Badan resmi standarisasi kita adalah BSN (yang memberi stempel). Untuk MIGAS yang bertugas memformulasikan adalah Dirtek MIGAS (diserahkan Sektoral). Jadi kalau selesai Formulasi, BSN tinggal stempel.

Pembahasan – Dr.-Ing. I.B.K.Narayana

Pak Waskita,

Saya sedang mengusahakan Grant dari Pemerintah Jerman dalam masalah ini dengan bekerjasama dengan Direktur Teknik MIGAS. Kantor saya adalah merupakan perwakilan pemerintah Jerman dalam kerjasama Research dan Technology, baik untuk Private maupun G to G.

Jadi masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia adalah sbb :

1. Di Industri Migas saat ini ada lebih dari 2300 Standard dari berbagai negara (Amerika, Inggris, Perancis, Canada).

MIGAS berkeinginan hanya ada satu standard, apapun namanya (Mungkin adopsi Amerika atau Inggris) dengan tujuan sbb :

a. Mengurangi Economic of Scale Supllier. Jadi kalau ada perusahaan Kecil dan menengah, dia nggak perlu menyiapkan banyak standard, cukup satu. Jadi factor Overhead baik dalam Produksi maupun pengembangan SDM bisa terkonsentrasi.

b. Sebagai Media Technology Transfer, Jadi kalau sudah ada standard, biasanya akan dijelaskan secara detail yang merupakan suatu Media Technology Transfer juga.

c. Standarisasi dengan memperhatikan keadaan Regional juga adalah Cost Reduction. Migas memberi saya suatu contoh
Pengembangan Plattform di Laut Jawa yang tidak menuruti
Standard yang ada di Laut Utara amupun Gul of Mexico. Cost
Reductionnya adalah sampai 30 %. Contoh yang gampang adalah di
laut utara dipersyaratkan test sampai minus 40
derajat Celcius, yang mana tentunya mustahil terjadi di
Indonesia.

2. Walaupun Alasan diatas sudah banyak diketahui orang, namun Budget
Untuk pengembangan standarisasi ini sangat minim. Hal
ini karena uang yang masuk dari Minyak langsung ke Dep. Keu. Jadi
investasi untuk pengembangan SDM MIGAS Indonesia sangat
tergantung dari aktivitas private Bussiness. Sampai saat ini standard
yang diadopsi baru 61 an.

3. Di MIGAS Dunia sudah ada sekarang pengembangan TC 67. Namun
perkembangannya sangat lambat. Seperti yang anda tahu,
Standarisasi merupakan ‘Game of the Big Company’, Private Sector
merupakan motor dari perubahan standard. Untuk itu dalam
penerapan Standard perlu ada pendekatan Innovative dari Pemerintah.
Saya memberi Contoh Jerman termasuk yang innovative
dalam hal penerapan Standard. Dalam penerapan UMTS Standard (Sesudah
GMS untuk Tel. Cellular) diadakan Lelang untuk Big
company untuk menerapkan Standardnya dalam pasar. Pemenangnya adalah
2 Company. Dan Pemerintah Jerman mendapatkan 100
Milyard DM dari kedua company tersebut. Uang ini dipergunakan untuk
mendidik SDM, mengembangkan Supplier, biaya Research
dan Universitas dalam Standard yang baru tadi dengan cara yang pro
Performance. Jadi ada pemisahan yang jelas antara tugas
Publik dan tugas Private Industry.

4. Dalam Standard TC 67, ada dimungkinakan Regional Annex, yaitu yang
merupakan kekhasan daerah kita. Indonesia negara Tropis
tetapi relatif banyak gempa. Nah hal ini bisa dimasukkan sebagai
requirement khusus untuk Indonesia, dengan tujuan Cost
Reduction.

5. Problem Budget di MIGAS adalah untuk membiayai Scientist Indonesia

(Mis. dari ITB) yang bertugas memformulasikan Standard ini. Kita tentunya tahu
antara Research dan Standard berkembang bersama – sama. Contoh untuk ini
adalah Custody Transfer kita di Pipeline Indonesia Singapore, Kita masih
pakai Orifice, mereka sudah Ultrasonic. Jadi adanya ketidaksinkronan
antara
pengembangan Bussiness (yang lari sangat jauh), Standard (Pemerintah
sebagai
Mediator, jalan sangat lambat) dan Research (lebih lambat lagi). Meminta
tambahan Budget bukan suatu hal yang populer di jaman sekarang.

6. Jalan keluar yang bisa diambil adalah dengan cara minta Grant pada
negara
lain, dengan cara Win to Win Solution. Jadi
misalnya minta Grant ke Amerika untuk finance kerjasama Scientist
Amerika – Indonesia ( misalnya dari ITB) untuk budget
standarisasi Drilling (karena Interest Industry Amerika pada
Drilling),
Pipeline pada negara Jerman dll. Tujuannya adalah
dengan memanfaatkan Interest Industry tersebut kita bisa punya satu
standard yang bisa cost reduction dan effective.
Jika tidak maka yang terjadi adalah seperti sekarang, Supplier Migas
yang ada di Indonesia masih terbatas pada ‘Tukang
Jahit’ (maaf !) dari part – part luar negeri dan Konsultan.

Demikian urun rembug dari saya.

Tanggapan 1 – ‘Waskita Indrasutanta’

Baik sekali apabila ada yang bisa memberikan Grant untuk mendanai standardisasi yang semua dari kita sudah mengetahui manfaatnya. Asalkan saja itu adalah Grant murni (maaf) tanpa ‘udang dibalik batu’ seperti ungkapan Pak Narayana dibawah: ‘Standarisasi merupakan ‘Game of the Big Company”.

Biar bagaimanapun, suatu Badan Usaha (Company) mempunyai kepentingan komersiil. Dana dan effort yang diberikan merupakan suatu investasi yang perlu ada return dan gain.

Dalam ke-ikutsertaan saya dalam KSKI (Komite Standardisasi Komunikasi
Industri) sebagai Badan Pekerja dari BSN yang sekarang dikoordinir oleh BPPT, saya cenderung akan peran dan keterlibatan dari Pengguna (User) Standard sebanyak mungkin. Pengguna adalah yang paling tahu segala
tetek-bengek (maaf kata pertamanya) dalam dunia nyata di lapangan. Jadi,
Pengguna-lah yang seharusnya lebih menentukan standard. Dalam hal ini
Engineering Company dikategorikan sebagai User. Dengan demikian,
standard yang dihasilkan merupakan kesepakatan User sendiri yang lebih
bisa dipastikan untuk dipergunakan.

Sebagai informasi, Fieldbus Foundation menentukan bahwa prioritas suara
adalah para User, sehingga Standard dan Spesifikasi yang dihasilkan
sangat menguntungkan User. Salah satu contohnya, User menghendaki agar
Fieldbus cable harus bisa menggunakan Instrument cable (twisted pair
overall shielded, individually shield optional) biasa, dan standard
serta spesifikasi yang dihasilkan juga demikian.

Yang bakalan rumit saat ini adalah belum adanya kesepakatan dari para Pengguna sendiri untuk standard yang akan dipakai. Pengguna berbasis
dari AS bersikeras menggunakan standard dari AS, Jerman dengan DIN,
Jepang dengan JIS, Inggris dengan BS, dsb., dsb. Manufaktur juga membuat
produknya sesuai dengan standard di negaranya, meskipun banyak yang
memproduksi dengan multi standard. Apakah kita akan merangkum semua
standard yang kita anggap baik sebagai standard BSN? Walaupun demikian,
standard tersebut tetap harus mematuhi dan memenuhi standard
internasional yang berlaku, bukan? Mengapa kita tidak ikut berperan
serta saja pada penyusunan standard internasional, sehingga
kepentingan-kepentingan yang spesifik Indonesia bisa di suarakan dalam
komite-komite standardisasi internasional. Saya kira BSN sudah
melaksankan ini, sayangnya apakah yang ditus dalam komite2 internasional
tersebut sudah bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan kita, dan migas
pada khususnya.

Salah satu contoh lagi, LKN (Lembaga Kelistrikan Nasional, maaf kalau
salah eja) sendiri kewalahan hanya untuk misalnya electrical receptacle.
Di Indonesia sebagian besar memang peninggalan Belanda atau Eropa (2-pin
bulat dengan ground di samping), tetapi banyak pula dipasaran yang BS
(2-pin square dengan 1-pin square untuk ground), US standrard (2-pin
flat dan 1-pin round untuk ground), dsb.

Tanggapan 2 – Subaga Widiatmaka

Sepertinya tidak ada grant yang gratis pak, mesti ada manfaatnya buat negara
yang bersangkutan, itu merupakan persyaratan mereka dalam memberi grant.
negara seperti german dalam memberi grant standardisasi akan memperoleh beberapa keuntungan di Indonesia :

1. Produknya lebih acceptable di Industri Oil & Gas Indonesia.

2. Hubungan lebih harmonis antara Industri german dengan Oil & Gas industry
Indonesia.

3. Kurang lebih seperti tender-lah, siapa yang berani memberi grant ke Indonesia, standardnya akan lebih diikuti.

4. German juga akan banyak memahami, dimana saja produknya di gunakan di oil
& gas, Karena selama ini orang-orang industri german terlalu konservatif
sehingga kurang mengetahui bahwa produknya sudah banyak digunakan di
Industri Migas. Produknya biasanya masuk Oil & gas lewat raksasa-raksasa
suplier dunia seperti Siemen, Thyssen kruf, Haliburton, sclumberger.

Tanggapan 3 – ‘Dr.-Ing. I.B.K.Narayana’

Pak Waskita,

1. Badan resmi standarisasi kita memang BSN. (Jadi yang ngasih stempel).

2. Untuk MIGAS yang bertugas memformulasikan adalah Dirtek MIGAS (diserahkan
Sektoral). Jadi kalau selesai Formulasi. BSN
tinggal stempel. beres.

3. Secara International TC-67 ada Lembaga Mirrornya disini (ada team Migas
plus wakil dari PSC). Setahu saya mereka sangat
aktif ikut di pengembangan ISO TC 67 international. Perkembangan TC 67
International tadi sangat lambat, karena mereka
juga mengambil keuntungan dengan tidak berkembangnya standard.
(Tergantung the Power of Big Game tadi).

4. Yang kita ingin kembangkan adalah Regional Annex dari TC 67 tadi (Jadi
hanya mencakup keadaan Khusus Indonesia). Untuk ini
perlu argementasi Ilmiah dibangun. Migas selalu gelagapan, kalau misalnya
kita menerapkan suatu standard sesuai keadaan
Indonesia, terus ditanya sama Engineer Asing alasannya apa. Jadi kita
perlu argumentasi ilmiah untuk memperkuat alasan
itu. Nah budget untuk membiayai Scientis Indonesia itu yang nggak ada.

5. Yang paling bagus, tentunya kalau pemerintah kita sadar, bahwa
standarisasi merupakan hal yang penting dan menyediakan
Budget cukup untuk itu. Agar orang lain nggak perlu campur tangan. Dalam
kenyataan ini tidak jalan. Contoh jikalau dalam
KERIS (Cost Reduction Indonesian Style) program disentuh masalah
standarisasi, terus PSC harus nyetor dana pembiayai
scientist kita untuk bantu standarisasi kita. Itu paling bagus. Nyatanya
keadaan sekarang bagaimana ?, Berapa Budget untuk
Standarisasi ini ?. Sangat kecil dibanding Omset keseluruhan industri
Migas ini.

6. Pilihan Kedua adalah dengan memanfaatkan interest industri asing. Karena
interest dari kita (untuk memperkecil Cost of
Economic Scalenya) hanya supaya ada satu standard, apakah itu asalnya
API, ASME, DIN atau JIS. saya kira yang penting
hanya ada satu di Indonesia. Atau dicampur. Pipeline ngambil dari DIN
misalnya, Drilling ngambil dari API dll, Rotating
Equipment ngambil dari Perancis dll. Untuk ‘Udang di Balik Batu’ saya
kira semua orang tahu tidak ada yang gratis di dunia
ini. Masalahnya apakah kita punya satu partner yang dominan, atau kita
punya partner banyak yang dominan (API, DIN dan
JIS) sehingga kita yang lemah bisa memanfaatkan dari situasi kompetisi
mereka. Lagipula untuk bisnis sudah ada peraturan
yang jelas (Bidding dll).

7. Dengan adanya satu standarisasi, efek technology transfer lebih mudah,
economic scale lebih mudah. Ini akan bisa
memperkecil Entry Barrier bagi Part Supplier Indonesia untuk berkembang.

Kerjasama dengan Jerman ada untungnya bagi
Indonesia yaitu tidak satupun dari ‘The Seven Sister (Caltex, Gulf dll)’
di Migas dunia yang berasal dari Jerman (Setidak – tidaknya itu argumen saya).Tapi kalau yang lain bisa mencarikan jalan
keluar dari keadaan ini (Budget kecil,
standarisasi nggak berkembang) saya kira Dirtek MIGAS akan sangat
welcome.

8. Lebih dari itu sebetulnya adalah kesadaran kita bersama termasuk
pemerintah, bagaimana kita mengelola Industri Migas ini.
Yang saya lihat sekarang pengelolaan masih orientasinya ke pengelolaan
penerimaan negara. Jadi bagaimana memperbesar
revenue dan memperkecil pengeluaran lewat aturan dll.

Pemikiran pengembangan Industri yang utuh (Standarisasi, R & D,
Technology Development, Insentif negara untuk R & D) dll
masih dikatakan belum ada komitmen yang jelas di MIGAS. Mungkin karena
kita dulu mengembangkan Technology bukan di Migas
(BPIS). Contoh Norwegia yang cadangan minyaknya lebih kecil dari kita
bisa menginternasionalkan perusahaan MIGAS nya.

Mungkin dalam Instrumentasi Pak Waskita bisa mempelopori ke arah sana.

Tanggapan 4 – djoko siswanto

Sekedar info tambahan: untuk mengembangkan standard
bidang pemboran mungkin bisa kerjasama dgn ITB, disana
ada beberapa DR.bidang pemboran spt. DR. Doddy
Nawangsidi, DR. Rudi Rubiandini, DR. Asep Kurnia, DR.
Tofan Marhaendrajana dan DR.DR lainnya di jurusan Tek.
Minyak ITB, kalau tidak salah DR. Taufan salah satu
karya tulisnya mengurangi cost pemboran secara
teknik…

Tanggapan 5 – Gusti S. Sidemen

Kalau nggak salah dalam halaman depan standar atau
rekomendasi praktis tertulis kurang lebih: standar ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan justifikasi teknis dan
seterusnya. Jadi pada prinsipnya penyesuaian oleh pemakai adalah
dimungkinkan. Apalagi kalau nggak ada kaitan dengan aspek legal
seperti keperluan asuransi. Kalau masalah justifikasi teknis yang
kembali ke mekanika teknik, analisa kelelahan, pengaruh kondisi
operasi. Saya melihat tidak ada kesulitan bagi engineer Indonesia
untuk beragumentasi dalam hal yang berhubungan dengan bidang
keahliannya.

Standar migas yang disusun selama ini, juga saya lihat setelah
selesai di konsesnsuskan nggak ada yang nengok lagi. Dalam
kerja keseharian ya kembali digunakan ASME/ASTM/API/BS.

Orientasi pengembangan standar saya rasa perlu sedikit
dibelokkan. Jangan hanya menterjemahkan yang sudah ada, tetapi
lebih kepada memanfaatkan yang sudah ada plus menyusun yang
memang diperlukan, seperti misalnya standar kompetensi.

Sebagai contoh welding inspector atau ahli korosi Indonesia yang
secara kurikulum dan sistem palatihannya lebih intensif dari AWS
tetap saja tidak diakui oleh fabricator multinasional di tanah air.
Dengan membuat standar kompetensi dan kesetaraan pengakuan
maka produk nasional bisa bersaing. Dan ini sekedar contoh.

Banyak hal-hal lain yang perlu sebenarnya dipikirkan. Dengan
semangat gotong royong dan keberadaan internet perumusan
standar tidak selalu memerlukan dana besar. Karena penyusunan
standar tidak berarti selalu diawali riset mahal. Ya, kumpul-
kumpulnya di hotel sedikit dikurangi, saya masalah dana bukan
kendala yang substansial.

Tanggapan 6 – ‘Tahzudin Noor’

Wah kalo topik ini masih umum terus ya kapan selesainya, jangan-jangan
sampai hardisk ku overflow juga belum kelar juga kali. Kalo masih
terlalu luas jangan-jangan kawan yang satu berseberangan dengan kawan
yang lain, hanya gara-gara yang ada di kepala yang satu melihat sisi
kiri sedang kepala yang satunya lagi lihat sisi sebelah kanan.

Kalo boleh menyela lho ini. Kelihatannya harus dipilah-pilah kali ya.

Kadang ada standard yang maksudnya menyeragamkan mungkin seperti satuan
atau ukuran kali ya.
Kadang ada standard yang maksudnya minimum requirement yang harus
dipenuhi, sehingga setiap orang/badan boleh memilih dan memakai standard
yang lebih bagus/unggul dari standard tersebut.
Kadang ada standard yang maksudnya……….etc

Saya rasa negara manapun toh juga saling mengadopsi standardnya, satu
sama lain ( karena pertimbangan-pertimbangan yang sudah tertentu).

Tergantung standard mana yang paling fit for purpose. Perusahaan Amerika
di Amerikanya saja mungkin kalau test PLC yang untuk safety juga banyak
yang pakai TUV nya German kali ya.

Mohon maaf kalau saya ini cuma mengganggu dan salah lagi. Silakan
dilanjut biar makin seru.

Tanggapan 7 – djoko siswanto

Saya pikir juga begitu, jika ada kendala biaya dsb,
gimana kalo pake skala perioritas, kalo tujuan pake
standard ini/itu untuk mencegah kecelakaan, menurut
saya skala perioritasnya bukan standar,karna menurut
data statistik 80% kecelakaan disebabkan oleh
kesalahan manusia, jadi yg mesti dijawab gimana supaya
pekerja indonesia peduli akan keselamatan dirinya,
orang lain, lingkungan tempat kerja dst….mngenai
peralatan kalo kita mengikuti pentujuk jadwal
maintenance pabrik pembuat kayaknya aman-aman aja ngak
perlu pusing harus diinspeksi dsb..

Tanggapan 8 – djoko siswanto

Dear temen-temen yg lagi bersemangat,

perlu juga dingat lho, sesuai UU migas yg baru taun
ini harus sudah selesai beberpa pp-nya dari 18 pp yg
direncanakan akan diciutkan menjadi 7 atau 8 pp saja,
diintern migas sendiri sedang ada perbedaan pendapat
yg cukup tajam mengenai dua buah pp, salah satu pihak
berpendapat kemungkinan dit tek migas tidak ada lagi
karna mengenai HSE akan diserahkan tanggung jawabnya
kepada masing-masing sector (hulu dan hilir) sesuai
dgn uu-nya, dilain pihak masih mau dipertahankan tetap
berada di dit tek migas, uu-nya menghendaki nantinya
di migas cuma ada dua direktorat saja (hulu dan hilir)
biar mnegurangi birokrasi, menganai satu standard baik tapi juga perlu diingat kedepan era globalisasi kita tidak bisa memaksakan
orang untuk memakai standar kita karna bisa saja
standar mereka memang lebih baik…,

Tanggapan 9 – ‘Gusti S. Sidemen’

Saya rasa dittek itu bukan menyangkut semata-mata menyangkut
masalah HSE, tetapi lebih kepada technical regulation(regulasi
keteknikan). Antara lain fungsinya untuk memajukan industri
nasional, mempromotori industri kecil dan menengah dari sisi
aturan permainan secara teknis. Mengingat banyak kesepakatan
regional seperti APEC, WTO secara signifikan akan membawa
dampak kepada pertumbuhan industri nasional termasuk dalam
bidang migas. Kalau menurut undangundang migas baru bisa jadi
Ditjen Migas yang dibubarkan, wong semuanya bisa diserahkan
ke badan. Tetapi hal ini tentu masih bisa diperdebatkan secara
panjang. Keputusan apapun yang diambil, sepatutnya
mempertimbangkan kemaslatan rakyat banyak di republik tercinta.
Jangan hanya menyenangkan Mr/Mrs. IMF dan Bank Dunia.

Tanggapan 10 – djoko siswanto

Benar sekali memang kedepan pemerintah bersama dgn DPR
merencanakan akan menghapus semua kepres dan kepmen,
karna dinilai hanya mementingkan presiden dan menteri
atau individu lainnya, jadi yg terendah hanya pp.,
sedang pp diharapkan masukannya baik dari dpr maupun
seluruh masyarakat dgn demikian kepentingan masyarakat
banyak akan terpenuhi. Mungkin ditjen migas akan bubar
karna ditjen migas hanya dibentuk berdasarkan keppres
bukan uu. sedang pertamina yg dibentuk dgn uu.8 bisa
dibubarkan. tahun ini akan dibuat pp.nya untuk
membubarkan pertamina dan akan dibuat pp untuk
membentuk bandan usaha baru pengganti pertamina.

Tanggapan 11 – ‘Gusti S. Sidemen’

PP nya mungkin 8. Tetapi aturan main supaya transparan saya
rasa perlu ratusan/ribuan. USA sekitar 3000-an (angka kasar,
data akurat ada pada saya, cuma nggak sempat buka)aturan untuk
industri migasnya. Demikian juga UK sehingga Indonesia boleh
dibilang minim aturan.

Tanggapan 12 – djoko siswanto

bikin uu. yg cuma 46 halaman saja 5 thn apalagi bikin
tetek bengek yg ribuan sampe kapan akan selesai….
supaya semuanya transparat makanya indonesia berniat
akan menghilangkan semua keppres dan kepmen, yg paling
rendah nantinya hanya pp yg prosedur pembuatannya akan
dikonsultikan ke semua pihak, sedang yg bersifat
bisnis semuanya akan diserahkan kepada mekanisme pasar
bebas, pemerintah nantinya tidak akan mengatur bisniss
, subsidi akan hilang dsb supaya tidak akan lagi
kkn….

Tanggapan 13 – ‘Gusti S. Sidemen’

Agak menarik memang struktur kelembagaan yang dikemukakan
Pak Joko. Jadi saya tertarik untuk ikut nimbrung lagi. Kalau dilihat
badan pengatur yang ada di luaran seperti badan pengatur listrik ,
badan pengatur gas lebih terfokus pada pengaturan aspek bisnis,
seperti persaingan sehat, antimonopoli, prosedur tender, penentuan
tarif, dsbnya. Sedangkan masalah lingkungan dan keselamatan
serta lain-lainnya ditangani oleh organisasi pemerintahan yang lain.
Barangkali maksudnya untuk mengurangi pemusatan kekuasaan
pada satu lembaga. Kalau dilihat lucunya, mungkin maksudnya
mbok bagi-bagi rejeki gitulah. Tapi bagaimanapun sejarah akan
mencatat apakah uu migas baru akan membawa kesejahteraan
atau malah malapetaka bagi negeri tercinta Indonesia.

Tanggapan 14 – djoko siswanto

Aduh jangan berfikir negatif atau pesimis dulu dong,
saya kira tak ada satupun orang yg berbuat untuk
malapetaka negeri kita tercinta, uu kan sudah
didiskusikan oleh banyak pihak…yg jelas melalui
pertamina sudah banyak orang berkorupsi milyaran dolar
koq masih juga mau dipertahankan aneh…, saya kira
setiap perubahan tujuannya untuk perbaikan, kata
seorang filsafat ‘tak ada perjuangan tanpa
pengorbanan’, jadi nanti dgn uu. baru banyak yg harus
jadi korban ya itu memang sudah sangat amat wajar…,
istilahnya pak gusti ‘tak ada makan siang gratis’…

Tanggapan 15 – ‘Gusti S. Sidemen’

Kalau nggak salah dalam halaman depan standar atau
rekomendasi praktis tertulis kurang lebih: standar ini tidak
dimaksudkan untuk menggantikan justifikasi teknis dan
seterusnya. Jadi pada prinsipnya penyesuaian oleh pemakai adalah
dimungkinkan. Apalagi kalau nggak ada kaitan dengan aspek legal
seperti keperluan asuransi. Kalau masalah justifikasi teknis yang
kembali ke mekanika teknik, analisa kelelahan, pengaruh kondisi
operasi. Saya melihat tidak ada kesulitan bagi engineer Indonesia
untuk beragumentasi dalam hal yang berhubungan dengan bidang
keahliannya.

Standar migas yang disusun selama ini, juga saya lihat setelah
selesai di konsesnsuskan nggak ada yang nengok lagi. Dalam
kerja keseharian ya kembali digunakan ASME/ASTM/API/BS.

Orientasi pengembangan standar saya rasa perlu sedikit
dibelokkan. Jangan hanya menterjemahkan yang sudah ada, tetapi
lebih kepada memanfaatkan yang sudah ada plus menyusun yang
memang diperlukan, seperti misalnya standar kompetensi.

Sebagai contoh welding inspector atau ahli korosi Indonesia yang
secara kurikulum dan sistem palatihannya lebih intensif dari AWS
tetap saja tidak diakui oleh fabricator multinasional di tanah air.
Dengan membuat standar kompetensi dan kesetaraan pengakuan
maka produk nasional bisa bersaing. Dan ini sekedar contoh.
Banyak hal-hal lain yang perlu sebenarnya dipikirkan. Dengan
semangat gotong royong dan keberadaan internet perumusan
standar tidak selalu memerlukan dana besar. Karena penyusunan
standar tidak berarti selalu diawali riset mahal. Ya, kumpul-
kumpulnya di hotel sedikit dikurangi, saya masalah dana bukan
kendala yang substansial.