Perusahaan hasil spin off tidak secara otomatis boleh/bisa mengklaim pengalaman dari perusahaan holding-nya (perusahaan awal, dalam hal ini) karena perusahaan peserta lelang harus melampirkan bukti pengalaman usaha dari entitas mereka sendiri. Akan tetapi, case yang biasanya terjadi, perusahaan hasil spin off diberi mandat pelimpahan asset dan pengelolaannya dari perusahaan holding yang mana ini biasanya di klaim oleh perusahaan spin off sebagai pengalamannya. Secara undang-undang perseroan (UU no. 40/2007), perusahaan hasil spin off secara hokum ‘mewarisi’ apa-apa yang dilimpahkan kewenangannya dari perusahaan induk. Artinya, ya termasuk pengalamannya. CMIIW.

Tanya – Arief Fatkur Rahman

Dear sesepuh SCM,

Mohon pencerahannya, jika ada perusahaan (kontraktor) melakukan spin-off (Pemecahan perusahaan). Apakah ketika mendaftar tender, pengalaman kerja perusahaan induk dapat digunakan sebagai dasar untuk mengikuti tender oleh anak perusahaan?

Misal PT ABC melakukan spin off menjadi PT ABC (perusahaan induk) dan PT AB (perusahaan hasil spin off / perusahaan baru). Pengalaman PT ABC pernah menangani proyek senilai USD 10 juta. Apakah pengalaman PT ABC tersebut dapat digunakan oleh PT AB untuk mengikuti tender? Sementara PT AB belum punya pengalaman sebesar itu.

Apakah PTK-007 ada menjelaskan mengenai hal ini?

Mohon pencerahannya,

Tanggapan 1 – Ilham

Ikut berpendapat sekedar.

Kalau pendapat saya, perusahaan spin off sepanjang kualifikasi belum memenuhi yg disyaratkan, tdk dpt ikut tender. Karena secara kelengkapan administrasi semua harus jelas perusahaan apa yg ikut, kualifikasi bgmn, dll. Akan lebih baik perusahaan induk saja yg ikut. Toh kalau menang nanti, bisa saja melibatkan anak perusahaan.

Demikian pendapat kami, tp org ahli di SCM akan lebih tahu.

Tanggapan 2 – Rizal

Pak Arief,

Menurut saya sih, nggak bisa ya, oleh krn itu perusahAan tsb bisa konsorsium untuk mengunakan pengalaman perusahaan lainya yg lebih besar.

Tanggapan 3 – dimas_ariestyanto

Pak Arief Faktur Rahman,

Numpang ikut diskusi. sharing juga untuk rekan2 yg ingin terjun jadi kontraktor/vendor di industri migas indonesia.

Dalam suatu bid/tender, ada yg namanya nilai KD (kemampuan Dasar). Nah, nilai KD ini menjadi salah satu persyaratan bagi peserta tender. Sebelum tender dimulai, panitia sudah menentukan besarnya minimum KD yg harus dimiliki peserta tender. Jadi KD ini semacam passing grade bagi calon peserta tender.

Nilai KD ada rumusnya. Untuk job borongan, KD=2 x NPT. Job konsultan, KD=3 x NPT. Job pengadaan barang/jasa, KD=5 x NPT. NPT=nilai pengalaman kerja peserta tender yg tertinggi dalam 7 tahun terakhir.

Lanjut ke kasus,

PT ABC (perusahaan induk) punya KD sebesar USD 10 jt. Sementara PT AB (anak perusahaannya PT ABC) punya KD sebesar USD 2 jt saja. Misalnya pada suatu tender,panitia mensyaratkan KD minimum adalah USD 8 jt.

Pertanyaannya, apakah PT AB bisa ikut daftar tender? Jawabannya bisa saja,tapi nanti ga lulus juga karena KD nya tidak cukup. Jadi intinya PT AB tidak bisa menggunakan KD nya PT ABC. Tapi PT AB jangan patah semangat, masih ada cara lain 🙂 setidaknya ada 2 cara agar PT AB bisa tetap dapat pekerjaan.

Cara pertama, yg ikut tender PT ABC. Ketika menang nanti, PT ABC dapat mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya untuk dikerjakan oleh PT AB. Cara kedua, PT AB dan PT ABC dapat ikut tender sebagai konsorsium. Untuk konsorsium,nilai KD nya menjadi gabungan KD semua anggota konsorsium. Lumayan bagi PT AB, karena apabila berhasil menyelesaikan pekerjaan tersebut, nilai KD nya PT AB tentu akan bertambah, dan bisa menjadi modal untuk ikut tender yg lebih besar. Ini salah satu keuntungannya jadi pengusaha, nilai KD dihitung sekian kalinya nilai pengalaman kerja. Seandainya engineer juga bisa seperti demikian, nilai gaji di tempat baru bisa langsung sebesar 3 kali gaji yg lama. Wow. Seandainya.. *jadi ngelantur*

Begitulah. Silahkan dikoreksi apabila ada yg salah..

Tanggapan 4 – hasanuddin_inspector

Saya kira, case perusahaan spin off adalah area abu-abu.

Secara pribadi, saya menilai bahwa perusahaan hasil spin off tidak secara otomatis boleh/bisa mengklaim pengalaman dari perusahaan holding-nya (perusahaan awal, dalam hal ini) karena perusahaan peserta lelang harus melampirkan bukti pengalaman usaha dari entitas mereka sendiri.

Akan tetapi, case yang biasanya terjadi, perusahaan hasil spin off diberi mandat pelimpahan aset dan pengelolaannya dari perusahaan holding yang mana ini biasanya di klaim oleh perusahaan spin off sebagai pengalamannya. Secara undang-undang perseroan (UU no 40/2007), perusahaan hasil spin off secara hukum ‘mewarisi’ apa-apa yg dilimpahkan kewenangannya dari perusahaan induk. Artinya, ya termasuk pengalamannya. CMIIW.

Yang saya belum jelas benar adalah, bagaimana cara perusahaan holding meminta amandemen kontrak pengalihan hak dan wewenang ke perusahaan spin off dari (misalnya) sebuah KKKS. Sependek yg saya pahami, pelimpahan kontrak apapun bentuknya (terkecuali diinisiasi oleh klien/KKKS krn misalnya gagal perform) seperti ini susah/nyaris tidak mungkin dilaksanakan. CMIIW juga…

Sepanjang perusahaan spin off ini memegang kontrak (hasil amandemen) yg menyatakan bahwa mrk sbg contract holder, ya rasanya ga masalah alias bisa mengklaim sebagai pengalamannya. Kalo kontrak yang diajukan masih atas nama perusahaan holding, ya tidak boleh diklaim (menurut pemahaman saya tentang PTK 007).

Tp, kalo mereka tidak memegang amandemen kontrak, bukankah disisi lain secara buku/legal tidak ada spin off ya? Lagian biasanya yg demen spin off adalah perusahaan2 yang sudah go publik. So? Agak ruwet…hehehe

Perihal KD, sedikit melebar dengan case yang agak mirip, saya pernah terdiskualifikasi sewaktu mengikuti prakualifikasi karena faktor:

1. KD yang kami klaim sebagai bukti pengalaman (case-nya di suatu proyek yg kami klaim tsb kami ber JV dengan entitas lain sebagai main contractor) hanya diakui sebesar porsi prosentase kami dalam JV tersebut -> sepenulusuran saya di PTK tidak ada ketentuannya tentang ini

2. Klien menerjemahkan KD dengan ‘bahasa yg berbeda’ yaitu dengan nilai fisik suatu kontrak dan bukan nilai nominal dari kontrak tsb. Gambarannya kira2 begini: utk paket pengadaan 20 buah mobil sekelas kijang, calon peserta lelang harus memiliki pengalaman memasok mobil sekelas kijang minimal 10 buah (diasumsikan oleh si klien sebagai KD – dengan ngotot pula). Pengalaman memasok 8 mobil sekelas mercy dianggap tidak/belum memenuhi kriteria kelulusan minimum.

Demikian. Monggo dilanjut diskusinya.