Hukum supply and demand suatu hal yang wajar di dalam praktik ekonomi, namun faktor regulasi dan kebijakan negara terhadap perlindungan hak-hak pekerja juga sangat berpengaruh terhadap nilai tawar. Misal kebijakan negara untuk menarik investor asing dengan memberi penawaran upah tenaga yang murah, maka tidak menutup kemungkinan klausul itu sebagai persyaratan negara untuk mengeluarkan kebijakan tenaga murah asal investor mau menanamkan modalnya di negara tsb.

Tanya – Mahmud Razali

Dear All,

Mau tanya nih,

Saya dulu bekerja di kilang LNG A dan sekarang bekerja kilang B pada pos dan tugas yang sama. Kedua perusahaan tesebut juga mempunyai kemiripan yang sama –malah– perusahaan A mempunyai produksi 50 % diatas perusahaan B pada kondisi beberapa tahun yg lalu.

Secara awam, saya kira ongkos produksi untuk membuat sekian kubik-meter LNG kayaknya nggak beda-beda amat. Tapi yang membuat heran adalah gaji karyawan-nya.
Di perusahan A tersebut cuma mampu menggaji dalam setahun sepertiga dari gaji di pers B. Jadi sepertinya ada yang tidak adil begitu, apakah karena beda negara seperti kes-nya teknisi NDT dibawah? mohon pencerahan.

Tanggapan 1 – Ramzy SA

Mas Razali,

Setahu saya hukum supply and demand berlaku dimana-mana. wong anda tahu saya beberapa kali ikut tender di Meddle East, itu NDT technician asal Pakistan Bangladesh atau India itu telecekan dengan harga dan kondisi yang jauh lebih kompetitive mereka mau kerja

Mungkin anda juga tahu tenaga kerja model mereka mulai dari yang pakai sendal japit setebal silet hingga yang berdsi-dasi yang mereka2 itu. Konon kabarnya di Qatar lebih banyak orang Indianya ketimbang orang Qatar asli

Tanggapan 2 – Bambang S. Santoso

Mas Razali,

Saya sependapat dengan karib lama saya, Pak Ramzy : hukum supply and demand kelihatannya memang berlaku dimana-mana. Bila supply untuk suatu expertise tertentu dianggap langka di lokasi kilang B, maka nilai nya jadi tinggi.

Selain itu, untuk case kilang LNG, saya mempercayai faktor kaya – miskinnya Negara pemilik / stake holder kilang ybs. Negara kaya tidak memerlukan revenue dari sektor tsb. sebanyak negara miskin. Akibatnya, meskipun biaya produksi per mmBTU kurang lebih sama, margin yang diharap negara miskin akan lebih besar dari yang diharap negara kaya. Hal ini mempengaruhi kesediaan share holder / negara dalam menggaji pekerja kilang LNG nya.

Dengan segala resiko dan kompleksitas nya, kondisi / gaji pekerja disuatu kilang ternyata dapat diperbaiki melalui negosiasi yang konstruktif antara pekerja dengan share holders nya.

Namun besarnya supply tenaga untuk suatu expertise tertentu jelas akan mempengaruhi hasil akhir negosiasi.

Jumlah anak yang besar dari suatu populasi/lokasi, secara makro juga akan mempengaruhi tingkat gaji di wilayah tsb. dimasa 15-20 tahun mendatang terutama untuk bidang expertise yang agak umum. Karenanya, ada orang yang dengan kesadaran sendiri – termasuk saya – membatasi jumlah anak sampai satu orang saja melalui cara KB mantap. Walaupun setetes kontribusi ini, semoga akan membantu meningkatkan daya tawar (dan peningkatan kesejahteraan ) pekerja/manusia Indonesia di masa mendatang. Bila banyak yang mau bergabung dengan jalan membatasi jumlah anak ini, kontribusi yang setetes tadi bisa menjadi jutaan tetes ……

Tanggapan 3 – Nur Kholiq

Mas Bambang,

Memang hukum supply and demand suatu hal yang wajar di dalam praktik ekonomi, namun faktor regulasi dan kebijakan negara terhadap perlindungan hak-hak pekerja juga sangat berpengaruh terhadap nilai tawar. Misal kebijakan negara untuk menarik investor asing dengan memberi penawaran upah tenaga yang murah, maka tidak menutup kemungkinan klausul itu sebagai persyaratan negara untuk mengeluarkan kebijakan tenaga murah asal investor mau menanamkan modalnya di negara tsb.

Saya melihat faktor kebijakan negara juga turut berperan didalam menentukan nilai tawar.

Tanggapan 4 – Bambang S. Santoso

Betul Mas Nur,

Dan ketepatan regulasi / kebijakan pemerintah tertentu tadi, pada gilirannya berkaitan dengan ‘kehausan’ akan adanya investor asing, tingkat keprihatinan pemimpin terhadap pekerja bangsa sendiri dan kebutuhan akan kualitas hasil kerja.

Penerapan batas upah minimum, untuk berbagai jenis expertise kelihatannya juga tidak mudah. Sebaliknya, perusahaan yg butuh kualitas kerja tinggi, tidak ragu untuk membayar tinggi pekerja dengan expertise tertentu (yang terdeteksi oleh sistem recruitment nya). Mungkin disinilah letak perlunya sistim sertifikasi profesional yang kedap dari kebocoran.

Tanggapan 5 – Mahmud Razali

Dear Pak Bambang, terimakasih atas pencerahannya dan setuju program KB adalah salah satu cara meningkatkan kesejahteraan.

Juga terimakasih buat Pak Ramzy, benar Pak di Qatar ini banyak pekerja dari India, ada saja dari mereka yang mau digaji jauh lebih murah,