Pada dasarnya saat penyampaian dokumen penawaran, hal-hal yang menyangkut aspek legalitas harus sesuai dengan persyaratan; seperti: nama perusahaan (buyer), perusahaan peserta pengadaan, subject dan nomor pengadaan, dll. Dari case yang anda hadapi, adanya perbedaan nama yang tertera pada perjanjian konsorsium dengan dokumen lain misalnya akta pendirian perusahaan; tentunya bisa berdampak di kemudian hari, misalnya kontrak bila memenangkan tender ini. Katakanlah nanti ada dispute antara anda dgn perusahaan yg terdaftar pada konsorsium, atau dengan kkks yang memberikan kontrak sehingga dapat berakibat batalnya kontrak. Kemungkinan hal ini yg dihindari oleh kkks tersebut./p>

Tanya – ‘fuad bakri’

Mohon bantuan rekan-rekan SCM

Kami ikut tender dengan Konsorsium, pada saat daftar kami menulis Konsorsium 2 PT, sampai tahap PQ masing2 perusahaan sudah mengajukan dokumen legalitasnya.

Dan Perjanjian Konsorsium-pun sudah dilegalisasi di Notaris.

Kejadiannya pada saat submit penawaran, perusahaan kami yang sebagai LEADER (dan tercantum dalam perjanjian konsorsium) dinyatakan GUGUR karena penulisan nama perusahaan tidak lengkap menyebut perusahaan konsorsium.

Pertanyaannya :

1) Kenapa harus GUGUR?

2) Apa alasan legal yang paling tepat dg salah penulisan ini? Toh yang kami tulis adalah nama perusahaan yg sebagai LEADER, bukan perusahaan lain, perusahaan baru.

3) Bukankah ini hanya wording error saja dan bisa diperbaiki?

Menurut rekan-rekan ahli ptk-007, apakah keputusan ini bisa disanggah?

Terima kasih banyak sebelumnya atas jawaban2 yg diberikan.

Tanggapan 1 – kristinadaniati

Pak Fuad,

IMHO,

Pada dasarnya saat penyampaian dokumen penawaran, hal-hal yang menyangkut aspek legalitas harus sesuai dengan persyaratan; seperti: nama perusahaan (buyer), perusahaan peserta pengadaan, subject dan nomor pengadaan, dll. Dari case yang anda hadapi, adanya perbedaan nama yang tertera pada perjanjian konsorsium dengan dokumen lain misalnya akta pendirian perusahaan; tentunya bisa berdampak di kemudian hari, misalnya kontrak bila memenangkan tender ini. Katakanlah nanti ada dispute antara anda dgn perusahaan yg terdaftar pada konsorsium, atau dengan kkks yang memberikan kontrak sehingga dapat berakibat batalnya kontrak. Kemungkinan hal ini yg dihindari oleh kkks tersebut.

Ada rekan lain dari Legal yang bisa memberikan masukan?

Tanggapan 2 – Muhtar Alim

Pak Fuad,

Kalau kita cermati di PTK 007 Revisi-II/PTK/I/11, Buku ke 2, apa yang menjadi pertanyaan Pak Fuad bisa dibaca di Daftar Isi Bab XI tentang TATA CARA PELELANGAN UMUM.

Pak Fuad bisa baca di item 2 tentang Pendaftaran Penyedia Barang /Jasa.

Untuk Konsorsium, di item 2 halaman 140 tentang PENDAFTARAN PENYEDIA BARANG DAN JASA di item 2.5 memang sudah benar, PT Bapak dan PT yang menjadi anggota konsorsium sudah terbentuk secara pasti sebelum proses penilaian Prakualifikasi.

Kalau asumsi saya, Pak Fuad menuliskan bahwa gugurnya waktu submit penawaran, maka asumsi saya gugurnya waktu submit untuk PRAKUALIFIKASI.

Untuk menjawab pertanyaan Pak Fuad dari sisi Legal (merujuk pada PTK007 Revisi-II/PTK/I/11, Saya sendiri mencoba untuk mencermati item 3 halaman 142 tentang PENILAIAN KUALIFIKASI, item 3.1 tentang PRAKUALIFIKASI item 3.1.1 s/d item 3.1.17, saya juga kesulitan untuk mencari jawaban tentang gugurnya dimana kalau gugurnya karena penulisan nama PT yang menjadi leader tidak lengkap menyebut nama perusahaan konsorsium.

Terbuka wacana untuk diskusi, kalau interprestasi saya, jika mengalami hal seperti Pak Fuad, bisa mencermati item 3.2 tentang PASCAKUALIFIKASI halaman 145 dimana di item 3.2.7 menyebutkan tentang bahwa PERTANYAAN TENTANG KETIDAKLULUSAN TERHADAP PENILAIAN PASCAKUALIFIKASI DIKATEGORIKAN SEBAGAI SANGGAHAN TERHADAP PROSES PENGADAAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM ANGKA 14 DALAM BAB INI.

Adapun untuk menyanggah ketidaklulusan terhadap penilaian PASCA KUALIFIKASI bisa dilihat di item 14 tentang SANGGAHAN di item 14.1.1 tentang PENGAJUAN SANGGAHAN. Bisa dicermati di item 14.1.1 s/d 14.1.6

Mungkin Pak Fuad bisa mencermati hal tersebut diatas dan bisa melakukan upaya menyanggah sesuai dengan koridor yang sudah ditentukan dalam PTK 007 Revisi-II/PTK/I/11.

Saya juga menunggu masukan dari senior-senior yang ahli dan mengetahui lebih jelas PTK 007. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan saya dan kita semua.

Demikian Pak Fuad. Mohon maaf kalau salah.

Tanggapan 3 – bersonm

Yang dimaksud Pak Fuad, tentunya gugur ketika telah memasukkan proposal penawaran dan pada saat dilakukan bid opening oleh bid committee.

Kalau masih dalam proses pra-kualifikasi, tidak akan menjadi masalah karena bisa dilakukan klarifikasi, penambahan dokumen, dsb nya (tidak dikategorikan sebagai post-bidding)

Namun pada saat bid opening, Surat Penawaran begitu juga dengan Jaminan Penawaran menjadi dokumen yang sangat penting untuk menjamin proposal yang diserahkan tsb. Secara legal, nama peserta pengadaan ataupun konsorsium yang tertera di surat penawaran harus sama dengan pada waktu pendaftaran ataupun pra-kualifikasi. Begitu juga dengan nama dan nomor pengadaan yang diikuti.

Tanggapan 4 – ‘agussihotang’

Mas Fuad,

Pada bagian dokumen penawaran manakah tepatnya, anda miss menyebutkan nama lengkap konsorsium?

Tanggapan 5 – ‘fuad bakri’

Mbak Kristin,

Jadi, contoh PT A konsorsium dg PT B dan PT A sbg leader,hal ini tertuang pula dalam Perjanjian Konsorsium yg dilegalisasi Notaris.

Saat pendaftaran kami menulis di pendaftaran ‘konsorsium PT A-PT B’, dan dalam absensi prebid,serta undangan tender dari PERUSAHAAN tertulis ‘konsorsium PT A-PT B’.

Namun pada saat kami submit penawaran 2 sampul, seluruh surat/dokumen diatas kop surat PT A(leader) kami hanya tulis PT A saja.

Waktu open sampul 1, kalau memang penulisan lengkap ini menjadi mandatori, seharusnya sudah terbaca salah satu dokumen misalnya disampul 1 ada ‘surat penawaran admin,teknis,dan harga, dan kami harusnya sdh diskualifikasi. Tapi hal ini tidak jadi masalah.

Hal ini justru dipermasalahkan saat klarifikasi teknis dimana hal-hal yg diklarifikasi disebutkan dlm undangan klarifikasi teknis, namun yg terjadi malah kami digugurkan karena penulisan perusahaan tidak lengkap.

Pertanyaannya, PT A kan leader konsorsium dan tertera dlm perjanjian notaris.

Kenapa panitia tidak berpegangan dg surat perjanjian konsorsium yg dari legalitas sdh cukup krn disahkan notaris.

Bukankah kasus penulisan ini hanya merupakan kesalahan kecil, toh yg terpenting bukan nama perusahaan baru (PT C misalnya) yg ditulis.

Mohon teman2 yg paham bisa memberi penjelasan, atau apakah bila disanggah bisa merubah keputusan?

Terima kasih banyak sebelumnya.

Tanggapan 6 – ‘Hari Setyawan’

Pak Fuad,

Sedikit koreksi, bila tendernya 2 sampul, di sampul 1 hanya ada surat penawaran admin dan teknis saja. Surat Harga seharusnya tdk ikut2an di sampul 1.

Kembali ke masalahnya pak Fuad, saya juga punya pengalaman tender konsorsium, dan bbrp tender untuk keperluan dokumentasi (spt surat2 pernyataan, dll) cukup leader saja yang tanda tangan untuk mewakili konsorsium. Dan hal ini memang kami sebutkan dlm perjanjian konsorsium kami. Sehingga jelas bukti hitam di atas putihnya bila nanti dipermasalahkan.

Pernah juga saya lakukan semua konsorsium submit saru per satu semua surat2 pernyataan ataupun dokumen administrasi lainnya, dan digabung jadi satu, untuk menghindari hal2 yg tdk diinginkan (diskualifikasi). Tapi pengalaman saya selama ini memang blm sangat jelas diatur dlm ITB dan MOM prebid mengenai konsorsium, terutama dalam hal surat menyurat seperti ini. Ada juga KPS yang hanya minta semua anggota konsorsium submit surat penawaran admin-teknis & harga satu per satu, surat2 yang lainnya cukup leader.

Coba dicek lagi saja pak di ITB atau MOM nya, ada nggak aturan sehingga bisa menyebabkab bapak diskualifikasi. Kalau di PTK, kok saya blm nemu yang spesific ya…..

Mohon sharing juga dr teman2 lainnya.

Tanggapan 7 – Arief Fatkur Rahman

Dear pak Fuad,

Saya setuju dengan pak Pratomo, sebaiknya bapak berkonsultasi langsung dengan BP MIGAS, karena PTK tidak mendeskripsikan secara gamblang untuk kasus bapak. Yang kita lakukan disini (khususnya saya) adalah interprestasi atas PTK.

Menambahkan pendapat saya: pada PTK, Bab-I umum, item no 1.18

‘Konsorsium adalah gabungan dari 2 (dua) atau lebih orang perorangan, perusahaan, organisasi atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut, untuk mengadakan suatu kegiatan, usaha, atau pembiayaan bersama dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dengan menyatukan sumberdaya yang dimiliki para pihak yang bergabung, dimana masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri.’

ada kalimat ‘masing-masing anggota Konsorsium tetap berdiri sendiri-sendiri’. Menurut saya disini ada 3 entitas yang berbeda, ‘PT.A’, ‘PT.B’ dan ‘Konsorsium PT A-B’.

‘PT. A’ bukanlah ‘PT. B’ juga bukan ‘Konsorsium PT. A-B’, walaupun ‘PT. A’ ditentukan sebagai leader, tetap saja entitas ‘PT. A’ bukan ‘Konsorsium PT. A-B’

1. Sependek pengetahuan saya, ada 2 sistem kerjasama yang umum digunakan, yaitu konsorsium dan sub-kontraktor.

Pada sistem konsorsium, KKKS berikatan langsung dengan ‘Konsorsium PT A-B’ dimana dalam konsorsium ada entitas ‘PT. A’ dan entitas ‘PT. B’ (kekuatan hukum notaris mengikat ‘PT. A’ dan ‘PT. B’), disini baik ‘PT. A’ maupun ‘PT. B’ memiliki tanggung jawab terhadap KKKS dengan mekanisme ‘PT. A’ sebagai leader.

Pada sistem subkontraktor, KKKS berikatan hanya dengan ‘PT.A’, tanggung jawab seluruh proyek hanya pada ‘PT. A’. ‘PT. B’ sebagai sub-kontraktor tidak bertanggung jawab kepada KKKS.

2. Pada saat evaluasi prakualifikasi, kemampuan konsorsium yang dinilai adalah gabungan dari ‘PT.A’ dan ‘PT.B’, ‘konsorsium PT. A-B’ bisa lolos tahap prakualifikasi karena adanya kemampuan kedua perusahaan ini.

Pada kasus bapak: pada saat awal, bapak mendaftar sebagai konsorsium, namun pada saat menawar hanya sebagai ‘PT.A’:

1. ‘PT.B’ bisa berkelit dari tanggung jawab terhadap KKKS, karena yang menawar hanya ‘PT.A’ bukan ‘konsorsium PT.A-B’ dimana ‘PT.B’ terikat pada perjanjian konsorsium.

2. ‘Konsorsium PT.A-B’ bisa lolos prakualifikasi karena adanya kekuatan dari ‘PT.B’. Jika pada saat open bid hanya ‘PT.A’ yang menawar (tidak menggunakan entitas ‘konsorsium PT.A-B’), artinya kekuatan ‘PT.B’ menjadi hilang, dan secara otomatis kemampuan ‘PT.A’ tidak sesuai dengan persyaratan pada tahap prakualifikasi.

Demikian pandapat saya pak, sekali-lagi ini hanya interprestasi saya, untuk lebih pastinya silahkan berkonsultasi dengan BPMIGAS.

Tanggapan 8 – ‘fuad bakri’

Terima kasih Pak Arif atas penjelasannya, ini pelajaran yang sangat berharga buat saya.

Tanggapan 9 – Arief Fatkur Rahman

Dear pak Fuad,

Menurut saya, pada prinsipnya ini menyangkut masalah identitas.

‘Perusahaan A’ bukanlah atau berbeda dengan ‘Konsorsium A&B’ ‘si Udin’ berbeda dengan ‘Udin dan Badu’

Karena berbeda, maka implikasinya panjang. Misal: tanggung jawab ‘Perusahaan A’ jelas berbeda dengan tanggung jawab ‘Konsorsium A&B’, dll.

Walau biasanya pada perjanjiian konsorsium ada klausul ‘Perusahaan A bertindak untuk dan atas nama konsorsium A&B’, tetap saja klausul ini tidak dapat menafikkan perbedaan identitas tersebut.

Kalau melihat dari PTK-007, yang saya cermati bahwa PTK benar-benar care dengan identitas perusahaan. Misal pada klausul jaminan penawaran (Bab IX) item No 1.3.7

‘Nama Penyedia Barang/Jasa yang tercantum dalam surat jaminan penawaran harus sama dengan nama penawar’.

Menurut saya ini juga mengenai identitas perusahaan.

Kalau bapak berfikir ini wording error dan bisa diperbaiki, menurut saya tidak. Karena perbaikan/perubahan data dapat dikategorikan sebagai ‘Post Bidding’

(Bab I – Umum), Item No 1.33

‘Post Bidding adalah pengubahan atau penambahan atau pengurangan persyaratan pengadaan oleh Panitia Pengadaan/ Tim Internal atau pengubahan/penambahan/pengurangan kelengkapan dokumen penawaran dan/atau data pada pelelangan umum, pelelangan terbatas atau pemilihan langsung oleh peserta pengadaan, yang disampaikan setelah waktu penyampaian dokumen penawaran ditutup. Post Bidding dilarang untuk dilakukan’

Demikian pak, pendapat saya. CMIIW, mungkin ada sesepuh SCM lain yang menambahkan.

Tanggapan 10 – MaNuHoRO

pak fuad,

kalau menurut saya langkah pertama adalah di verifikasi dulu apa yang salah tulis, kalau cuma hilang satu dua huruf silakan langusung ajukan sanggahan aja sama panitia lelangnya… kalau perlu minta waktu meeting sama ketua panitia lelang nya.

tapi kalau yang tertulis 50% beda apalagi kalau gak nyambung sama akta pendiriannya ya sudah mau bagaimana lagi pak, pt siti sama pt siti nurbaya kan bisa jadi beda entity walaupun yang punya satu orang.

btw hati hati saat menyanggah, kalau sanggahannya tidak berdasar panitia lelang berhak mengeluarkan peringatan hingga muncul sanksi seperti diatur pada ptk007.

Tanggapan 11 – ‘fuad bakri’

Pak poe, Pak Arif,Pak Agus Sihotang..

Sblmnya terima kasih bnyk atas ulasannya.

Saya peringkas lagi, PT A konsorsium dengan PT B, pertanyaannya

1) Apakah penulisan nama perusahaan harus selalu tertulis ‘Konsorsium PT.A-PT B’ didalam dokumen penawaran seperti surat penawaran harga, bidbond, pernyataan tkdn dll?

2) Apa ada pinaltinya menurut ptk-007 bila kami hanya menulis PT A saja sesuai Perjanjian Konsorsium yg dilegalisasi Notaris yg sudah disubmit dan dinyatakan lulus pd tahap PQ?

Kalau pinaltinya gugur, benarkah kalau saya beranggapan Kekuatan Hukum Notaris tidak berlaku didepan panitia lelang? Karena nama perusahaan PT A sesuai yg ada di Surat Perjanjian Konsorsium yg dilegalisasi Notaris, bukan nama perusahaan baru PT C misalnya, itupun PT A disebut sebagai Leader..

Saya bukan ahli hukum juga, tapi rasanya ada yg janggal dlm peraturan tender yg baru saya alami ini, terkesan aturan panitia sangat otoriter banget.

Seandainya ada salah satu dokumen yang kurang, wajarlah kalau diGUGURkan, tapi ini hanya masalah penulisan yg bisa secara langsung Oleh panitia diklarifikasi di dokumen prakualifikasi sebelumnya.

Terima kasih teman2 atas ulasan2nya, mudah2an pengalaman ini bisa jadi pelajaran yg berharga buat kita semua.

Tanggapan 12 – Sucahyo Pratomo

Dear All,

Supaya tidak berkepanjangan argumentasinya sebaiknya Bapak-Bapak tinggal membikin kronologisnya beserta dokumennya untuk dilaporkan kepada Pejabat Dept PMA BPMIGAS, KADIV PMA di gedung wisma mulia jl Gatot Subroto, guna mendapatkan solusi yang adil, karena semua kegiatan PMA dilingkungan kegiatan hulu migas bermuranya di BPMIGAS selaku wakil Pemerintah di bidang kegiatan Upstream Migas dalam pelaksanaannya.