akan sangat berguna jika temen-temen ikut memberikan saran-saran tst dan saran lainnya ke Menteri yg sekarang atau DPR, mumpung pp-nya sedang dibahas, sebab jika pp-sudah terlanjur dibuat & tidak mencamtumkan hal itu maka kendala yg klasik akan terulang lagi…,meskipun saran belum tentu berhasil palig tidak sudah berbuat untuk rakyat/bangsa indonesia kedepan…,

Tanya – burip

Pak Djoko,

Saya pernah ikut seminar mengenai platform removal, dengan technology dari luar biaya bongkarnya saja = biaya pembangunan. Waktu itu ada yang mengusulkan dengan cara alternatif, yaitu denganmendatangkan ORANG-ORANG MADURA, Insya Alloh selesai. Toh ikan Piranha saja dapat menghabiskan kudakan ?

Tanggapan 1 – djoko siswanto

Benar, saya juga usul begitu, tapi Pertaminanya ngak mau dgn alasan safety dan pencemaran laut, katanya kalo orang madura yg motong mereka ngak bisa nutup sumurnya sehingga dikawatirkan masih dimungkinkan keluar fluida yg bisa mencemari laut. Disamping dikawatirkan orang madura tidak bisa memotong sampai kedasar laut, Angkatan laut juga protest takut kapal selamnya bocor karna mendarat di atas bekas kaki platforms…singkatnya orang madura dikawatirkan tidak dpt menginguti standard keselamatan…

Tanggapan 2 – ‘Dr.-Ing. I.B.K.Narayana’

Hallo teman – teman,

Untuk Plattform Removal ini nampaknya masih saling dorong – dorongan tanggung jawab antara Pertamina dan Migas siapa yang membiayai.

Kontrak PSC sebelum tahun 80 tidak memasukkan Klausul removal itu, sehingga untuk Kontrak sebelum tahun 80 an masih nggak tahu bagaimana kelanjutannya.

Nampaknya Investasi ke arah Plattform Removal masih menunggu dulu peraturan pemerintah dan dananya, baru ada pasar.

Tanggapan 3 – ‘Gusti S. Sidemen’

Halo juga Pak,

PPnya sudah ada, PP No. 17 tahun 1974. Masalah biaya, saya rasa itu konsekwensi logis dari setiap usaha. Mungkin bisa dimasukkan biaya operasi. Dalam PP 17 kelihatannya yang bertanggung jawab adalah perusahaan, yang dapat berarti KPS atau pertamina, tergantung bagaimana negosiasi antar mereka.

Secara teknis kelihatannya tidak ada masalah dalam pembongkaran platform di indonesia. PT Dirgantara Indonesia telah mengembangkan teknik pembongkaran dengan shaped charged. Dahana juga kelihatannya mampu memproduksi shaped charge yang diperlukan.

Tanggapan selengkapnya dapat dilihat dalam file berikut: