Definisi Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu (nah disini ada kadar maksimum) yang menyebabkan lingkungan tidak dapat memenuhi fungsinya (beban maksimum).

Tanya – nur.hasan@ikpt

Saya baca buku Himpunan Peraturan Tentang Pengedalian Pencemaran Air keluaran Kementrian Lingkungan Hidup tahun 2002. Mohon pencerahan dari rekan-2, pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : KEP-51/MENLH/10/1995.

1. Kadar boleh beda untuk industri beda ?

Lampiran B.I : Untuk Industri Soda Kostik

Contoh : Nikel 1.2 mg/L

Lampiran B.II : Untuk Industri Pelapisan Logam

Contoh : Nikel 1.0 mg/L

kenapa boleh beda padahal sama-2 membuang nikel ? Lingkungannya kan sama ?

2. Apabila belum tercakup dalam Lampiran A.I ~ B XXI, maka pakai Lampiran C.

Dalam Lampiran C ada dua (2) kolom angka-2 batas maksimum, kolom tsb tanpa judul. Kenapa batas maksimum ada dua (2) harga ?

Atas bantuan penjelasan rekan-2 anggota milis, saya ucapkan terima kasih in adnvance.

Tanggapan 1 – slamet.suryanto@t-lng

Mas Nur,

Harus dipahami bahwa konsep pengelolaan limbah cair tidak melulu berdasarkan kadar maksimum dari parameter lingkungan saja, tetapi juga beban pencemaran maksimum. Keduanya secara bersama-sama harus menjadi acuan dalam pengelolaan limbah cair. Jika salah satu parameter tidak terpenuhi maka dapat dijustifikasi bahwa pengelolaannya belum baik. Contoh konsep secara gampang adalah menghindari upaya pengenceran dari buangan limbah untuk menghindari kadar maksimum. Jika hanya memperhatikan kadar maksimum maka semua industri akan sangat mudah mencapai batas toleransi, tetapi jika beban pencemaran dihitung maka akan terdapat kecenderungan untuk melampaui beban pencemaran maksimum. Karena Mas Nur dari IKPT maka dalam mendisain wajib memperhatikan parameter2 tersebut dan jangan lupa untuk memperhatikan setiap definisi yang terdapat dalam peraturan, karena definisi beban pencemaran maksimum untuk setiap industri bisa berbeda.

Tanggapan 2 – ardiann@unocal

Begini yang saya tahu:

1). Definisi Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia, sehingga mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu (nah disini ada kadar maksimum) yang menyebabkan lingkungan tidak dapat memenuhi fungsinya (beban maksimum);

2). Baku mutu lingkungan adalah batas kadar maksimum dan/atau beban maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan;

3). Beban maksimum dipengaruhi oleh jangka waktu paparan serta kemampuan lingkungan itu sendiri dalam menerima dan memprocess zat pencemar secara alami. Nah, Kamampuan lingkungan ini yg setiap daerah tidak sama, lalu ujung-ujungnya ada deh studi UPL/UKL. (Contohnya cerita Pak Slamet dibawah ini).

Tanggapan 3 – slamet.suryanto@t-lng

Pak Dirman,

Berdasarkan peraturan tersebut, Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

Gampangnya adalah jika kita hanya concern pada kadar maksimum maka fokusnya adalah hanya kepada kualitas limbah yang dinyatakan dalam konsentrasi (biasanya dalam satuan berat/volume) belum pada beban yang diterima oleh lingkungan. Jika konsentrasi limbah cair yang dibuang itu boleh jadi kecil tetapi dalam volume relatif besar maka beban yang diterima oleh lingkungan bisa relatif besar, yang dinyatakan dalam satuan berat (berat/volume x volume = berat). Dalam lampian D peraturan tersebut beban pencemaran maksimum dinyatakan dalam satuan berat parameter lingkungan per berat satuan produksi untuk menyatakan kemampuan lingkungan terhadap satuan produksi jenis industri tertentu dalam satuan berat yang dianggap kredibel berdasarkan pengalaman atau perhitungan (mudah-mudahan).

Rumus perhitungan dapat dilihat pada lampiran tersebut, tetapi yang telah diterangkan diatas adalah konsep pendekatannya.

Note: saya katakan mudah-mudahan karena asumsi saya pemerintah masih melakukan pendekatan dengan cara komparasi terhadap peraturan negara2 lain tanpa melakukan penelitian sendiri berdasarkan data base lingkungan lokal. Hal ini pernah saya singgung dengan salah satu deputy Bapedal dan dibenarkan. Kita masih lemah dalam hal data base lingkungan sehingga kalau kita perhatikan akan ‘tidak konsisten’ jika kita bandingkan antara baku mutu suatu daerah dengan daerah lain di Indonesia berdasarkan kemampuan lingkungan menerima beban limbah cair. ……………….right or wrong, it’s our country).

Tanggapan 4 – ardiann@unocal

Mas Slamet,

Betul, menarik sekali isu ‘DATA BASE LINGKUNGAN’ ini. Kalau di stimulasi, dibuat AWARD-nya jadi ada list daerah yg ENVIRONMENT AWARENESS-nya no 1, daerah yg aman untuk pengolahan limbah, daerah mana yg sudah jenuh dan padat….

Mungkin di era OTDA makin banyak yang tertarik mikirin LINGKUNGAN..

(Tapi buat narik investor atau nakutin investor nih, upppsss…)

Tanggapan 5 – slamet.suryanto@t-lng

Pak Nur dan kawan-kawan,

Lampiran C adalah baku mutu lingkungan limbah cair untuk industri yang belum diatur dalam lampiran A dan B. Jadi secara umum kita tidak bisa membandingkan antara lampiran C dengan lampiran A/B. Pada Lampiran C dimana baku mutu limbah cair dibuat dalam allowable range agar digunakan oleh pengambil keputusan (bapedalda, pemda atau institusi teknis) dalam menetapkan kebijakannya, saya kira dalam hal ini bapedal cukup memberi pilihan bagi institusi lain dalam menetapkan baku mutu yang belumn diatur.

Untuk menjawab pertanyaan lain yang masih berhubungan, seperti sudah dikemukakan sebelumnya bahwa secara umum penetapan baku mutu lingkungan kita masih dilakukan dengan studi komparasi dengan peraturan sejenis di beberapa negara lain tanpa mempertimbangkan secara komprehensif beban keluar-masuk di recipient bodies (sungai, laut, udara, dsb) dan pollutant sources.

Contoh yang konkrit adalah baku mutu emisi sumber tidak bergerak (Kepmen 13/1995) dimana ditetapkan tanpa memperhitungkan produk pembakaran dari bahan bakar, sebagai misal yang melibatkan komponen S (sulfur). Baku mutu emisi yang melibatkan komponen S belum mempertimbangkan spesifikasi bahan bakar yang beredar atau yang diproduksi di Indonesia dimana masih membolehkan adanya kadar S dalam jumlah tertentu yang mana pada saat pembakaran akan menghasilkan SOx yang dipastikan akan memberi peluang melebihi baku mutu yang ditetapkan meskipun dengan menggunakan alat pembakaran yang canggih, kecuali ditambahkan proses lanjutan terhadap hasil pembakaran misalnya diabsorbsi. Dalam kasus ini,baku mutu emisi dari Negara lain diadopsi tanpa mempertimbangkan spesifikasi bahan bakar di negara kita.

Tanggapan 6 – nur.hasan@ikpt

Pak Slamet, salam…,

Wright or wrong memang this is my country. Sepertinya Lamp C adalah semacam panduan umum, Lamp B adalah panduan specific.

Namun demikian, baku mutu dalam range in my view sulit dimengerti kecuali untuk kadar pH dalam cairan buangan atau sejenisnya; meskipun itu untuk panduan bapedalda dalam penentuan keputusan. Belum lagi dengan angka-2 yang aneh seperti dalam contoh yang saya paparkan : bila dalam Lamp B angka-2 boleh lebih besar, apakah bapedalda juga boleh menentukan batas ambang di atas range bila ada usulan jenis industri yang belum tercover dalam Lamp B ?

Jawaban secara hukum tentunya tidak boleh. Jawaban teknis harusnya merujuk kepada yang kira-2 ekivalen, apalagi praktek-2 yang selama ini memang merujuk kepada negara-2 lain. Lha kalau boleh di luar range, nantinya Lamp C akan jadi tak berguna. Kalau ada maksud untuk semakin memperketat ambang batas polusi terhadap jenis industri-2 yang akan muncul, harusnya ada perangkat lain untuk membatasi masa berlakunya Lamp B. Atau memang sudah ada ? Atau sengaja dibuat tabel itu saja karena belum bisa memberikan ambang beban pencemaran ?

Maaf, masih bertanya karena masih bingung.

Tanggapan 7 – slamet.suryanto@t-lng

Pak Nur Hasan,

Kalau mengacu kepada Pasal 3 peraturan tersebut maka Gubernur dapat menggunakan Lampiran C untuk industri spesifik yang belum diatur BMLnya. Gubernur diberi keleluasaan untuk menambah parameter yang belum diatur dengan ijin dari Ka Bapedal. Mengacu kepada Pasal 3 (1) maka waktu berlakunya Lampiran C adalah sampai dengan dikeluarkannya peraturan untuk industri yang spesifik untuk industri itu sendiri artinya sepanjang industri yang belum diatur BMLnya…….ngikut Lampiran C tsb. Menurut saya penetapan BML untuk industri yang belum diatur secara spesifik dikonsultasikan dan disetujui oleh Ka Bapedal berdasarkan perangkat aturan yang termaktub dalam peraturan tsb. Sepanjang usulan daerah/institusi kredibel, mengapa nggak? Yang jelas mekanismenya telah diatur.