Semua jalur pipa YANG BERADA di alur pelayaran harus mengikuti ketentuan dari Hubla (Permenhub dalam hal ini), sedangkan untuk jalur pipa YANG TIDAK BERADA di alur pelayaran, ketentuan dari Ditjen Migas yang applicable. Sebenarnya, untuk menyiasati adanya potensi tumpang tindih seperti ini yang ujung-ujungnya berakibat terjadi cost impact, bisa dicantumkan dalam dokumen tender/kontrak bahwa: 1. Pelaksana pekerjaan harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku; 2. Apabila terjadi konflik diantara ketentuan regulasi/code/standar dan persyaratan2 lainnya, maka ketentuan yang paling strict yang akan dipakai sebagai referensi untuk diaplikasikan.

Tanya – Indro Pranowo

Mohon tanggapan mengenai trenching pipa offshore dikaitkan dengan

I. Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor : PM 68 Tahun 2011

Tentang : Alur Pelayaran di Laut

Pasal 25 ayat 2 b.

Alur-pe1ayaran dengan kedalaman laut kurang dari 20 (dua puluh) meter kabel laut dan pipa bawah laut harus dipendam 4 (empat) meter di bawah permukaan dasar laut (natural seabed);

Definisi :

Alur-Pelayaran di Laut adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.

Dibandingkan dengan

II. Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi

Nomor : 300.K/38/M.PE/1997

Tentang : Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi

Pasal 13 :

Pipa Penyalur yang digelar di laut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam hal kedalaman dasar laut kurang dari 13 meter maka pipa harus ditanam sekurang-kurangnya 2 (dua) meter di bawah dasar laut (sea bed), serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau

b. Dalam hal kedalaman dasar laut 13 meter atau lebih maka pipa dapat diletakkan di dasar laut, serta dilengkapi dengan sistem pemberat agar pipa tidak tergeser atau berpindah.

Mohon ditanggapi :

1. Apakah ada revisi terhadap Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 300.K/38/M.PE/1997 Tentang: Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi

2. Peraturan mana yang harus didahulukan (mengingat dua lembaga diatas mengeluarkan ijin untuk pipa offshore)

3. Dan mohon tanggpan lain yg membangun. Trims

Tanggapan 1 – ‘Hasanuddin’

Menurut opini saya, semua jalur pipa YANG BERADA di alur pelayaran harus mengikuti ketentuan dari Hubla (Permenhub dalam hal ini), sedangkan untuk jalur pipa YANG TIDAK BERADA di alur pelayaran, ketentuan dari Ditjen Migas yang applicable.

Sebenarnya, untuk menyiasati adanya potensi tumpang tindih seperti ini yang ujung-ujungnya berakibat terjadi cost impact, bisa dicantumkan dalam dokumen tender/kontrak bahwa:

1. Pelaksana pekerjaan harus mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

2. Apabila terjadi konflik diantara ketentuan regulasi/code/standar dan persyaratan2 lainnya, maka ketentuan yang paling strict yang akan dipakai sebagai referensi untuk diaplikasikan.

Bukannya di awal semestinya sudah bisa diprediksi pada saat pipeline route study pak? Kalo dirasa akan ada grey area (misal case spt ini) kan bisa di re-route atau tetep ke route yang ada dengan mempertimbangkan cost / schedule impactnya.

Temen2 dari PHE WMO (mas Kunadi, dll) silahkan dishare. Rasanya ybs saat ini sedang terlibat proyek yang agak mirip dengan case pak Indra.

Tanggapan 2 – karyo pelor

Jika ditelaah lebih lanjut ttg Permenhub No. 68, 2011 ini,

Pada pasal 45:

(1) Pembangunan pipa & kabel laut dilakukan dg cara pemendaman

(2) Pemendaman sbgmana dimaksud pd ayat 1 dilakukan dg ketentuan sbb:

a. penempatannya disisi terluar alur pelayaran

b. alur pelayaran <20m, hrs dipendam 4m dibawah permukaan dasar laut

c. alur pelayaran 20-40m, hrs dipendam 2m dibawah permukaan dasar laut

d. alur pelayaran >40m, hrs dipendam 1m dibawah permukaan dasar laut

(3) Pipa yg memotong alur pelayaran penempatannya tdk boleh pd tikungan alur pelayaran

Ujung2nya permen ini menghendaki/mewajibkan semua pipa yg digelar dibawah laut baik yg berada persis dialur pelayaran (ayat 2b-d) atau tdk berada di alur pelayaran (ayat 1 & 2a) hrs dikubur….wew :D,

Bagaimana dg kondisi crossing dg pipa/kabel existing, berarti harus di HDD smua….wew lagi…

Bgmn dg kondisi tanah yg keras/rock, mau ndak mau hrs ditrenching dg alat yg lebih mahal…..

Bagimana dg kondisi pipa yg sdh existing, apakah akan diberlakukan peraturan ini? mkn ini berlaku pd pipa2 yg akan dibangun stlah terbitnya peraturan ini

Dalam hal penentuan lebar alur dsb dsb….berarti kta hrs rajin2 koordinasi dg pihak hubla yg berwenang

Peraturan ini berujung high cost, dan cukup menyulitkan, tanpa diberi ruang pembelaan dg risk assessment/studi/penelitian lebih mendalam dilokasi yg spesifik yg dimaksud oleh permenhub ini

Mungkin ada yg bisa bantu penjelasan lebih lanjut dari tmen2 yg masang baru2 ini sesuai permenhub diatas….

Tanggapan 3 – ‘M.Munari,ST Simon’

Mencoba urung diskusi disini…

Awal sekali yang berlaku adalah Kepmentamben nomor 300.K/3/M.PE/1997 tentang keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak Dan Gas Bumi.

Dalam kepmen ini mengakomodir masalah keamanan pipa itu sendiri terhadap:

a. Lalu-lintas kapal laut yang melintas di atasnya, terutama kapal-kapal dengan draft lebih dari 10 (sepuluh) meter.

b. Anchor Dragging pada saat kapal membuang sauh, hal ini wajar karena pada kedalaman ini biasanya kapal akan melakukan pengereman.

c. Energi gelombang laut

Kedalaman laut < 13 meter yang perlu diprotect biasanya adalah daerah-daerah yang masuk dalam area pelabuhan (area Hubla), seperti :

1. Teluk Jakarta (mulai tepi Muara Bekasi ke utara hingga pulau Damar Besar dan berbalik ke selatan hingga sebelah selatan pulau Tidung) – CMIIW

2. Pelabuhan Tanjung Perak mulai pelabuhan Siam (Maspion V- Manyar Gresik) terus ke Karang Jamuang hingga sebelah selatan Ketingan – Sidoarjo – CMIIW

Kita sebagai insan pipeline memahami hal ini..

Kedalaman laut < 20 meter

Tidak puas dengan Kepmen nomor 300.K/3/M.PE/1997 Hubla dalam hal ini melalui Menteri Perhubungan mengeluarkan Permen nomor PM 68/ 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut dengan syarat yang lebih ekstrim lagi, yaitu dari kedalaman 13 meter menjadi kedalaman 20 meter, dengan alasan bahwa kapal yang lewat bukan hanya kapal-kapal niaga tapi juga kapal-kapal tanker yang memiliki draft lebih dari 21 meter..!!

Masalahnya muncul :

1. Ketika ada request agar daerah ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang relatif berada pada kedalaman lebih dari 13 meter agar juga di’aman’kan dari perlintasan pipa bawah laut (offshore pipeline). seperti di jalur ALKI dekat konsesi CNOOC di selat sunda pada kedalaman rata-rata 32 – 36 meter. Info mengenai koridor ALKI tidak ada ketetapan yang pasti apakah cukup 500 meter, 1000 meter atau 2500 meter. Padahal,berdasarkan aturan ROW pipa offshore adalah 500 meter sebelah kiri dan 500 meter sebelah kanan dari centreline pipa (atau total koridor ROW 1000 meter).

2. Sebenarnya pada jalur ALKI, setiap kapal yang melintas di jalur ALKI tidak diperkenankan berhenti (buang sauh / jangkar), otomatis secara legal tidak akan Ada kasus anchor drop ataupun anchor drag, jadi kasus untuk memperkuat pipa bawah laut dengan pengaman terhadap ancor drop dan anchor drag menjadi tidak relevan..!! Juga dengan telah dioperasikannya pipa bawah laut dan setelah mendapat persetujuan Dishidros TNI-AL otomatis pipa bawah laut akan segera dipetakan ke dalam peta laut dan informasikan dalam peta laut.

3. Konteks Kepmen nomor 300.K/3/M.PE/1997 pasal 13; tentang sistim Pemberat Pipa. Sebenarnya semua pipa bawah laut telah diperlengkapi dengan Concrete Coating yang berfungsi sebagai sistim pemberat pipa terhadap gaya hidrostatis anti bouyancy) dengan faktor minimum 1.3 dan optimum 1.5. Kemudian hal ini oleh mereka dianggap tidak cukup, dan dipandang perlu untuk memberikan perlindungan dengan ‘ROCK DUMPING’..!! Padahal fungsi utama Rock dumping adalah sebagai anti anchor dragging, dan bukan sebagai Anti Bouyancy..!!!

4. Jika pada kedalaman < 20 meter diharuskan dipendam, maka pekerjaan progress seabed preparation akan berjalan ditempat, disebabkan permasalahan dredgingvessel untuk kedalaman lebih dari 12 meter,excavator / backhoe dredger rata-rata hanya dapat menjangkau kedalaman pengerukan hingga 10 s/d 12 meter di bawah laut. Untuk menjangkau kedalaman hingga 20 meter di dasar laut harus menggunakan dredging vessel jenis grab dredger (untuk tanah keras) yang akurasi dan progressnya terkenal sangat lamban..!!. atau untuktanah berpasir atau lumpur harus menggunakan trailing hopper dredger yang biaya operasionalnya sangatlah mahal..!!!

5. Bahwa Ujung dari Permen PM 68/2011 ini adalah pemborosan biaya proyek..!!! perlu diketahui dengan melakukan rock dumping maka biaya instalasi pipa bawah laut akan membengkak lebih dari 30% jika dikehendaki jarak top rock dumping terhadap top of pipe 1.5 meter minimum dan jarak spasi ke sisi kanan/kiri adalah masing-masing 2 meter.. serta progress bisa menjadi mundur 3 bulan ke belakang atau lebih..!!!

Tanggapan 4 – ‘Hasanuddin’

Om Simon, stuju…(piye kabare cak? Pancet ning Suroboyo tah??)

Sedikit comment saja dari posting sampean:

– wah, saya baru tau bahwa super tanker (yang memiliki draft lebih dari 21 meter) sudah diantisipasi. Apa memang sudah ada yg pake/mondar-mandir di lintasan ALKI Indonesia ya?

– sependek yg saya tau, tidak semua pipa bawah laut diperlengkapi dengan Concrete Coating. Concrete coating diaplikasikan memang lebih sebagai sebagai sistim pemberat pipa, dlm hal ini korelasinya dengan on bottom stability dan bukan sebagai protection. Apabila dipandang bahwa dari kalkulasi ternyata pipa sudah stabil, aplikasi CWC tidak diperlukan lagi. Setuju bahwa fungsi rock dumping adalah sebagai anti anchor dragging, dan bukan sebagai Anti Bouyancy.

Yah, beginilah situasi negeri ini. Tumpang tindih regulasi harus cerdik disiasati :).

Tanggapan 5 – didin afandi

Ikutan nimbrung ya….

Ini pipa masih belum project? Sedang project ? Atau sudah selesai project pak ?

Kalau belum project, bener saran pak hasan di bawah ini, agar distate di dokumen kontrak untuk mengikuti peraturan yang paling strike.
Implikasinya ya memang harus ada cost. Tapi hal ini akan lebih baik, daripada nanti dikemudian hari dipermasalahkan oleh pihak2 terkait seperti hubla, migas, dll. Kebetulan pipa SSWJ kasusnya agak-agak mirip seperti ini.

Kalau projectnya sedang on progress mungkin bisa di-kerja tambah-kan ke kontraktor untuk mengikuti peraturan yang paling strike, atau diamandemen kontraknya.

Kalau projectnya sudah selesai, ya jalin hubungan yang harmonis saja sama temen-temen di hubla dan migas.

Tanggapan 6 – ‘amal_ashardian’

Ini sepertinya gara gara pipeline nya KODECO (sekarang WMO)..jadi keluar aturan begitu???

Di manapun, menggelar pipeline di traffic channel adalah menakutkan. Saya sendiri takut. Apalagi Gas Pipeline, bisa bikin tenggelam kapal, karena sebaran bubble itu luas cakupannya.

Pipeline yang memotong traffic channel sebaiknya dikubur >>> ini masuk akal.

Tapi sebaiknya hal ini hanya berlaku hanya terhadap dedicated traffic channel, misalnya alur akses ke pelabuhan.

Kalau di wilayah bebas, misal di tengah laut apa aturan ini juga berlaku?

Tanggapan 7 – Sugeng Hariyadi

Ikut Sedikit Urun Rembug,

Saya sependapat dengan Pak Amal. Ada beberapa kali saya ikut pemasangan kabel fiber optic dan pipe laying di offshore, peraturan yang dikeluarkan pihak perhubungan dan ESDM tahun 1997 sangatlah bertolak belakang dengan kondisi applikasi dilapangan, saya lebih setuju bila peraturan tersebut di revisi supaya tidak menimbulkan polemik.

Untuk pemasangan kabel bawah laut dan pipeline, dengan kedalaman yang disebutkan dalam peraturan tersebut, jelas tidak bisa dilakukan. Penguburan / Pemendaman sedalam 2M atau 4M di bawah laut, itu sama saja membiarkan terjadinya kecelakaan akibat DIVER terkubur oleh collaps-nya dinding tanah yang di gali. Perlu di pertimbangkan bahwa arus bawah laut juga terkadang lebih kencang daripada arus atas. Oleh sebab itu, karena alasan safety, oleh beberapa World Class oil Company, lebih direkomendasikan kalau untuk kabel cukup di trenching dengan menggunakan media kapal dan kebel di beri pemberat supaya tidak tergeser oleh arus, dan itu dipastikan dengan memakai DIVER dengan meletakkan live bouy sebagai tanda. Sedangkan untuk pipa cukup diberi pipe achor clamp concrete yang dipasang pada saat pipe laying. Besarnya pipe anchor concrete, tergantung dari besarnya arus bawah laut. Pengalaman saat memasang pipa transmisi di jalur Labuhan – Maringgai, Besarnya concrete block clamp yang dipasang hampir seukuran rumah type 21 untuk lebar dan panjangnya.

Kalau kita memperhatikan arus bawah laut, dalam jangka 1 bulan dengan sendirinya kabel atau pipa pipeline akan terkubur dengan sendirinya (natural).

Untuk jalur pipa yang padat pelayaran, sebaiknya dipertimbangkan untuk re-routing yang sepi akan pelayaran dengan tidak meninggalkan pemasangan Lampu Suar atau anchor bouy. Semakin banyak anchor buoy semakin bagus untuk menghindari kapal buang jangkat di sembarang titik.

Tanggapan 8 – ‘Hasanuddin’

Pak Sugeng

Saya sependapat bahwa peraturan baru ini impactnya (terutama dari sisi biaya dan waktu) akan sangat besar terhadap proyek-proyek pipanisasi/kabelisasi yang terkait (yang berada/bersinggungan dengan alur pelayaran). Apalagi kepmen tersebut di salah satu pasalnya juga mempersyaratkan bahwa pemilik instalasi harus menempatkan sejumlah uang di bank pemerintah sebagai jaminan utk mengganti biaya pembongkaran instalasi nantinya. Yang jelas, impact nya cukup bisa bikin kejang-kejang project owners.

Saya belum menemukan urgensinya dan belum sependapat bahwa Permenhub baru ini perlu direvisi. Akan lebih pas kalau Permenhub ini disosialisasikan terlebih dulu ke pihak terkait/stakeholders sebelum diberlakukan dan mengikat ketentuannya. Rasanya polemik tumpang tindih (bisa dibaca sebagai inkonsistensi regulasi mungkin) akan bisa diredam seminimal mungkin apabila antar departemen negara dan stakeholdernya sudah duduk semeja, mengevaluasi bersama-sama tentang segala manfaat dan risiko sebelum suatu peraturan baru diberlakukan dan/ atau peraturan yang lama direvisi apabila diperlukan.

Utk dicatat bahwasanya diatas Permenhub ini (dan Permen ESDM) ada Keppres yang mengatur tentang pengesahan konvensi internasional SOLAS 1974. Dan, simpelnya saja, segala apapun aktivitas di laut, itu adalah domain kementrian perhubungan (cq Dithubla) dan bukan kementrian ESDM (cq Ditjen Migas). Kebetulan ini milis yang mayoritas anggotanya adalah pelaku usaha migas -termasuk saya sih-, jadi mungkin relatif lantang berbicara dari sisi dunianya sendiri (dunia migas dalam hal ini).

Saya tidak sependapat bahwa pemendaman sedalam 2 atau 4m dibawah permukaan laut bisa diartikan sama dengan membiarkan terjadinya kecelakaan akibat DIVER terkubur oleh collaps-nya dinding tanah yang di gali.

Dasarnya darimana mengingat ini adalah pipa offshore dimana penyambungannya tidak dilakukan dibawah (kecuali case-case tertentu yg sangat spesifik misalnya subsea tie in – yg pastinya juga tidak mungkin dilakukan di space ‘galian’ yg minim)? Pun juga, inspeksi/survey nya toh bisa dilakukan dengan either ROV, side scan sonar atau sub bottom profiler. Diving survey (dengan diver) bukan satu-satunya metode utk menginspeksi kondisi dibawah laut dan/ atau utk memasang rambu/buoy pada pipa/kabel. Pun juga lagi, metode pemendaman kan tidak selalu harus menggunakan ploughing/earth moving, tetapi juga bisa menggunakan water jetting (fluidisation), mechanical cutting dan rock dumping. Apa jenis metodenya kan bergantung dari kondisi jenis seabed, water depth, panjang/pendek jalur, skedul, availability spread dan sisi ekonomis tentu saja.

Sedikit maju kedepan, filosofi diperlukannya pemendaman adalah dikarenakan driven factors sbb:

1) Proteksi terhadap external activities misalnya trawl fishing, anchor dragging, object dropping

2) Stabilisasi terhadap perubahan arus pada kondisi paling ekstrem yang mungkin terjadi dilokasi tersebut

3) Penggunaan soil seabed sebagai media insulasi utk mengurangi potensi terjadinya hydrate formation (setelah dikomparasi dengan coating atau heating)

Permenhub hanya berkepentingan menyasar filosofi no 1 saja.

Saya juga kurang sependapat bahwa arus bawah laut, dalam jangka 1 bulan dengan sendirinya bisa mengubur kabel atau pipa secara natural. Kejadian sebaliknya juga sangat mungkin terjadi, bahwa pipa yang sudah dipendampun bisa kembali terbuka secara natural. Pengalaman saya mengatakan bahwa rektifikasi pekerjaan offshore trenching adalah pekerjaan yang membosankan karena sangat2 sering ditemukan ketidaksesuaian trenching depth due to natural wave berdasarkan hasil as laid survey.

Saya paling setuju untuk re-routing jalur pipa ke area/zona yang relatif lebih aman dan memberikan penanda bouy dijalurnya. Dan, tentu saja memastikan bahwa setiap selesai terpasangnya instalasi baru, hendaknya segera dipastikan bahwa fasilitas tersebut termuat dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran yg diumumkan oleh instansi penanggung jawabnya.

Demikian feedback balik saya.