Pelaksanaan sertifikasi peralatan membutuhkan dua perusahaan PJIT yang berbeda, satu untuk melaksanakan NDT-work dan satu lagi melaksanakan pekerjaan review dan sertifikasi ke Ditjen. Migas. Untuk peralatan baru memerlukan witness dari Ditjen. Migas didalam pembuatannya berdasarkan surat edaran Dir. Teknik Ditjen Migas dan pekerjaan NDT work dibebankan kepada manufaktur atas biaya owner/user ( karena dimasukkan dalam scope kontrak ), sedang sertifikasi dibebankan kepada owner/user. Sedang untuk PSV, bagi PSV lama yang akan di-resertifikasi biasanya staff migas diundang untuk melihat dan mensahkan proses segel, tanpa melalui PJIT. Penyegelan PSV baru juga demikian, perlu di-witness oleh staf Ditjen Migas, dimana penyegelan ini dapat dilakukan ditempat owner / user ( tidak harus di manufaktur ). Pemutusan segel biasanya dilakukan oleh karyawan owner yang sudah diberi kewenangan oleh Ditjen. Migas untuk melakukannya. Wewenang ini tidak terlalu rumit untuk diperoleh, karena ditjen Migas sering mengadakan pelatihan pemutus segel tersebut.

Tanya – ‘Priatna, Waluya’

Mohon bantuan rekan-rekan mengenai permasalahan sebagai berikut : peraturan atau standard yang menyatakan bahwa kalibrasi ataupun sertifikasi PSV harus di witness oleh Migas atau Depnaker. Sebagai informasi untuk project yang datang dari luar negeri (Thailand, Malaysia, Australia, dsb.), hanya di witness dengan Client Representative yang bersangkutan. Kalau hal tersebut diatas dapat dilakukan di Indonesia, maka contractor / client bisa save budget.

Tanggapan 1 – agus.ibrahim

Lihat surat edaran ditjen MIGAS no 3177/38.01/DMT/2001 date 9-October-2001. Berdasarkan surat ini semua SKPP untuk PSV maupun equipment harus dilakukan oleh end-user / owner. Cuman yang belum jelas apakah ketentuan ini berlaku surut sesuai dengan tanggal dikeluarkan atau 6 bulan sesudahnya (merefer ke ASME code). Mungkin dari rekan2 PJIT (Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik) ex. Marindotech atau Radiant utama bisa menjelaskan lebih detail??

Tanggapan 2 – ‘sulaeman’

Dear Sir,

Mungkin saya hanya bisa menceritakan apa yang biasa kami kerjakan didalam masalah sertifikasi ini.

Pelaksanaan sertifikasi peralatan membutuhkan dua perusahaan PJIT yang berbeda, satu untuk melaksanakan NDT-work dan satu lagi melaksanakan pekerjaan review dan sertifikasi ke Ditjen. Migas. Untuk peralatan baru memerlukan witness dari Ditjen. Migas didalam pembuatannya berdasarkan surat edaran Dir. Teknik Ditjen Migas ( saya lupa no. nya, tetapi baru keluar pertengahan Oktober 2001 ), dan pekerjaan NDT work dibebankan kepada manufaktur atas biaya owner/user ( karena dimasukkan dalam scope kontrak ), sedang sertifikasi dibebankan kepada owner/user. Sedang untuk PSV, bagi PSV lama yang akan di-resertifikasi biasanya staff migas diundang untuk melihat dan mensahkan proses segel, tanpa melalui PJIT. Penyegelan PSV baru juga demikian, perlu di-witness oleh staf Ditjen Migas, dimana penyegelan ini dapat dilakukan ditempat owner / user ( tidak harus di manufaktur ). Pemutusan segel biasanya dilakukan oleh karyawan owner yang sudah diberi kewenangan oleh Ditjen. Migas untuk melakukannya. Wewenang ini tidak terlalu rumit untuk diperoleh, karena ditjen Migas sering mengadakan pelatihan pemutus segel tersebut.

Semua ini dilakukan karena industri Migas secara garis besarnya dikuasai negara, dimana PERTAMINA dan KPS hanya merupakan pelaksana dan operator dari usaha milik negara.

Tanggapan 3 – ‘Priatna, Waluya’

Pak Agus,

Terima kasih atas keterangannya, tapi kok hanya PSV saja ( saya tidak bicara Vessel ) dan bagaimana dengan instrument-instrument yang lainnya seperti switches, transmitter, karena PSV adalah safety terakhir dari system. Bagaimana PSV yang di sertifikasi dan di witness oleh Depnaker, apa harus ikut peraturan Migas juga.